Pelindo Harus Menjadi Agen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelabuhan Bukan Sekedar Profit Oriented
Jakarta, 1 Juni 2026, TKBM News – Gagasan mengenai masa depan pelabuhan nasional yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu pokok pembahasan dalam diskusi kepelabuhanan yang berlangsung di Sekretariat Nasional Gerakan Peradaban SP TKBM Indonesia, pada Hari Lahir Pancasila 1 Juni 20206 di Jakarta.
Diskusi yang dihadiri pengurus SP TKBM Indonesia, aktivis pekerja pelabuhan, pemerhati kemaritiman, serta tokoh koperasi dan ekonomi kerakyatan tersebut menyoroti pentingnya perubahan paradigma pengelolaan pelabuhan nasional agar tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, menegaskan bahwa Pelindo sebagai BUMN strategis harus memperkuat perannya sebagai Agent of Development yang mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pemberdayaan masyarakat.
“Pelabuhan bukan hanya tempat keluar masuk barang dan pusat aktivitas logistik. Pelabuhan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, pusat pemberdayaan usaha masyarakat, dan pusat lahirnya kesejahteraan bagi pekerja serta komunitas di sekitarnya,” ujar Subhan Hadil.
Pelabuhan dan Masyarakat Tidak Boleh Dipisahkan
Menurut peserta diskusi, selama puluhan tahun masyarakat pelabuhan telah menjadi bagian penting dalam menopang aktivitas kepelabuhanan nasional. Namun demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor pelabuhan masih perlu diperluas agar dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat sekitar.
Diskusi menilai bahwa kawasan pelabuhan seharusnya menjadi ruang tumbuh bagi berbagai usaha lokal seperti koperasi, usaha transportasi, jasa pendukung pelabuhan, UMKM kuliner, pergudangan rakyat, penyedia jasa kebersihan, usaha perbengkelan, hingga sektor ekonomi kreatif yang berkembang di lingkungan pelabuhan.
Karena itu, Pelindo didorong untuk membangun model kemitraan yang lebih inklusif dengan masyarakat sekitar pelabuhan melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Penguatan Ekosistem Usaha Jasa Kepelabuhanan
Salah satu rekomendasi yang mengemuka dalam diskusi adalah perlunya penguatan partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai usaha jasa kepelabuhanan.
Peserta diskusi menilai bahwa masyarakat sekitar pelabuhan harus memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam sektor-sektor strategis yang mendukung operasional pelabuhan, antara lain :
- Jasa operator dan logistik.
- Transportasi barang dan distribusi.
- Penyediaan kebutuhan kapal.
- Pengelolaan pergudangan.
- Jasa kebersihan dan lingkungan.
- Jasa keamanan kawasan.
- Koperasi pekerja dan koperasi pelabuhan.
- Penyediaan makanan dan katering.
- Jasa pemeliharaan fasilitas pelabuhan.
- Usaha berbasis teknologi dan digitalisasi pelabuhan.
- dan lainnya yang mampu meningkatkan daya usaha, kesejahteraan serta kehidupan masyarakat sekitar
Melalui keterlibatan tersebut, aktivitas ekonomi pelabuhan diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi perekonomian daerah.
Pelindo Didorong Menjadi Bapak Asuh UMKM
Selain sektor jasa kepelabuhanan, forum juga menyoroti pentingnya pengembangan UMKM yang berada di sekitar kawasan pelabuhan.
Peserta diskusi mendorong agar Pelindo tidak hanya menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat seremonial, tetapi juga menghadirkan program pemberdayaan yang berkelanjutan melalui pendampingan usaha, pelatihan manajemen, akses pembiayaan, inkubasi bisnis, serta pembukaan akses pasar bagi produk-produk UMKM.
“UMKM pelabuhan harus menjadi bagian dari rantai pasok ekonomi maritim nasional. Mereka harus didampingi, dibina, dan diberikan ruang untuk berkembang menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing,” ungkap Subhan yang juga Presidium Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia.
Membangun Peradaban Pelabuhan yang Berkeadilan
Diskusi yang digelar di Sekretariat Nasional Gerakan Peradaban SP TKBM Indonesia tersebut juga menekankan bahwa pembangunan pelabuhan modern harus diiringi pembangunan sosial yang berkeadilan.
Menurut para peserta, indikator keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak hanya diukur dari peningkatan arus barang, pendapatan perusahaan, atau modernisasi fasilitas, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup pekerja, tumbuhnya UMKM lokal, berkembangnya koperasi, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir.
Konsep inilah yang disebut sebagai *Peradaban Pelabuhan Berkeadilan* , yaitu pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh aktivitas ekonomi.
Menjadi Lokomotif Ekonomi Kerakyatan
Di akhir diskusi, SP TKBM Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya kebijakan kepelabuhanan yang berpihak kepada kepentingan nasional, pekerja, koperasi, dan masyarakat pelabuhan.
Melalui forum diskusi Gerakan Peradaban tersebut, SP TKBM Indonesia berharap Pelindo dapat mengambil peran lebih besar sebagai lokomotif pembangunan ekonomi kerakyatan yang mampu menghubungkan pertumbuhan bisnis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pelindo harus menjadi simbol keberhasilan pembangunan nasional yang tidak hanya menghasilkan keuntungan perusahaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi pekerja, UMKM, koperasi, masyarakat pesisir, dan seluruh rakyat Indonesia. Itulah makna sesungguhnya dari BUMN sebagai Agent of Development,” tutup Subhan Hadil.
“Mengawal Keadilan, Kesejahteraan, dan Peradaban Pekerja Pelabuhan Indonesia”
