Darurat Sertifikasi : Presiden Prabowo Diminta Kawal Kebijakan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Buruh Pelabuhan Indonesia
Jakarta, 8 November 2024, TKBM News – Gerakan Sertifikasi Buruh Pelabuhan Indonesia menjadi sorotan utama setelah wacana penghentian aktivitas kerja bagi buruh pelabuhan yang belum memiliki sertifikasi resmi semakin mengemuka. Kebijakan ini dianggap mendesak demi meningkatkan skill dan profesionalitas buruh, sekaligus mendukung keselamatan kerja di sektor bongkar muat pelabuhan yang memiliki risiko tinggi.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia Subhan Hadil, dalam pernyataan resminya, menyampaikan bahwa sertifikasi kompetensi dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) wajib diterapkan mulai 2024 hingga 2029, sesuai dengan Program Utama Kementrian Ketenagakerjaan, mandat Konvensi ILO, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap pekerja di sektor pelabuhan mampu bekerja sesuai standar internasional, sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka melalui pengakuan kompetensi resmi.
Permintaan Kepada Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto diminta untuk membuat kebijakan strategis dan mengawal penuh implementasi program sertifikasi ini sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Dukungan pemerintah dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan program ini, terutama melalui penguatan peran Badan Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Bongkar Muat Indonesia (Badan Diklat TKBM Indonesia) yang telah memiliki legalitas dan kapabilitas dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi buruh pelabuhan.
“Kami berharap Presiden Prabowo dan jajaran terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, dapat memberikan dukungan penuh terhadap kewajiban sertifikasi K3 di semua sektor industri, khususnya di pelabuhan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas kerja, tetapi juga menjamin hak-hak keselamatan kerja buruh,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia.
Urgensi Sertifikasi di Sektor Pelabuhan,
Sektor bongkar muat pelabuhan adalah salah satu sektor paling kritis dalam rantai logistik nasional. Tingginya risiko kecelakaan kerja di area pelabuhan membuat sertifikasi menjadi kebutuhan mendesak. Sertifikasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti pengoperasian alat berat, tetapi juga aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan efisiensi proses bongkar muat.
“Buruh yang tidak memiliki sertifikasi resmi tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga seluruh ekosistem kerja di pelabuhan. Oleh karena itu, sertifikasi ini akan menjadi persyaratan wajib mulai tahun depan,” jelas Subhan selaku Koordinator Nasional Aliansi Buruh Pelabuhan Indonesia yang juga pembina Badan Diklat TKBM Indonesia.
Penguatan Badan Diklat TKBM Indonesia
Untuk memastikan keberhasilan program sertifikasi ini, pemerintah diharapkan memberikan dukungan penuh kepada Badan Diklat TKBM Indonesia. Sebagai institusi yang bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi buruh pelabuhan, Badan Diklat TKBM memiliki tenaga pengajar, dan pengalaman yang memadai untuk menjangkau puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia.
“Kami siap menjalankan program ini, tetapi perlu ada regulasi yang tegas serta dukungan anggaran dari pemerintah. Dengan kolaborasi antara pihak pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja, kami yakin sertifikasi ini akan membawa dampak besar bagi peningkatan kesejahteraan buruh pelabuhan,” tambahnya.
Komitmen untuk Kesejahteraan Buruh Pelabuhan
Melalui gerakan ini, Presiden Prabowo diharapkan dapat menjadikan peningkatan kesejahteraan buruh pelabuhan sebagai salah satu prioritas nasional. Sertifikasi tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kompetensi buruh, tetapi juga langkah konkret untuk memberikan perlindungan kerja yang lebih baik.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah, industri pelabuhan Indonesia diharapkan mampu bersaing secara global, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera bagi buruh pelabuhan.
