ALIANSI  NASIONAL PEKERJA PELABUHAN INDONESIA  DUKUNG LANGKAH BERANI MENKEU TARIK DANA MENGENDAP DI BI — SAATNYA WUJUDKAN KPR PERADABAN UNTUK PEKERJA INDONESIA !

ALIANSI  NASIONAL PEKERJA PELABUHAN INDONESIA  DUKUNG LANGKAH BERANI MENKEU TARIK DANA MENGENDAP DI BI — SAATNYA WUJUDKAN KPR PERADABAN UNTUK PEKERJA INDONESIA !

 

 

Jakarta, 11 September 2025, TKBM News – Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia menyambut positif dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah berani Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam menarik dana besar yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI).

Langkah ini bukan hanya koreksi terhadap stagnasi fiskal, tetapi juga momentum strategis untuk memulai babak baru dalam keadilan ekonomi. Dan Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan  Indonesia menyatakan dengan tegas:

“Gunakan dana itu untuk membiayai perumahan pekerja! Wujudkan KPR Peradaban sekarang !”

Dana Negara Jangan Diam ! Harus Hidup untuk Rakyat !

Selama bertahun-tahun, buruh dan pekerja di pelabuhan menjadi penopang logistik nasional. Mereka bekerja di garis depan, namun hidup di belakang. Banyak dari mereka yang tidak memiliki rumah sendiri, terkunci dalam sistem kredit yang tidak adil dan hanya berpihak pada golongan mapan.

“Kami mendukung penuh langkah Menkeu menarik dana mengendap di BI. Tapi itu baru langkah awal. Kami mendesak: alokasikan dana itu untuk membiayai KPR Peradaban — rumah layak untuk para pekerja !” ujar Subhan Hadil, Koordinator Nasional Aliansi Pekerja Pelabuhan Indonesia sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia.

KPR Peradaban : Skema Pembiayaan yang Mengangkat Martabat Pekerja

KPR Peradaban bukan sekadar program perumahan. Ini adalah gerakan moral dan ekonomi untuk mengembalikan hak pekerja atas tempat tinggal yang layak. Berbeda dari sistem kredit biasa, KPR Peradaban tidak menyandera nasib pekerja dengan syarat SLIK dan birokrasi rumit.

Program ini menilai kemampuan nyata, bukan skor kredit yang sering tak relevan dengan kenyataan. Ini adalah solusi visioner yang layak dijadikan kebijakan nasional.

Baca Juga  Nurhani Terpilih sebagai Ketua Cabang Tg. Priok pada Musyawarah Cabang SP TKBM Indonesia

Tiga Seruan Tegas Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia :

  1. Dukung penuh kebijakan penarikan dana mengendap di BI sebagai langkah progresif dan pro-rakyat.

  2. Dorong alokasi dana untuk pembiayaan KPR Peradaban, demi mewujudkan rumah bagi pekerja pelabuhan dan sektor informal lainnya.

  3. Tegaskan kesiapan Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia dan SP TKBM menjadi mitra aktif pemerintah dalam implementasi, pendampingan, dan pengawasan program ini secara nasional.

Saatnya Pemerintah Buktikan : Rakyat Pekerja Tidak Dilupakan!

Pekerja bukan beban negara — mereka adalah fondasi bangsa ! Dan sudah saatnya mereka mendapat tempat yang layak, bukan hanya dalam pidato, tetapi juga dalam kebijakan nyata.

“Jangan biarkan dana negara hanya menjadi angka tidur di rekening lembaga. Gerakkan ! Hidupkan ! Dan wujudkan rumah-rumah untuk para buruh!” tegas Subhan Hadil.

KPR Peradaban Bukan Sekadar Program, Ini Gerakan !

Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia dan SP TKBM Indonesia mengajak seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk bersama-sama mendorong perumahan sebagai hak, bukan kemewahan. KPR Peradaban adalah jembatan dari kerja keras menuju kesejahteraan.

Dana rakyat harus kembali ke rakyat! Bukan untuk elite, tapi untuk buruh yang membangun negeri !