PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM BERBASIS KOPERASI
KEWAJIBAN NEGARA MEMBANGUN PELAYARAN RAKYAT MENUJU INDONESIA EMAS 2045
“Kemandirian Ekonomi Maritim Nasional Berbasis Kerakyatan”
Indonesia lahir sebagai bangsa maritim. Sejarah Nusantara dibangun oleh jalur pelayaran, perdagangan antar pulau, dan kekuatan masyarakat pesisir yang sejak ratusan tahun lalu telah menjadikan laut sebagai sumber kehidupan dan penghubung peradaban.
Namun dalam perjalanan pembangunan nasional modern, orientasi ekonomi Indonesia perlahan bergeser menjadi terlalu berpusat pada daratan. Akibatnya, sektor maritim rakyat—khususnya pelayaran rakyat—belum memperoleh perhatian strategis sebagaimana mestinya.
Padahal bagi negara kepulauan seperti Indonesia, pelayaran rakyat bukan sekadar sektor usaha kecil tradisional. Pelayaran rakyat adalah :
- Instrumen pemersatu bangsa
- Infrastruktur ekonomi nasional
- Tulang punggung distribusi logistik kepulauan
- Penopang ekonomi pesisir
- Bentuk nyata kedaulatan maritim rakyat
- Pilar ketahanan nasional
Karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional, moral, dan strategis untuk melindungi, membina, memperkuat, dan memodernisasi pelayaran rakyat sebagai bagian dari cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045.
Negara Tidak Boleh Membiarkan Pelayaran Rakyat Berjuang Sendiri
Selama puluhan tahun, pelayaran rakyat telah menjaga konektivitas Indonesia hingga wilayah terpencil. Ketika kapal besar tidak masuk, pelayaran rakyat hadir. Ketika distribusi logistik terganggu, kapal rakyat tetap berjalan membawa kebutuhan masyarakat.
Namun realitas yang terjadi justru menunjukkan ketimpangan besar :
- Banyak kapal rakyat berusia tua dan tidak modern
- Sulit memperoleh kredit perbankan
- Tingginya biaya docking dan perawatan kapal
- Lemahnya perlindungan asuransi awak kapal
- Keterbatasan dermaga dan pelabuhan rakyat
- Persaingan tidak seimbang dengan perusahaan besar
- Tingginya harga BBM dan logistik operasional
- Rendahnya akses teknologi dan digitalisasi
Di sisi lain, pelayaran rakyat tetap menjalankan fungsi strategis negara tanpa perlindungan maksimal.
Hal ini tidak boleh terus terjadi.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan rakyat, tetapi absen ketika rakyat membutuhkan perlindungan negara.
Pelayaran Rakyat Adalah Amanat Konstitusi
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa :
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”
Makna pasal tersebut sangat jelas: negara wajib memastikan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak hanya dikuasai kelompok besar dan modal besar, tetapi juga memberikan ruang hidup yang adil bagi ekonomi rakyat.
Pelayaran rakyat dan koperasi pelayaran merupakan manifestasi nyata ekonomi kerakyatan yang harus :
- Dilindungi
- Diberdayakan
- Diperkuat
- Dimodernisasi
- Dijadikan bagian dari strategi nasional
Negara wajib mencegah terjadinya monopoli dan ketimpangan ekonomi maritim yang mematikan usaha rakyat.
Karena apabila pelayaran rakyat runtuh, maka :
- Konektivitas daerah terpencil terganggu
- Harga barang antar pulau melonjak
- Ketimpangan wilayah semakin besar
- Pengangguran pesisir meningkat
- Ketahanan logistik nasional melemah
Indonesia Emas Tidak Akan Tercapai Tanpa Kebangkitan Maritim Rakyat
Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, merata, dan berkelanjutan. Hal tersebut tidak mungkin tercapai apabila wilayah pesisir dan kepulauan tetap tertinggal.
Indonesia Emas harus dibangun dari :
- Laut yang kuat
- Pelabuhan yang hidup
- Kapal rakyat yang modern
- Nelayan yang sejahtera
- Buruh pelabuhan yang terlindungi
- Koperasi maritim yang mandiri
- Industri logistik nasional yang berpihak pada rakyat
Dalam konteks inilah pelayaran rakyat menjadi sangat strategis.
Pelayaran rakyat mampu :
- Menurunkan biaya logistik nasional
- Menjaga stabilitas distribusi pangan
- Membuka konektivitas ekonomi daerah
- Mendukung hilirisasi industri nasional
- Menghidupkan ekonomi desa pesisir
- Menjadi penyerap tenaga kerja besar
- Memperkuat ketahanan ekonomi nasional
Selaras Dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto
Visi pembangunan Presiden Prabowo menempatkan kemandirian ekonomi nasional, ketahanan bangsa, dan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama.
Pembangunan pelayaran rakyat selaras dengan Asta Cita karena :
- Memperkuat ekonomi kerakyatan
- Menjaga kedaulatan nasional
- Membuka lapangan kerja luas
- Mempercepat pemerataan pembangunan
- Memperkuat konektivitas nusantara
- Mengurangi ketergantungan asing
- Membangun kekuatan ekonomi nasional berbasis rakyat
Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dan jalur lalu lintas ekonomi global. Indonesia harus menjadi bangsa maritim yang berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri.
