KOPPELINDO Dorong Model Koperasi Strategis untuk Penguatan Logistik Nasional, Perumahan Pekerja, dan Ketahanan Pangan
Jakarta, 5 Januari 2026, TKBM News — KOPPELINDO (Koperasi Pekerja Pelabuhan Indonesia Mandiri) mendorong penguatan peran koperasi sebagai instrumen kebijakan publik dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor logistik, ketenagakerjaan, perumahan, dan ketahanan pangan. Melalui pengembangan Divisi KOPPELINDO Logistics dan Divisi Operator Bongkar Muat (OBM), KOPPELINDO memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat rantai pasok nasional berbasis ekonomi kerakyatan.
Ketua sekaligus CEO KOPPELINDO, Subhan Hadil, menegaskan bahwa transformasi koperasi pekerja pelabuhan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan logistik, industri maritim, dan kesejahteraan pekerja sebagai sektor prioritas.
“Negara membutuhkan mitra yang mampu menjembatani kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan pekerja. KOPPELINDO Mandiri hadir sebagai model koperasi strategis yang siap bersinergi dengan kementerian, Bappenas, dan DPR RI,” ujar Subhan Hadil.
Penguatan Logistik Nasional Selaras Agenda Pemerintah
Melalui KOPPELINDO Logistics, koperasi mengembangkan layanan logistik terintegrasi yang mencakup angkutan darat dan laut, multimoda, pergudangan, cold storage, serta distribusi antarpulau. Layanan ini dirancang untuk mendukung efisiensi biaya logistik nasional, pemerataan distribusi barang, dan penguatan konektivitas wilayah, khususnya kawasan pelabuhan dan hinterland.
Divisi ini dinilai relevan dengan agenda pemerintah dalam menurunkan biaya logistik nasional serta memperkuat sistem logistik nasional berbasis kolaborasi antara negara, BUMN, dan koperasi.
Operator Bongkar Muat sebagai Pilar Ketenagakerjaan Formal
Sementara itu, Divisi Operator Bongkar Muat (OBM) difokuskan pada penyediaan tenaga kerja operator alat berat, dan pengemudi logistik yang terorganisir, terlatih, dan bersertifikat. Seluruh tenaga kerja berasal dari anggota SP TKBM Indonesia dan bersinergi dengan Koperasi TKBM.
“Pendekatan koperasi memastikan kepastian kerja, perlindungan sosial, dan peningkatan kompetensi pekerja. Ini sejalan dengan kebijakan ketenagakerjaan nasional dan penguatan SDM,” tegas Subhan hadil yang juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia.
Program Perumahan Pekerja sebagai Instrumen Kebijakan Sosial
Sebagai bagian dari agenda kesejahteraan, KOPPELINDO yang memfokuskan pada realisasi Program Perumahan Pekerja KOPPELINDO yang dirancang sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja sektor strategis juga berupaya mewujudkan KPR Peradaban dengan dukungan negara untuk memudahkan pekerja pelabuhan memiliki perumahan pekerja.
Program ini diusulkan untuk dikembangkan melalui sinergi lintas kementerian, antara lain :
- Kementerian PUPR / Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Koperasi
- Kementerian UMKM
- Pemerintah Daerah
- BPJS Ketenagakerjaan, BUMN dan perbankan
“Hunian layak bagi pekerja bukan sekadar isu sosial, tetapi fondasi produktivitas nasional. Perumahan pekerja harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan,” ujar Subhan Hadil.
Warung Pangan dan Kedai KOPPELINDO untuk Ketahanan Pangan
Dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, KOPPELINDO juga mengembangkan Warung Pangan KOPPELINDO dan Kedai KOPPELINDO. Program ini bertujuan menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, memperkuat distribusi pangan, serta mendorong pertumbuhan UMKM anggota koperasi di sekitar kawasan pelabuhan.
Model ini dinilai sejalan dengan kebijakan stabilisasi harga pangan dan penguatan ekonomi lokal yang berbasis komunitas pekerja.
“Koperasi dapat menjadi instrumen distribusi pangan yang efektif dan tepat sasaran, khususnya di kawasan industri dan pelabuhan,” tambah Subhan.
Usulan Model Koperasi Strategis Nasional
KOPPELINDO Mandiri mendorong agar koperasi pekerja sektor strategis dapat dimasukkan dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk dalam dokumen RPJMN, RPJMD, dan program prioritas kementerian terkait.
“Kami mengusulkan koperasi pekerja tidak lagi ditempatkan di pinggiran kebijakan, tetapi menjadi bagian dari desain besar pembangunan nasional,” tutup Subhan Hadi
