Buruh Pelabuhan Indonesia DARURAT K3 – Butuh Sertifikasi untuk Peningkatan Skill dan Kesejahteraan
Jakarta, 7 November 2024, TKBM News – Kondisi buruh pelabuhan di Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat, terutama terkait aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Puluhan Ribu Buruh dan Pekerja Pelabuhan yang bekerja di berbagai terminal dan dermaga masih belum memiliki sertifikasi K3 dasar, yang seharusnya menjadi standar minimal bagi tenaga kerja di sektor ini. dan menjadi Komsen Presiden Prabowo Subianto dalam.peningkatan SDM dan Kesejahteraan. Hal ini diungkapkan oleh Subhan Hadil, Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia (SP TKBM Indonesia), dalam wawancara khusus terkait kebutuhan mendesak sertifikasi K3 untuk buruh pelabuhan.
Kondisi Lapangan yang Memprihatinkan
Di banyak pelabuhan Indonesia, buruh pelabuhan masih bekerja dalam kondisi yang jauh dari standar keselamatan. Minimnya pelatihan formal dan sertifikasi membuat para pekerja rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, seperti jatuh dari ketinggian, tertimpa muatan, atau terpapar bahan berbahaya. Selain itu, fasilitas pelindung diri seperti helm, rompi, dan sepatu keselamatan sering kali tidak digunakan karena kurangnya pemahaman akan pentingnya aspek K3.
“Ketidaktersediaan sertifikasi ini tidak hanya membahayakan para pekerja, tetapi juga berpotensi merugikan produktivitas pelabuhan. Tanpa keterampilan yang terstandarisasi, buruh kita sulit bersaing dengan tenaga kerja internasional, dan hal ini memengaruhi kinerja logistik nasional secara keseluruhan,” ujar Subhan Hadil.
Keuntungan Sertifikasi K3 dan Peningkatan Skill
Sertifikasi K3 tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja, tetapi juga membawa dampak positif pada peningkatan keterampilan buruh. Dengan pelatihan dan sertifikasi resmi, para buruh pelabuhan dapat lebih memahami prosedur kerja yang aman dan efisien, mengurangi angka kecelakaan kerja, dan meningkatkan produktivitas.
Subhan yang juga Koordinator Nasional Aliansi Buruh Pelabuhan Indonesia, menambahkan bahwa sertifikasi K3 juga membuka peluang buruh untuk mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Setelah tersertifikasi, buruh pelabuhan dapat menuntut upah sesuai standar sektoral pelabuhan yang lebih tinggi, sejalan dengan upah buruh pelabuhan internasional. “Jika sertifikasi diterapkan secara nasional, buruh kita bisa mendapatkan upah yang lebih layak, sehingga kesejahteraan mereka meningkat,” jelasnya.
Kerugian Tidak Tersertifikasinya Buruh Pelabuhan
Tidak adanya sertifikasi K3 berdampak luas, baik bagi buruh, pelabuhan, maupun ekonomi nasional. Kecelakaan kerja yang tinggi menimbulkan biaya tambahan bagi pengelola pelabuhan dan perusahaan logistik, seperti klaim asuransi, denda, dan penurunan reputasi. Selain itu, kurangnya standar K3 membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara lain dalam hal efisiensi operasional pelabuhan.
“Buruh yang tidak tersertifikasi akan sulit menyesuaikan diri dengan standar kerja internasional. Akibatnya, kita kehilangan daya saing dalam menarik investasi logistik global,” tegas Subhan.
Langkah Ke Depan
Menurut Subhan selaku inisiator pendiri Badan Diklat TKBM Indonesia, langkah awal yang harus diambil adalah memastikan seluruh buruh pelabuhan memiliki sertifikasi K3 dasar. Pemerintah, pengelola pelabuhan, dan asosiasi buruh harus bekerja sama untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi dengan biaya terjangkau. Pelaksanaan ini dapat dilakukan melalui program kerja sama antara Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan organisasi buruh seperti SP TKBM Indonesia. apalagi sudah adanya Badan Diklat TKBM Indonesia yang mengkhususkan pendidikan dan pelatihan bagi buruh pelabuhan.
“Ini bukan hanya tentang keselamatan, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi buruh pelabuhan Indonesia. Dengan sertifikasi, kita tidak hanya meningkatkan keterampilan mereka tetapi juga membuka jalan bagi kesejahteraan yang lebih baik,” tutup Subhan Hadil.
Dengan adanya sertifikasi K3, buruh pelabuhan Indonesia tidak hanya akan lebih aman, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih baik di sektor kerja, meningkatkan daya saing, dan mendukung Indonesia Emas 2045.
