Presiden Harus Evaluasi Total Dana Abadi Pendidikan dan LPDP untuk Alokasikan ke Program Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana
Jakarta, Oktober 2025, TKBM News — Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SP TKBM Indonesia) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan Dana Abadi Pendidikan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, kebijakan pendidikan nasional saat ini masih jauh dari rasa keadilan sosial karena belum menyentuh kebutuhan pendidikan kaum buruh dan keluarganya, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
“Negara telah menyiapkan ratusan triliun rupiah untuk Dana Abadi Pendidikan, tapi buruh dan anak buruh belum merasakan manfaatnya secara langsung.
Sudah saatnya Presiden mengevaluasi total agar dana pendidikan negara ini benar-benar berpihak kepada rakyat pekerja,”
tegas Subhan Hadil, Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, di Jakarta 14/10/2025.
Dana Abadi Pendidikan Terus Meningkat, Tapi Belum Merata
Berdasarkan data resmi, Dana Abadi Pendidikan Indonesia terus meningkat setiap tahun:
- Tahun 2022 sebesar Rp119,1 triliun,
- Tahun 2023 naik menjadi Rp139,1 triliun,
- Dan tahun 2024 mencapai Rp154,1 triliun.
Dana tersebut dikelola LPDP dengan tujuan membiayai pendidikan, riset, dan pengembangan SDM unggul melalui hasil investasi abadi negara. Namun kenyataannya, mayoritas penerima manfaat masih didominasi kalangan akademisi dan mahasiswa berprestasi, sementara kelompok buruh dan masyarakat akar rumput belum tersentuh secara signifikan.
Program KIP Kuliah Meningkat, Tapi Tidak Menyentuh Buruh Pelabuhan
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga menunjukkan peningkatan alokasi dana :
- Tahun 2024 : Rp13,9 triliun untuk 985.577 mahasiswa penerima.
- Tahun 2025 : Rp14,69 triliun untuk 1.040.192 mahasiswa penerima.
Namun, menurut SP TKBM Indonesia, akses terhadap KIP bagi buruh pelabuhan, anak-anak buruh pelabuhan dan kawasan berikat serta pergudanagan masih sangat rendah. Banyak dari mereka terkendala administratif dan kurangnya sosialisasi, sehingga tidak mampu menjangkau peluang beasiswa yang tersedia.
“Kami tidak menolak program KIP atau LPDP. Itu bagus. Tapi kalau buruh pelabuhan tidak bisa mengakses, maka ada yang salah dalam sistemnya.
Pendidikan bukan hak kelas menengah saja — ini hak seluruh rakyat,” ujar Subhan Hadil.
Usulan Konkret : Program Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana
SP TKBM Indonesia mengusulkan kepada Presiden untuk mengalokasikan sebagian Dana Abadi Pendidikan guna mendanai Program Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana — sebuah gerakan pendidikan nasional bagi buruh dan keluarganya.
Program ini bertujuan :
- Membuka akses pendidikan formal dan non-formal bagi buruh yang belum menyelesaikan sekolah (Paket A, B, C).
- Memberikan beasiswa kuliah (sarjana) bagi buruh dan anak-anak buruh.
- Mengangkat derajat buruh melalui pendidikan tinggi agar memiliki daya saing dan kesejahteraan yang lebih baik.
- Membangun Kampus Rakyat Buruh Indonesia – Kuliah Gratis Menjadi Sarjana sebagai pusat pendidikan inklusif bagi Buruh Pelabuhan dan Kawasan Berikat dan Pergudangan.
“Kami ingin negara hadir untuk memerdekakan pendidikan bagi buruh.
Dana abadi pendidikan harus menjadi milik seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kalangan.
Karena tanpa pendidikan, buruh akan terus jadi korban sistem — bukan bagian dari kemajuan,”
tambah Subhan Hadil dengan tegas.
Presiden Perlu Lakukan Evaluasi Total dan Kebijakan Afirmatif
SP TKBM Indonesia menyerukan agar Presiden segera :
- Melakukan evaluasi total pengelolaan Dana Abadi Pendidikan dan LPDP,
- Membentuk alokasi afirmatif khusus bagi buruh dan keluarganya,
- Memastikan transparansi dan pemerataan penerima manfaat pendidikan,
- Dan melibatkan organisasi pekerja seperti SP TKBM Indonesia dalam perumusan kebijakan pendidikan rakyat pekerja.
Langkah ini, menurut Subhan Hadil, sangat penting agar pemerataan pendidikan menjadi nyata, bukan sekadar slogan.
“Buruh yang bersekolah dan menjadi sarjana bukanlah mimpi.
Ini adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan — mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh, tanpa diskriminasi kelas sosial,”
pungkas Subhan Hadil, Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia.
Pendidikan untuk Semua, Tanpa Kecuali
SP TKBM Indonesia menegaskan, pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Karena itu, pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya agar dana abadi pendidikan triliunan rupiah benar-benar kembali kepada rakyat — terutama buruh, pekerja pelabuhan, dan masyarakat kecil.
Hanya dengan begitu, visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud secara adil dan menyeluruh — dari pelabuhan hingga kampus, dari buruh hingga sarjana.
