Era Baru Efisiensi BUMN dengan Hadirnya Danantara “Saatnya Pembubaran Anak-Cucu BUMN yang Tidak Core Business” Rekomendasi Untuk Presiden Prabowo

Era Baru Efisiensi BUMN dengan Hadirnya Danantara

“Saatnya Pembubaran Anak-Cucu BUMN yang Tidak Core Business”

Rekomendasi Untuk Presiden Prabowo 

foto dok Ilustrasi

 

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mendorong kesejahteraan rakyat. Namun, dalam perjalanannya, BUMN sering kali terjebak dalam labirin birokrasi yang kompleks, inefisiensi, beban utang yang membengkak, dan banyaknya anak-cucu-cicit perusahaan yang justru menjauhkan BUMN dari fokus bisnis utamanya (core business).

Hadirnya Danantara sebagai upaya transformasi dan efisiensi di tubuh BUMN menjadi angin segar. Namun, langkah ini tidak boleh sekadar berhenti pada holdingisasi yang hanya mempercantik struktur tanpa menyentuh akar masalah utama: bengkaknya jumlah anak perusahaan yang tidak relevan dengan core business. Presiden Prabowo Subianto diharapkan tegas dalam menyikapi permasalahan ini demi memastikan BUMN benar-benar sehat, efisien, dan berkontribusi maksimal untuk negara dan rakyat.

Permasalahan Utama

Holdingisasi Tanpa Efisiensi Nyata

Selama ini, banyak kebijakan restrukturisasi BUMN yang berfokus pada pembentukan holding sebagai solusi efisiensi. Meski secara administratif terlihat rapi, holdingisasi sering kali hanya merapikan tampilan tanpa merampingkan beban operasional.

Beberapa permasalahan yang muncul dari holdingisasi tanpa pembenahan mendasar :

1. Keberadaan Anak-Cucu-Cicit BUMN yang Tidak Relevan
Banyak anak usaha yang dibentuk untuk alasan diversifikasi tanpa pertimbangan efisiensi. Perusahaan-perusahaan ini justru menjadi beban, merugikan induk BUMN, dan menciptakan inefisiensi struktural.

2. Bengkaknya Biaya Operasional dan Manajemen
Struktur holding yang berlapis-lapis menciptakan birokrasi baru dengan biaya gaji manajemen yang tinggi tanpa kontribusi signifikan terhadap profitabilitas.

3. Peningkatan Utang yang Tidak Sehat

Beberapa BUMN mengambil utang besar untuk menopang anak-anak usahanya yang merugi, sehingga menggerus laba bersih yang seharusnya masuk ke APBN.

Baca Juga  80 Tahun Kemerdekaan RI  Saatnya Buruh Pelabuhan Sekolah dan Menjadi Sarjana

4. Kurangnya Fokus pada Core Business

Banyak BUMN justru kehilangan fokus pada bisnis intinya karena tergoda merambah sektor yang tidak relevan, mengorbankan efisiensi dan produktivitas.

Peran Strategis Di antara
Harapan Baru atau Sekadar Rebranding ?

Danantara diharapkan menjadi katalisator untuk merombak total kinerja BUMN, bukan sekadar kosmetik perubahan nama dan struktur.
Harapan publik, termasuk para pelaku usaha dan rakyat, adalah Danantara bisa :
1. Melakukan audit menyeluruh terhadap anak-cucu-cicit BUMN yang tidak produktif.
2. Membubarkan atau menjual anak usaha yang tidak berkontribusi pada core business.
3. Mengoptimalkan anak usaha yang relevan dengan efisiensi operasional.
4. Mengurangi beban utang dengan pengelolaan portofolio anak usaha yang sehat.
5. Meningkatkan kontribusi dividen kepada negara agar menopang APBN secara optimal.

Namun, tanpa komitmen politik yang kuat, terutama dari Presiden Prabowo sebagai pemegang kebijakan tertinggi, Danantara bisa terjebak menjadi sekadar proyek rebranding tanpa dampak nyata.

Analisis Dampak Terhadap APBN dan Perekonomian Rakyat

Jika efisiensi BUMN berhasil diwujudkan melalui langkah tegas seperti pembubaran anak-cucu usaha yang tidak produktif, dampaknya sangat besar :

1. Peningkatan Laba BUMN

Fokus pada core business memungkin kan BUMN mencatatkan laba yang optimal, sehingga dividen yang disetorkan ke negara meningkat.

2. Penurunan Beban Utang

Dengan mengurangi subsidi silang ke anak usaha yang merugi, BUMN dapat memperbaiki struktur keuangannya.

3. Penguatan APBN

Peningkatan setoran dari BUMN dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

4. Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

Dana yang sebelumnya habis untuk menutup kerugian anak-cucu BUMN dapat dialihkan untuk program sosial dan infrastruktur.

Dampak ke BUMD dan APBD Daerah

Fenomena serupa juga terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Banyak BUMD memiliki anak usaha yang justru membebani APBD tanpa manfaat langsung bagi masyarakat. Seperti halnya BUMN, BUMD perlu direformasi agar fokus pada pelayanan publik yang efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga  JAKARTA DIJAJAH KONTENER KOSONG MILIK ASING : Indonesia Jadi Parkiran Logistik Global Tanpa Kedaulatan

Rekomendasi Kebijakan untuk Presiden Prabowo

1. Audit Total Anak-Cucu BUMN dan BUMD
Bentuk tim independen untuk melakukan audit keuangan, operasional, dan relevansi bisnis anak-cucu BUMN.
2. Pembubaran dan Divestasi
Bubarkan anak-cucu usaha yang tidak menguntungkan dan tidak terkait core business. Divestasi dapat menjadi opsi untuk menarik investor swasta.
3. Fokus pada Core Business
Instruksikan BUMN untuk kembali ke bisnis intinya, sehingga efisiensi dan produktivitas meningkat.
4. Penguatan Pengawasan Holding
Pastikan holdingisasi bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar memotong jalur birokrasi dan memangkas biaya operasional.
5. Sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah
Libatkan pemerintah daerah dalam reformasi BUMD untuk memastikan efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Penutup

Hadirnya Danantara adalah momentum emas bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk membersihkan BUMN dari praktik inefisiensi yang selama ini menjadi beban negara. Namun, transformasi tidak cukup hanya dengan holdingisasi. Pembubaran anak-cucu-cicit BUMN yang tidak relevan harus menjadi langkah nyata untuk mengembalikan BUMN pada jalur efisiensi, profitabilitas, dan kontribusi maksimal untuk APBN serta kesejahteraan rakyat.

Kebijakan yang tegas dan berani sangat dibutuhkan. Jangan biarkan reformasi ini hanya menjadi wacana tanpa aksi nyata. Presiden Prabowo harus berani bertindak, bukan hanya mendengar laporan manis yang menutupi fakta di lapangan. Saatnya BUMN kembali menjadi pilar utama ekonomi yang efisien, sehat, dan berpihak kepada rakyat!

Oleh : Subhan H – Matutu Institute