Gerakan Peradaban
REVOLUSI SDM PELABUHAN TAK BISA DITUNDA, PRESIDEN HARUS SEGERA AMBIL TINDAKAN !
SP TKBM INDONESIA Desak Evaluasi Total SDM BUMN Pelabuhan : Jangan Hanya Bangun Gedung, Bangun Juga Otak dan Martabat Buruh !
Jakarta, 30 Mei 2025, TKBM News —
Di tengah ambisi besar menjadikan pelabuhan Indonesia sebagai hub logistik internasional berkelas dunia, satu fondasi utama justru terabaikan: SDM buruh pelabuhan sebagai lini terdepan masih minim pendidikan dan tak tersentuh sertifikasi.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, menyatakan dengan keras bahwa modernisasi pelabuhan hanya akan jadi mimpi kosong jika buruh pelabuhan sebagai penggerak utama tidak dibina, tidak dididik, dan tidak disertifikasi.
“PRESIDEN HARUS SEGERA TURUN TANGAN! Ini bukan sekadar masalah pelabuhan, ini masalah masa depan bangsa! Jangan hanya bangun infrastruktur pelabuhan megah, bangun juga otak dan martabat buruhnya!” tegas Subhan.
PROGRAM GERAKAN PERADABAN: BURUH SEKOLAH & BURUH SARJANA
Melalui Badan Diklat TKBM Indonesia – Badiklat Pekerja Indonesia, SP TKBM telah memulai gerakan besar:
- Program Buruh Sekolah (Paket A, B, C)
- Program Buruh Sarjana
Langkah ini adalah pra-syarat utama untuk sertifikasi profesional seperti Ahli K3, Operator Heavy Equipment, dan sertifikasi kompetensi lainnya yang kini mewajibkan minimal pendidikan SMA bahkan sarjana.
“Kalau operator alat pelabuhan wajib bersertifikasi dan pendidikan minimal SMA, tapi buruhnya bahkan belum lulus SD — ini bom waktu bagi kualitas pelayanan dan keselamatan kerja nasional!” kata Subhan.
DESAKAN UNTUK PELINDO & PERUSAHAAN BUMN PELABUHAN
SP TKBM Indonesia menyoroti praktik tidak adil yang selama ini terjadi di banyak perusahaan pelabuhan, terutama BUMN.
“Karyawan kantor dikuliahkan ke luar negeri, bahkan S2 dan S3, pakai dana perusahaan. Tapi buruhnya yang angkat barang berton-ton, kerja di cuaca ekstrem — bahkan ijazah pun tidak diberi akses! Di mana keadilan itu?” kecam Subhan.
Pelindo, dan seluruh operator logistik pelabuhan, wajib ikut bertanggung jawab. Pendidikan dan pelatihan buruh bukan pilihan — itu kewajiban moral dan nasionalisme!
TUNTUTAN UNTUK PRESIDEN DAN MENTERI BUMN
SP TKBM Indonesia secara terbuka mendesak:
- Presiden RI untuk segera menginstruksikan evaluasi nasional terhadap kebijakan SDM BUMN sektor pelabuhan dan logistik.
- Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat skema dukungan pembiayaan pendidikan buruh lini 1.
“Jangan biarkan buruh terus dijadikan kelas dua dalam industri yang mereka gerakkan setiap hari. Revolusi SDM adalah revolusi peradaban!” tutup Subhan dengan nada tajam.
📌 Untuk Kolaborasi & Dukungan Program:
Pimpinan Pusat SP TKBM INDONESIA – Badan Diklat TKBM Indonesia
