Buruh Pelabuhan Terabaikan
“Pelabuhan Indonesia Terancam Turun Kelas: Presiden Prabowo Harus Sidak dan Dorong Transformasi SDM Garda Terdepan”
Seruan Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia Menjelang Puncak Milad ke-21 dan Peluncuran Program Buruh Sekolah & Buruh Sarjana
Jakarta, 27 Mei 2025, TKBM News – Indonesia sebagai negara maritim memiliki visi besar menjadi Poros Maritim Dunia. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ancaman serius yang dapat menurunkan kelas pelabuhan-pelabuhan nasional: minimnya kesiapan dan kualitas SDM garda terdepan, terutama para buruh bongkar muat (TKBM) dan tenaga pelaksana lainnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia dalam pernyataannya menjelang peringatan Puncak Milad ke-21 SP TKBM Indonesia Rabu 28 Mei 2025 esok di Jakarta Utara, menyuarakan kegelisahan bersama para buruh pelabuhan. Ia menilai, jika Presiden Prabowo Subianto tidak segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan mendorong penyelesaian akar masalah sektor SDM pelabuhan, maka cita-cita besar bangsa dalam logistik dan perdagangan internasional bisa terganjal oleh kelemahan di dalam negeri sendiri.
“Kami mengundang Presiden Prabowo untuk melihat langsung realita buruh pelabuhan di lapangan. Mereka bukan hanya tulang punggung logistik, tetapi juga wajah sesungguhnya dari kesiapan SDM maritim Indonesia. Sayangnya, hingga hari ini, sebagian besar dari mereka belum tersertifikasi, belum mendapat akses pendidikan, bahkan banyak yang belum punya ijazah,” ujar Subhan Hadil yang juga Koordinator Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia.
Ketimpangan Kompetensi dan Ancaman Penurunan Kelas
Ketua Umum PP SP TKBM Indonesia juga menyoroti kesenjangan yang terjadi antara tenaga kerja lapangan dan pegawai kantor. Di pelabuhan, pegawai administrasi dan pengelola sistem biasanya sudah memiliki pendidikan tinggi, pelatihan, dan sertifikasi yang mumpuni. Namun mereka tidak berada di lapangan, sementara para buruh pelaksana utama — yang mengangkat, mengatur, dan menghadapi risiko kerja setiap hari — justru minim pelatihan dan tanpa pengakuan kompetensi.
Hal ini bukan hanya masalah ketidakadilan, melainkan juga berpotensi menurunkan kelas pelabuhan Indonesia di mata dunia, mengingat sistem penilaian internasional terhadap pelabuhan sangat memperhatikan aspek SDM, efisiensi operasional, dan keselamatan kerja.
Program Solusi : Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana
Sebagai jawaban atas situasi ini, SP TKBM Indonesia akan meluncurkan Program Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana pada puncak Milad ke-21. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan dan peningkatan kualitas hidup bagi para buruh dan keluarganya — mulai dari pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), pelatihan vokasi berbasis kompetensi, hingga peluang pendidikan tinggi dan beasiswa sarjana.
“Kami ingin buruh bukan hanya jadi penggerak barang, tapi juga penggerak masa depan. Dengan program ini, kami ingin mencetak buruh yang bersertifikat, berpendidikan, bahkan bergelar sarjana. Tapi untuk mewujudkannya, kami butuh negara hadir, kami butuh Presiden turun tangan,” lanjutnya.
Seruan Nasional untuk Transformasi SDM Pelabuhan
SP TKBM Indonesia menyerukan agar pemerintah, terutama Presiden Prabowo, menjadikan transformasi SDM pelabuhan sebagai agenda nasional prioritas. Inspeksi langsung oleh Presiden ke pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Bitung, dan Makasar diyakini dapat membuka mata para pemangku kepentingan terhadap realitas lapangan yang selama ini tersembunyi di balik data statistik.
Ketua Umum menutup pernyataannya dengan harapan bahwa di era pemerintahan baru ini, buruh pelabuhan tidak lagi jadi penonton di tengah geliat pembangunan pelabuhan modern, tetapi menjadi aktor utama yang turut sejahtera dan berdaya saing.
