Dok Foto : Subhan Hadil.MA .- Koordinator Nasional Aliansi Buruh Pelabuhan / Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia 2024-2029
Transformasi Pelabuhan dan Kesejahteraan TKBM:
Analisis dan Solusi Peran Utama BADAN DIKLAT TKBM Indonesia
Oleh : Subhan Hadil MA
Pendahuluan
Transformasi pelabuhan di Indo,nesia dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi pusat perhatian dalam pengembangan ekonomi nasional. Pelabuhan memainkan peran penting sebagai pintu gerbang perdagangan internasional, dan modernisasi sistem logistik serta infrastruktur menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dalam proses ini, peran Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan menjadi krusial. TKBM adalah tulang punggung operasional pelabuhan, namun tantangan yang mereka hadapi terkait kesejahteraan, sertifikasi, dan keterampilan masih memerlukan perhatian khusus.
Salah satu inisiatif strategis yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan TKBM dan meningkatkan kapabilitas mereka adalah dengan sudah didirikannya BADAN DIKLAT TKBM INDONESIA, yang merupakan Badan Otonom SP TKBM Indonesia / Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia.
tulisan kali ini akan menganalisis peran Badan Diklat TKBM Indonesia dalam proses transformasi pelabuhan, tantangan yang dihadapi oleh TKBM, serta solusi yang ditawarkan oleh SP TKBM INDOESIA – Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia.
Tantangan yang Dihadapi oleh TKBM dalam Transformasi Pelabuhan
1. Digitalisasi dan Otomasi
Transformasi pelabuhan menuju digitalisasi dan otomasi telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Namun, perubahan ini menimbulkan ancaman bagi TKBM tradisional yang tidak memiliki keterampilan teknologi yang memadai. Pelatihan dan sertifikasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan TKBM tetap relevan dan kompeten di era teknologi modern.
2. Kesejahteraan dan Kondisi Kerja
Kesejahteraan TKBM sering kali terabaikan, terutama dalam hal jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kondisi kerja yang keras dan risiko kecelakaan tinggi menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan TKBM. Terdapat kebutuhan akan program yang fokus pada keselamatan kerja dan peningkatan kondisi fisik serta mental para pekerja di pelabuhan.
3. Kurangnya Sertifikasi dan Pendidikan
Banyak TKBM yang masih bekerja tanpa sertifikasi yang diakui secara resmi.
Hal ini membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan upah yang lebih baik dan meningkatkan mobilitas karir mereka.
Sertifikasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta pengoperasian alat berat seperti crane dan forklift, adalah kompetensi yang sangat dibutuhkan.
Peran BADAN DIKLAT TKBM INDONESIA – SP TKBM Indonesia /Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia.
Badan Diklat TKBM Indonesia yang didirikan dengan oleh SP TKBM Indonesia menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan di atas. SP TKBM Indonesia, sebagai organisasi yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan TKBM, dapat memainkan peran kunci dalam transformasi ini dengan berfokus pada beberapa aspek penting:
1. Peningkatan Keterampilan dan Sertifikasi
BADAN DIKLAT TKBM INDONESIA bertujuan untuk menyediakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi resmi bagi para pekerja bongkar muat. Dengan adanya program pelatihan yang fokus pada keterampilan teknologi, pengoperasian alat berat, serta manajemen logistik, TKBM dapat meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan tuntutan industri modern. Sertifikasi yang diakui oleh Kemenaker, BNSP, dan instansi pemerintah lainnya akan memberikan nilai tambah bagi para pekerja dalam hal pengakuan kompetensi dan peningkatan gaji.
2. Peningkatan Keselamatan Kerja
Pelabuhan adalah lingkungan kerja yang berisiko tinggi, dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas.
Badan Diklat TKBM juga akan fokus pada Pelatihan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yang mencakup pelatihan keselamatan pengoperasian alat berat, penanganan bahan berbahaya, serta pengendalian risiko di lingkungan pelabuhan.
Hal ini tidak hanya akan mengurangi kecelakaan kerja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan jangka panjang para pekerja.
3. Pemajuan Kesejahteraan Melalui Pelatihan Berkelanjutan
Melalui Badan Diklat TKBM Indonesia dapat mengimplementasikan program-program pelatihan berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dan sosial para pekerja.
Pelatihan yang berfokus pada keterampilan manajemen, pengetahuan hukum ketenagakerjaan, serta pemahaman hak-hak buruh akan memberdayakan TKBM untuk memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi.
4. Peran Strategis dalam Kebijakan Pemerintah
BADAN DIKLAT TKBM INDONESIA dan SP TKBM Indonesia, memiliki posisi strategis untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta dalam merumuskan kebijakan yang pro-buruh. Dengan memanfaatkan data dari pelatihan dan program sertifikasi Badan Diklat TKBM Indoneisa dan SP TKBM Indonesia dapat memberikan masukan berharga mengenai standar kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di sektor pelabuhan.
Hal ini mencakup advokasi peningkatan upah minimum, penguatan jaminan sosial, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga pekerja pelabuhan.
Solusi dan Rekomendasi
1. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
Badan Diklat TKBM Indonesia harus terus memperkuat hubungan dengan pemerintah, operator pelabuhan, dan perusahaan logistik untuk memastikan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat TKBM sesuai dengan kebutuhan industri dan dapat diimplementasikan secara luas.
2. Penguatan Advokasi Kesejahteraan
SP TKBM Indonesia dan Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia harus meningkatkan upaya advokasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja pelabuhan, terutama terkait dengan kondisi kerja, keselamatan, dan penghasilan.
Dengan dukungan data dan hasil dari program pelatihan dan sertifikasi, advokasi ini akan lebih kuat dan didasarkan pada bukti nyata kebutuhan dan potensi pekerja.
3. Digitalisasi Pelatihan
Badan Diklat TKBM harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan menyediakan pelatihan berbasis digital atau online. Ini akan memperluas akses bagi pekerja yang berada di pelabuhan-pelabuhan kecil atau yang kesulitan mengikuti pelatihan tatap muka.
Kesimpulan
Transformasi pelabuhan di Indonesia membawa peluang sekaligus tantangan bagi TKBM. Melalui peran aktif SP TKBM Indonesia / Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia dan terutama BADAN DIKLAT TKBM INDONESIA, TKBM dapat diberdayakan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Pelatihan, sertifikasi, dan advokasi yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan pekerja bongkar muat sekaligus memastikan kelangsungan kontribusi mereka dalam operasional pelabuhan yang efisien dan modern.
Oleh : Subhan Hadil MA – Koordinator Nasional Aliansi Buruh Pelabuhan Indonesia / Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia
