Buruh Pelabuhan Tanjung Priok Desak Percepatan Sertifikasi K3 TKBM
Jakarta, TKBM News – Ketua Cabang Serikat Pekerja TKBM Indonesia Pelabuhan Tg.Priok, Nurhani, menyerukan percepatan pelatihan dan sertifikasi K3 TKBM (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok. Nurhani menekankan bahwa kebutuhan ini mendesak mengingat tingginya angka kecelakaan kerja di pelabuhan, yang sering kali berujung pada korban jiwa.
“Selama bertahun-tahun, buruh pelabuhan bekerja tanpa mendapatkan pelatihan dan sertifikasi K3. Ini adalah pelanggaran terhadap hak dasar pekerja untuk bekerja di lingkungan yang aman. Banyak nyawa telah melayang akibat kelalaian yang seharusnya bisa dicegah dengan standar K3,” ujar Nurhani saat di wawancara TKBM News di Jakarta, Kamis (14/11).
Ia menambahkan bahwa pihak terkait, termasuk operator pelabuhan dan pengguna jasa, perlu menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan dan keselamatan buruh pelabuhan. “Kami meminta semua pihak di Pelabuhan Tanjung Priok serius memenuhi kebutuhan pelatihan dan sertifikasi K3 TKBM sesuai standar program nasional K3 yang telah dicanangkan pemerintah,” tegasnya.
Untuk mempercepat gerakan ini, Serikat Pekerja TKBM Indonesia berencana melakukan konsolidasi masif dengan serikat pekerja dan buruh lainnya, termasuk Serikat Pekerja Pegawai Pelindo. Langkah ini bertujuan mendorong gerakan nasional pelatihan dan sertifikasi K3 bagi seluruh buruh pelabuhan, khususnya di Jakarta.
Nurhani juga menyoroti peran Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia, yang bersama Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, tokoh-tokoh pelabuhan, dan Ketua Umum DPP APBMI telah mendirikan Badan Diklat TKBM Indonesia. Lembaga ini memfokuskan diri pada pelatihan dan sertifikasi bagi TKBM serta pekerja di sektor pelabuhan, kawasan berikat, dan sektor terkait lainnya.
Sebagai bentuk realisasi, tahap awal pelatihan sertifikasi K3 TKBM dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2024. Acara ini direncanakan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Ketenagakerjaan. “Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk mengubah kondisi kerja di pelabuhan dan menciptakan standar baru bagi keselamatan kerja,” ujar Nurhani optimis.
Ia berharap dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk operator pelabuhan dan pengguna jasa, untuk mendukung percepatan program ini. “Keselamatan buruh pelabuhan bukan hanya kebutuhan mendesak tetapi juga investasi jangka panjang bagi industri logistik dan pelabuhan di Indonesia,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya tekanan dari serikat pekerja, program pelatihan dan sertifikasi K3 TKBM diharapkan segera menjadi kenyataan, membawa perubahan signifikan bagi keselamatan dan kesejahteraan buruh pelabuhan di seluruh Indonesia.
