SUDAH BEKERJA BERTAHUN-TAHUN, MENGAPA PEKERJA MASIH SULIT PUNYA RUMAH ?

SUDAH BEKERJA BERTAHUN-TAHUN, MENGAPA PEKERJA MASIH SULIT PUNYA RUMAH ?

Perumahan Pekerja Membutuhkan Perlindungan Konsumen dan Regulasi yang Berkeadilan

 

 

 

Jakarta, 18 Mei 2026, TKBM News – Memiliki rumah sendiri masih menjadi harapan besar bagi banyak pekerja Indonesia. Ironisnya, meskipun telah bekerja bertahun-tahun dan memiliki penghasilan, tidak sedikit pekerja yang masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan hunian yang layak dan sesuai kemampuan ekonominya.

Persoalan ini bukan hanya menyangkut harga rumah dan kemampuan membayar cicilan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu akses, kepastian hukum, perlindungan konsumen, kebijakan pembiayaan, serta belum optimalnya keterhubungan antara kebutuhan pekerja dengan penyediaan perumahan.

Hal tersebut menjadi perhatian Ahmad Robertus Rusmiarso, SH, Direktur LBH TKBM Indonesia sekaligus Advisor KOPPELINDO Property di Jakarta 18/11/2026.

Menurutnya, perumahan pekerja harus ditempatkan sebagai persoalan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, bukan semata-mata sebagai aktivitas bisnis properti.

“Pekerja tidak hanya membutuhkan pekerjaan dan penghasilan. Mereka juga membutuhkan rumah sebagai tempat membangun kehidupan, melindungi keluarga, dan menyiapkan masa depan,”  ungkap Ahmad Robertus Rusmiarso, SH

JANGAN SAMPAI PEKERJA HANYA MAMPU BEKERJA, TETAPI TIDAK MAMPU MEMILIKI RUMAH

Persoalan kepemilikan rumah bagi pekerja perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja harian lepas, hingga pekerja informal mempunyai kebutuhan hunian yang sama. Namun, masing-masing menghadapi karakteristik penghasilan dan persyaratan administrasi yang berbeda.

Dalam praktik pembiayaan, status pekerjaan, bukti penghasilan, riwayat keuangan, dan penilaian kemampuan membayar menjadi bagian dari proses penilaian lembaga keuangan.

Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dalam mempertemukan kebutuhan pekerja dengan mekanisme pembiayaan yang tersedia, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan.

Baca Juga  Pelindo Pelabuhan Sunda Kelapa Selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Basic K3 TKBM di Pelabuhan Sunda Kelapa

Persoalannya bukan sekadar bagaimana menjual rumah kepada pekerja, melainkan bagaimana membangun sistem yang memungkinkan pekerja memiliki akses terhadap rumah secara aman dan bertanggung jawab.

PERLINDUNGAN KONSUMEN,  PEKERJA JANGAN SAMPAI DIRUGIKAN

Ahmad Robertus menekankan bahwa aspek perlindungan konsumen harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan perumahan pekerja.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Dalam transaksi perumahan, pekerja berhak mengetahui secara transparan status legalitas tanah, perizinan pembangunan, spesifikasi rumah, harga, fasilitas, jadwal pembangunan, hingga mekanisme pembayaran dan serah terima.

Kejelasan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembatalan, serta pengembalian dana juga harus menjadi perhatian.

Jangan sampai pekerja yang telah mengumpulkan penghasilan selama bertahun-tahun justru menghadapi persoalan akibat informasi yang tidak jelas atau transaksi yang tidak memberikan perlindungan memadai.

Perlindungan konsumen harus menjadi bagian dari standar tata kelola perumahan pekerja.

REGULASI HARUS HADIR, BUKAN SEKADAR MENJADI PERSYARATAN ADMINISTRASI

Dalam perspektif hukum, hak atas tempat tinggal memiliki landasan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta perubahannya memberikan kerangka penyelenggaraan perumahan di Indonesia.

Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana kerangka hukum tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang semakin mampu menjangkau kebutuhan masyarakat pekerja.

Regulasi harus memberikan kepastian kepada konsumen, pengembang, perbankan, dan seluruh mitra yang terlibat.

Pengembang membutuhkan kepastian legalitas tanah, kesesuaian tata ruang, perizinan, dan proses pembangunan. Konsumen membutuhkan perlindungan dalam transaksi. Perbankan membutuhkan kepastian proyek dan kelayakan pembiayaan.

Seluruh kepentingan tersebut harus dipertemukan melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga  DEWAN BURUH PELABUHAN INDONESIA RESMI DIDEKLARASIKAN

AGREGATOR PERUMAHAN PEKERJA PERLU DIPERKUAT DAN DIDUKUNG

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya penguatan fungsi agregator dalam ekosistem perumahan pekerja.