Kewajiban Strategis Negara Terhadap Pelayaran Rakyat
1. Modernisasi Armada Pelayaran Rakyat
Negara wajib membangun program nasional modernisasi kapal rakyat melalui :
- Bantuan pembangunan kapal baru
- Revitalisasi kapal kayu tradisional
- Subsidi teknologi navigasi
- Standarisasi keselamatan kapal
- Program galangan kapal rakyat nasional
Modernisasi bukan berarti menghilangkan identitas pelayaran rakyat, tetapi meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan daya saingnya.
2. Kredit Khusus dan Pembiayaan Murah
Banyak pelaku pelayaran rakyat gagal berkembang karena sulit memperoleh pembiayaan.
Negara harus menghadirkan :
- Kredit lunak maritim rakyat
- Subsidi bunga pinjaman kapal
- Dana bergulir koperasi pelayaran
- Penjaminan pembiayaan kapal rakyat
Skema pembiayaan syariah maritim
Bank nasional dan lembaga pembiayaan negara harus diwajibkan memiliki porsi pembiayaan khusus untuk sektor maritim rakyat.
3. Subsidi BBM dan Operasional
Pelayaran rakyat menjalankan fungsi distribusi nasional. Karena itu negara wajib memberikan :
- BBM subsidi khusus pelayaran rakyat
- Subsidi biaya sandar pelabuhan
- Insentif docking kapal
- Pengurangan pajak dan retribusi
- Dukungan logistik operasional
Kebijakan energi harus berpihak kepada distribusi rakyat, bukan hanya industri besar.
4. Revitalisasi Pelabuhan Rakyat
Pelabuhan rakyat harus menjadi prioritas pembangunan nasional.
Negara wajib membangun :
- Dermaga rakyat modern
- Gudang logistik pesisir
- Cold storage maritim
- Sistem bongkar muat efisien
- Digitalisasi pelabuhan rakyat
- Kawasan ekonomi maritim rakyat
Tanpa pelabuhan yang layak, pelayaran rakyat tidak akan mampu berkembang.
5. Perlindungan Awak Kapal dan Buruh Maritim
Pekerja maritim rakyat sering menjadi kelompok paling rentan. Negara wajib menjamin :
- Jaminan sosial dan BPJS
- Asuransi kecelakaan kerja
- Standar keselamatan kerja
- Pelatihan sertifikasi pelaut rakyat
- Perlindungan hukum pekerja maritim
Kesejahteraan pekerja maritim adalah bagian dari ketahanan nasional.
6. Penguatan Koperasi Pelayaran Nasional
Koperasi harus dijadikan model utama pembangunan ekonomi maritim rakyat. Koperasi pelayaran dapat menjadi :
- Operator logistik rakyat
- Pengelola armada bersama
- Distribusi bahan pokok antar pulau
- Pengelola pelabuhan rakyat
- Penguatan ekonomi pesisir
Melalui koperasi, keuntungan ekonomi kembali kepada rakyat, bukan terkonsentrasi pada segelintir pemodal besar.
Peran Strategis Kementerian dan Lembaga Negara
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Wajib membangun kebijakan pelayaran nasional yang berpihak kepada pelayaran rakyat melalui :
- Revitalisasi kapal rakyat
- Penyederhanaan perizinan
- Pembangunan pelabuhan rakyat
- Integrasi logistik nasional
Kementerian Koperasi Republik Indonesia
Harus menjadi motor kebangkitan koperasi maritim nasional melalui :
- Pembentukan koperasi pelayaran
- Pendampingan usaha
- Digitalisasi koperasi
- Penguatan SDM maritim koperasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Wajib menghadirkan :
- Insentif fiskal maritim rakyat
- Pembiayaan murah
- Dana maritim nasional
- Subsidi strategis sektor pelayaran rakyat
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Harus memperkuat :
- Distribusi logistik antar pulau
- Jalur perdagangan rakyat
- Stabilitas harga nasional
- Ekosistem perdagangan maritim rakyat
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Harus mengintegrasikan :
- Ekonomi pesisir
- Distribusi hasil laut
- Hilirisasi perikanan
- Kawasan ekonomi maritim rakyat
Membangun Poros Ekonomi Maritim Rakyat Indonesia
Indonesia membutuhkan paradigma baru pembangunan, bukan ekonomi yang hanya tumbuh di pusat kota, tetapi ekonomi yang hidup dari pelabuhan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan jalur pelayaran rakyat.
Kebangkitan pelayaran rakyat akan melahirkan :
- Kedaulatan ekonomi nasional
- Ketahanan logistik nusantara
- Kemandirian industri maritim
- Pemerataan pembangunan
- Kesejahteraan masyarakat pesisir
- Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia
Pelayaran rakyat bukan masa lalu yang tertinggal.
Pelayaran rakyat adalah masa depan Indonesia maritim.
Negara memiliki kewajiban sejarah untuk memastikan bahwa pembangunan maritim nasional tidak meninggalkan rakyat kecil yang selama ini menjaga denyut kehidupan nusantara.
Menuju Indonesia Emas 2045, kebangkitan pelayaran rakyat dan koperasi maritim harus menjadi agenda nasional.
Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki laut luas, tetapi bangsa yang mampu memuliakan rakyat maritimnya.
“Jika Laut Adalah Masa Depan Indonesia, Maka Pelayaran Rakyat Adalah Nafas Kedaulatan Bangsa.”
Oleh : Subhan Hadil – Pusat Koperasi Pelayaran Rakyat (PUSKOPELRA)
