Nasib Buruh Pelabuhan dan Harapan Pemerintahan Prabowo
TKBM News, Buruh pelabuhan memainkan peran yang sangat penting dalam roda ekonomi Indonesia, khususnya di sektor logistik dan transportasi maritim. Namun, nasib buruh pelabuhan Indonesia saat ini masih menjadi perhatian.
Kondisi kerja yang keras, upah rendah, serta minimnya perlindungan sosial menjadi tantangan besar bagi mereka. Sebagian besar buruh pelabuhan bekerja di lokasi-lokasi yang berat seperti pelabuhan-pelabuhan besar di Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), dan Makassar, dengan fasilitas yang sering kali belum memadai untuk menunjang kesejahteraan pekerja.
Pendidikan Buruh Pelabuhan dan Keterampilan
Mayoritas buruh pelabuhan di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, yaitu sebagian besar lulusan Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) walaupun ada sebagian SMA, Sarjana.
Kondisi ini tentu menjadi kendala dalam pengembangan kualitas kerja mereka. Minimnya pendidikan formal mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami teknologi dan prosedur kerja modern yang kini semakin dibutuhkan di pelabuhan. Meski demikian, buruh pelabuhan tetap menjadi pilar penting dalam operasional pelabuhan dengan mengandalkan keterampilan dasar dan tenaga fisik.
Peningkatan Keterampilan Melalui Badan Diklat TKBM Indonesia
Untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan buruh pelabuhan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (Badan Diklat TKBM Indonesia) telah hadir sebagai solusi. Badan ini bertugas memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada buruh pelabuhan agar mereka dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Program-program pelatihan yang diselenggarakan Badan Diklat TKBM Indonesia berfokus pada peningkatan keterampilan teknis seperti operasional alat berat, keselamatan kerja, serta efisiensi dalam proses bongkar muat. Dengan pelatihan dan sertifikasi berstandar internasional, buruh pelabuhan diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri pelabuhan global yang semakin modern dan teknologi tinggi.
Kurangnya Dukungan dari Stakeholder Pelabuhan
Salah satu kendala dalam upaya peningkatan kualitas buruh pelabuhan adalah kurangnya dukungan dari stakeholder pelabuhan, seperti operator pelabuhan, perusahaan logistik, dan pemerintah daerah. Banyak pihak yang masih memandang pelatihan buruh pelabuhan sebagai beban biaya tambahan daripada investasi jangka panjang. Padahal, buruh yang memiliki keterampilan tinggi akan memberikan dampak positif bagi efisiensi dan produktivitas pelabuhan. Dukungan dari seluruh stakeholder diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan kompetensi buruh pelabuhan.
Harapan Pemerintahan Prabowo yang Pro Kaum Lemah dan Buruh
Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden pada tahun 2024, terdapat harapan besar di kalangan buruh bahwa pemerintahannya akan lebih memperhatikan kaum buruh dan pekerja di sektor informal, termasuk buruh pelabuhan. Prabowo yang dikenal memiliki pandangan pro-kaum lemah diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada buruh, seperti meningkatkan upah minimum, memperluas akses pendidikan dan pelatihan, serta memberikan perlindungan sosial yang lebih baik. Jika pemerintah mampu memberikan dukungan yang kuat dalam hal regulasi dan infrastruktur pendidikan, buruh pelabuhan Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan turut bersaing di kancah internasional.
Secara keseluruhan, nasib buruh pelabuhan Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Mereka membutuhkan perhatian lebih dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, agar mereka bisa berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian Indonesia. Pelatihan dan pendidikan yang lebih baik serta dukungan stakeholder akan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan buruh pelabuhan di masa depan.
by : Subhan Hadil – Koordinator Nasional.Aliansi Buruh Pelabuhan & Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia 2024-2029