KOPPELINDO PROPERTY hadir dengan posisi sebagai Agregator Perumahan Pekerja, yang membangun hubungan antara kebutuhan pekerja dengan pengembang, perusahaan, koperasi, serikat pekerja, asosiasi, komunitas, perbankan, dan lembaga terkait.

Agregator perlu mendapatkan penguatan dan dukungan melalui kebijakan, regulasi, serta sinergi kelembagaan agar perannya dalam ekosistem perumahan pekerja dapat berkembang secara optimal.

Koppelindo Property sebagai Agregator memiliki peran strategis dalam menghimpun kebutuhan pekerja, memperluas informasi pilihan hunian, mempertemukan calon konsumen dengan pengembang, dan membangun jaringan kemitraan.

Penguatan fungsi tersebut penting agar penyediaan perumahan pekerja tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi sebuah ekosistem yang saling terhubung.

Dukungan pemerintah, dunia usaha, perbankan, koperasi, dan organisasi pekerja diperlukan untuk memperluas jangkauan serta efektivitas peran agregator.

BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PERBANKAN PERLU MEMPERLUAS SINERGI

Akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kepemilikan rumah.

Salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan adalah Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui Permenaker Nomor 17 Tahun 2021, tersedia kerangka fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta yang memenuhi persyaratan.

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, perusahaan, koperasi, dan pengembang perlu terus diperkuat agar fasilitas pembiayaan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.

Kebutuhan lainnya adalah pengembangan pendekatan penilaian kemampuan pembiayaan yang mempertimbangkan karakteristik pekerja dengan penghasilan tetap, kontrak, harian, dan tidak tetap.

GERAKAN 1 JUTA PERUMAHAN PEKERJA: JANGAN BIARKAN KEBUTUHAN RUMAH PEKERJA BERJALAN SENDIRI

Sebagai bagian dari kontribusi terhadap persoalan tersebut, KOPPELINDO PROPERTY mengembangkan Gerakan 1 Juta Perumahan Pekerja.

Gerakan ini merupakan inisiatif kelembagaan KOPPELINDO untuk mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah, bukan target resmi pemerintah.

Baca Juga  Buruh Pelabuhan Indonesia Segera Berhenti dari Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Gerakan tersebut diarahkan untuk membangun sinergi nasional antara:

  • Perusahaan dan pemberi kerja.
  • Koperasi pekerja.
  • Serikat pekerja dan serikat buruh.
  • Komunitas dan asosiasi pekerja.
  • Pengembang perumahan.
  • Perbankan dan lembaga pembiayaan.
  • BPJS Ketenagakerjaan.
  • Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui kolaborasi tersebut, kebutuhan pekerja diharapkan dapat terhubung dengan pilihan hunian, kesiapan pengembang, dan dukungan pembiayaan.

Fokusnya bukan sekadar menawarkan unit rumah, melainkan membangun akses kepemilikan rumah yang memiliki kepastian legalitas, perlindungan konsumen, dan kelayakan pembiayaan.

SAATNYA PERUMAHAN PEKERJA MENJADI AGENDA BERSAMA

Persoalan perumahan pekerja tidak dapat dibebankan hanya kepada pekerja atau pengembang.

Pemerintah memiliki peran dalam membangun kebijakan dan kepastian regulasi. Pengembang bertanggung jawab terhadap legalitas dan kualitas pembangunan. Perbankan menjalankan fungsi pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Sementara perusahaan, koperasi, serikat pekerja, dan agregator dapat memperkuat keterhubungan kebutuhan pekerja dengan penyediaan hunian.

Ahmad Robertus Rusmiarso, SH, melalui perspektif LBH TKBM Indonesia dan perannya sebagai Advisor KOPPELINDO PROPERTY, menegaskan pentingnya menempatkan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan regulasi yang berkeadilan sebagai fondasi pengembangan perumahan pekerja.

Sudah saatnya persoalan kepemilikan rumah pekerja menjadi perhatian bersama, karena kesejahteraan pekerja tidak hanya diukur dari kesempatan memperoleh pekerjaan, tetapi juga dari kesempatan membangun kehidupan yang lebih baik bersama keluarganya.

PEKERJA JANGAN HANYA MENJADI PENGGERAK EKONOMI BANGSA. PEKERJA JUGA HARUS MEMILIKI KESEMPATAN MEMBANGUN RUMAH DAN MASA DEPAN KELUARGANYA.

KOPPELINDO PROPERTY

AGREGATOR PERUMAHAN PEKERJA

PEKERJA PUNYA RUMAH, KELUARGA PUNYA MASA DEPAN

Posting Terkait

Jangan Lewatkan