Peran Strategis Presiden dalam Kebijakan Pro Buruh

Peran Strategis Presiden dalam Kebijakan Pro Buruh

oleh : Subhan H – Matutu Nusantara Institute

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) telah menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan pro buruh di Indonesia. Tenaga kerja ini, yang sebagian besar bekerja di pelabuhan, bandara, kereta api, kawasan industri, dan kawasan berikat, memegang peranan krusial dalam kelancaran distribusi barang di seluruh Indonesia.

Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa kesejahteraan mereka masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pendapatan, akses perumahan, maupun kesempatan untuk pengembangan keahlian.

Kebijakan Pro Buruh dan Keterlibatan Presiden

Presiden memegang peran strategis dalam mengarahkan kebijakan pro buruh yang inklusif dan berkeadilan. Melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kesejahteraan pekerja, Presiden memastikan bahwa pemerintah berada di sisi kaum lemah, dalam hal ini buruh, yang sering kali menghadapi kondisi kerja yang berat namun kurang mendapatkan kompensasi yang layak.

Presiden berperan dalam memastikan sinergi antara berbagai kementerian, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Koperasi dan UKM, untuk menciptakan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan buruh. Sinergi ini terlihat dari peningkatan upaya pengawasan pelaksanaan upah minimum, pengembangan program-program perumahan terjangkau bagi buruh, hingga upaya peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan sertifikasi.

Peran Kementerian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Buruh

1. Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang pro buruh. Salah satu peran utamanya adalah meningkatkan standar hidup buruh melalui kebijakan upah layak dan perlindungan sosial. Kementerian ini juga bertanggung jawab dalam mendorong program pelatihan dan sertifikasi melalui Badan Diklat TKBM Indonesia  (Lembaga Pusat  Pendidikan dan Pelatihan  TKBM Indonesia), yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi buruh dalam menghadapi tantangan global.
2. Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM turut berperan dalam memperkuat kelembagaan koperasi TKBM yang menjadi salah satu wadah penting bagi buruh bongkar muat. Koperasi TKBM berfungsi sebagai instrumen ekonomi untuk menyejahterakan anggotanya. Melalui koperasi, buruh dapat mengakses berbagai program kesejahteraan, termasuk simpan pinjam, pengembangan usaha, serta program perumahan yang terjangkau. Penguatan koperasi melalui kebijakan-kebijakan Kementerian ini akan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup buruh.
3. Kementerian Perhubungan  Kementerian Perhubungan memegang peran penting dalam memastikan keselamatan dan efisiensi proses bongkar muat di pelabuhan, bandara, kereta api, dan kawasan industri. Dalam konteks buruh TKBM, Kementerian ini berperan dalam memastikan standar operasional yang memadai, baik dari segi keselamatan kerja maupun fasilitas kerja yang layak. Penguatan kebijakan di sektor transportasi ini akan memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan buruh.

Peran Pelaku Usaha Bongkar Muat

Tidak hanya pemerintah, pelaku usaha bongkar muat di pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan berikat juga memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan Badan Diklat TKBM Indonesia untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada buruh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka, sehingga buruh tidak hanya bekerja secara fisik tetapi juga mampu mengikuti perkembangan teknologi dalam proses bongkar muat. Dengan meningkatnya keterampilan, buruh diharapkan dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik dan kesempatan karir yang lebih luas.

Selain itu, pelaku usaha juga dapat mendukung program-program perumahan bagi buruh melalui berbagai skema kerja sama dengan pemerintah maupun koperasi. Peningkatan fasilitas perumahan akan memberikan kepastian hidup bagi buruh dan keluarganya, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja.

Realitas dan Tantangan

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan pro buruh yang ideal. Masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas di lapangan, terutama terkait pelaksanaan upah minimum, perlindungan sosial, dan akses terhadap pelatihan serta sertifikasi. Selain itu, koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Koperasi dan UKM, perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata bagi buruh.

Kesimpulan

Peran strategis Presiden dalam mengarahkan kebijakan pro buruh, terutama bagi TKBM, sangat penting untuk menciptakan ekosistem kerja yang berkeadilan dan sejahtera. Dengan dukungan dari kementerian terkait dan sinergi antar pelaku usaha, diharapkan kesejahteraan buruh dapat terus meningkat, baik dari segi pendapatan, akses perumahan, maupun pengembangan keterampilan. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan kebijakan yang progresif dan terukur, demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh pekerja.