DEWAN BURUH PELABUHAN INDONESIA RESMI DIDEKLARASIKAN
Konsolidasi Nasional Buruh Pelabuhan Sejalan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo
Jakarta, 12 Februari 2026, TKBM News – Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia (DBPI) resmi dideklarasikan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/2/2026). Pembentukan wadah ini menjadi tonggak penting konsolidasi pekerja sektor maritim sekaligus penegasan bahwa buruh adalah fondasi utama dalam sistem logistik nasional dan penggerak arus ekonomi Indonesia.
Deklarasi tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mugianto, Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), perwakilan serta pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh pelabuhan dari berbagai pelabuhan daerah di Indonesia.
Diprakarsai Federasi dan Serikat Nasional
Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia dibentuk atas inisiatif dan kolaborasi :
- Federasi SP BUMN Bersatu
- SPPI Bersatu
- SP TKBM Indonesia
- Federasi Serikat Buruh Transportasi Nasional
- Federasi Buruh Maritim Nusantara
- SP TPS Surabaya
Kolaborasi lintas federasi dan serikat ini mencerminkan semangat persatuan nasional pekerja pelabuhan dalam menghadapi tantangan modernisasi, digitalisasi, dan transformasi industri logistik. DBPI hadir sebagai wadah strategis untuk menyatukan visi, memperkuat posisi tawar, serta memastikan pembangunan pelabuhan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan buruh.
Modernisasi Harus Menempatkan Buruh sebagai Subjek
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu yang juga Komisaris Pelindo, Arief Poyuono, menegaskan bahwa pelabuhan adalah simpul strategis ekonomi nasional dan buruh merupakan tulang punggung operasionalnya.
“Modernisasi pelabuhan tidak boleh meninggalkan buruhnya. Justru buruh harus menjadi aktor utama dalam transformasi. Tanpa pekerja yang kuat, terampil, dan sejahtera, mustahil kita mewujudkan kedaulatan logistik nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DBPI menjadi ruang konsolidasi agar transformasi BUMN kepelabuhanan berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak pekerja.
Pelabuhan Hidup karena Dedikasi Manusia
Ketua Pelaksana Deklarasi yang juga Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Djusmani HI, menekankan bahwa pelabuhan bukan semata infrastruktur fisik, melainkan ruang pengabdian ribuan pekerja.
“Pelabuhan hidup karena bakti dan pengorbanan buruh. Kita tidak bisa berbicara tentang kemajuan pelabuhan tanpa membicarakan kesejahteraan pekerjanya. Hari ini kita menancapkan cita-cita agar pelabuhan tumbuh dan buruhnya sejahtera,” ujarnya.
Dewan Butuh Pelabuhan Indonesia Alat Konsolidasi dan Peningkatan Kompetensi Nasional
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, yg juga salah satu inisiator dan deklarator menegaskan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia adalah alat perjuangan konkret untuk meningkatkan kapasitas dan perlindungan buruh pelabuhan secara nasional.
“Kita ingin seluruh buruh pelabuhan dari Sabang sampai Merauke memiliki akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, perlindungan K3, dan jaminan sosial yang setara. Modernisasi tidak boleh meminggirkan buruh. Buruh harus menjadi subjek utama pembangunan maritim Indonesia,” tegas Subhan.
Ia menambahkan, Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia akan fokus mendorong program pelatihan dan sertifikasi nasional serta penguatan advokasi kebijakan kepelabuhanan yang berpihak pada pekerja.
Persatuan Kunci Hadapi Tantangan Global
Ketua Umum SPPI Bersatu, Dody Nurdiana, dalam sambutan selaku tuan rumah Deklarasi menekankan pentingnya persatuan lintas federasi dalam menghadapi persaingan global dan perubahan sistem logistik.
“Pelabuhan adalah gerbang ekonomi bangsa. DBPI menjadi ruang strategis untuk menyatukan energi perjuangan dalam satu barisan demi kepentingan nasional. Kita bangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujarnya.
Wakil Menteri HAM: Negara Perkuat Rekognisi dan Kepatuhan HAM Dunia Usaha
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia. Ia menilai dinamika gerakan buruh saat ini jauh lebih terbuka dibandingkan dekade 1990-an.
Menurutnya, pemerintah memberikan ruang pengakuan yang lebih luas terhadap buruh, termasuk kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2025 di Monas sebagai simbol rekognisi negara terhadap kontribusi pekerja.
Mugianto juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan HAM bagi Pelaku Usaha. Regulasi tersebut akan mengatur penilaian kepatuhan perusahaan terhadap prinsip bisnis dan HAM, termasuk penerapan mekanisme human rights due diligence.
Kebijakan ini menjadi bagian penting dari persyaratan Indonesia untuk bergabung secara penuh dalam OECD. Seluruh perusahaan, termasuk BUMN, akan didorong memenuhi standar HAM sejak tahap pendirian, operasional, hingga pascaoperasi. Penilaian mencakup aspek upah, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hak normatif pekerja, dampak lingkungan, serta mekanisme pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Sejalan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo
Deklarasi Dewan Buruh Pelabuhan Indonesian (DBPI) menegaskan komitmen untuk sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam :
- Penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- Pembangunan ekonomi yang mandiri dan berdaulat.
- Penegakan hukum dan perlindungan HAM.
- Penguatan sektor strategis maritim dan logistik nasional.
- Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
Dengan berdirinya Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia, diharapkan terbangun sinergi kuat antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha dalam mewujudkan pelabuhan Indonesia yang modern, profesional, berdaya saing global, sekaligus berkeadilan sosial bagi seluruh buruh pelabuhan di Tanah Air.
