Menjelang 500 Tahun Penaklukan Sunda Kelapa : Bumiputera Nusantara Serukan Konsolidasi Nasional untuk Nasionalisasi Pelabuhan di Indonesia dari Kekuasaan Asing
Jakarta, 18 Desember 2024, TKBM News – Dalam rangka memperingati 500 tahun Penaklukan Sunda Kelapa oleh pasukan Fatahillah, para Bumiputera Nusantara menyerukan gerakan Konsolidasi Nasional untuk memperjuangkan nasionalisasi pelabuhan-pelabuhan strategis di seluruh Nusantara yang masih dikuasai pihak asing.
Gerakan ini merupakan upaya memperkuat kedaulatan ekonomi maritim dan mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sejarah mencatat Penaklukan Sunda Kelapa pada 1527 sebagai tonggak awal pembebasan wilayah Nusantara dari kendali asing, di mana pelabuhan menjadi simbol kekuatan ekonomi dan militer.
Dalam konteks modern, pelabuhan tetap memegang peranan penting sebagai pintu gerbang perdagangan internasional. Namun, sebagian besar pelabuhan strategis Indonesia saat ini berada di bawah pengelolaan perusahaan asing atau patungan dengan modal asing yang signifikan, sehingga memunculkan kekhawatiran atas hilangnya kendali penuh bangsa terhadap aset-aset vital ini.
Inisiator Gerakan Nasionalosasi Maritim Nusantara, Subhan H dalam pernyataannya menyebutkan, “Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tidak boleh kehilangan kedaulatannya atas pelabuhan. Pelabuhan adalah urat nadi perdagangan dan ekonomi nasional. Konsolidasi nasional ini bertujuan untuk mengembalikan pelabuhan-pelabuhan strategis ke tangan bangsa.”
Gerakan ini didukung oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja, akademisi, tokoh adat, dan organisasi pemuda. Mereka menilai, meskipun investasi asing penting untuk pembangunan, penguasaan strategis oleh pihak asing atas pelabuhan dapat menjadi ancaman kedaulatan jika tidak diatur dengan tegas.
Dalam peringatan ini, para aktivis menyerukan langkah konkret kepada pemerintah, di antaranya:
1. Mengkaji ulang perjanjian kerja sama dengan investor asing di sektor pelabuhan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap kepentingan nasional.
2. Mempercepat nasionalisasi pelabuhan strategis melalui pembelian saham mayoritas atau renegosiasi pengelolaan pelabuhan.
3. Meningkatkan kapasitas nasional, baik dari segi teknologi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia, untuk mengelola pelabuhan secara mandiri dan berdaya saing global.
4. Memperkuat regulasi perlindungan aset maritim, sehingga pelabuhan-pelabuhan Indonesia tidak jatuh ke tangan asing dalam jangka panjang.
Gerakan ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar dan masyarakat adat, khususnya yang wilayahnya dekat dengan pelabuhan-pelabuhan strategis, sebagai penjaga kedaulatan maritim Nusantara.
Presiden, Menteri Perhubungan dan Menyeri BUMN diminta serius menindaklanjuti Nasionalisasi dan mendukung setiap upaya yang mengedepankan kepentingan nasional tanpa mengabaikan komitmen internasional. “Kita akan terus memperkuat peran Indonesia dalam pengelolaan pelabuhan secara mandiri dan memastikan setiap kerja sama dengan asing tidak mengurangi kedaulatan kita,” ujarnya.
Peringatan 500 tahun Penaklukan Sunda Kelapa ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan maritim Indonesia. Dengan visi konsolidasi nasional, para Bumiputera berharap seluruh pelabuhan di Tanah Air dapat menjadi alat kedaulatan ekonomi, bukan sekadar aset investasi pihak asing.
