GERAKAN 1 JUTA PERUMAHAN PEKERJA
JANGAN BIARKAN PEKERJA KONTRAK, HARIAN LEPAS, INFORMAL, DAN MANDIRI KEHILANGAN KESEMPATAN MEMILIKI RUMAH !
Jakarta, 10 November 2026, TKBM News — Memiliki rumah sendiri masih menjadi harapan besar bagi banyak pekerja Indonesia. Namun, bagi pekerja kontrak, harian lepas, informal, dan mandiri, jalan menuju kepemilikan rumah sering kali menghadapi tantangan lebih besar.
Mereka bekerja, memperoleh penghasilan, dan memiliki tanggung jawab menghidupi keluarga. Akan tetapi, ketika berupaya membeli rumah, sebagian justru berhadapan dengan persyaratan administrasi dan pembiayaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pekerjaan mereka.
Tidak semua pekerja menerima slip gaji bulanan. Tidak semua memiliki kontrak kerja jangka panjang. Ada yang dibayar berdasarkan jumlah hari kerja, volume pekerjaan, transaksi usaha, maupun pendapatan yang berubah dari waktu ke waktu.
Kondisi tersebut menjadi perhatian KOPPELINDO sebagai Koperasi Pekerja, untuk itu KOPPELINDO menggerakkan inisiatif 1 Juta Perumahan Pekerja menjadi bagian percepatan capaian Program 3 Juta Rumah sekaligus sebagai upaya memperluas kesempatan kepemilikan rumah bagi pekerja di berbagai sektor.
Ketua – CEO KOPPELINDO, Subhan Hadil, saat wawancara di Sekretariat Nasional Gerakan Peradaban 9/11/2026, menyampaikan bahwa kebutuhan rumah pekerja harus dipandang sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Jangan biarkan pekerja kontrak, harian lepas, informal, dan mandiri kehilangan kesempatan memiliki rumah hanya karena status pekerjaan dan pola penghasilannya berbeda. Mereka juga bekerja, memiliki penghasilan, dan mempunyai keluarga yang membutuhkan tempat tinggal layak.” Subhan Hadil
Menurut Subhan, gerakan ini ingin mendorong perubahan cara pandang dalam pengembangan perumahan pekerja. Kesempatan memiliki rumah perlu dibuka lebih luas melalui pendataan yang baik, pilihan hunian yang sesuai, serta pendekatan pembiayaan yang mempertimbangkan kemampuan calon konsumen.
EMPAT KELOMPOK PEKERJA PRIORITAS MEMBUTUHKAN PERHATIAN
KOPPELINDO menempatkan empat kelompok pekerja sebagai perhatian utama dalam pengembangan gerakan ini.
Pekerja kontrak sering menghadapi tantangan dalam menunjukkan kepastian hubungan kerja dan keberlanjutan pendapatan. Masa kontrak yang terbatas dapat menjadi pertimbangan dalam proses penilaian pembiayaan.
Pekerja harian lepas memperoleh penghasilan berdasarkan hari kerja atau volume pekerjaan. Walaupun memiliki pendapatan, mereka belum tentu mempunyai slip gaji bulanan atau dokumen penghasilan formal.
Pekerja informal menjalankan berbagai kegiatan ekonomi di sektor perdagangan, jasa, dan pekerjaan lainnya. Sebagian memiliki penghasilan rutin, tetapi belum didukung pencatatan administrasi yang memadai.
Pekerja mandiri, termasuk pelaku UMKM, pedagang, pengusaha kecil, pengemudi, pekerja profesional mandiri, pekerja Seni dan pekerja kreatif, memiliki sumber pendapatan dari kegiatan produktif yang tidak selalu tercatat dalam format penggajian perusahaan.
KOPPELINDO mendorong agar kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan perumahan mereka. Riwayat pekerjaan, catatan usaha, transaksi rekening, bukti pendapatan, serta kemampuan membayar dapat menjadi informasi pendukung yang dipertimbangkan dalam penilaian oleh lembaga pembiayaan.
Pekerja tetap juga tetap menjadi bagian dari sasaran gerakan 1 Juta Perumahan Pekerja.
KOPPELINDO DORONG PEMERINTAH MEMPERLUAS AKSES PERUMAHAN
KOPPELINDO memandang bahwa pembangunan perumahan nasional perlu memperhatikan dua hal sekaligus: ketersediaan hunian dan kemampuan berbagai kelompok masyarakat untuk mengaksesnya.
Karena itu, KOPPELINDO mendorong pemerintah memperkuat kebijakan perumahan pekerja melalui sejumlah langkah strategis.
Pertama, mengembangkan pendekatan penilaian pembiayaan yang dapat mempertimbangkan penghasilan tidak tetap berdasarkan data dan bukti yang dapat diverifikasi.
Kedua, memperhatikan kebutuhan pekerja kontrak dan harian lepas melalui pengakuan terhadap riwayat pekerjaan, masa kerja, kesinambungan pendapatan, serta kemampuan pembayaran.
Ketiga, memperkuat akses informasi dan optimalisasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan kepesertaan dan persyaratan yang berlaku.
Keempat, mendorong pembangunan hunian yang terintegrasi dengan kawasan industri, pelabuhan, pusat perdagangan, kawasan jasa, dan lokasi kegiatan ekonomi, sehingga pekerja tidak terbebani jarak perjalanan dan biaya transportasi yang tinggi.
KOPPELINDO juga mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, BP Tapera, perbankan, serta pengembang perumahan.
Gerakan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi koperasi pekerja (KOPPELINDO) dalam mendukung upaya pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah.
KOPPELINDO PROPERTY AGREGATOR PERUMAHAN PEKERJA
Sebagai bagian dari pelaksanaan gerakan tersebut, KOPPELINDO mengembangkan KOPPELINDO PROPERTY, sebagai divisi strategis dengan konsep Worker Housing Aggregator & Consultant atau Agregator dan Konsultan Perumahan Pekerja.
KOPPELINDO PROPERTY menjalankan fungsi menghubungkan kebutuhan pekerja dengan informasi proyek perumahan, pengembang, perusahaan, koperasi, organisasi pekerja, serta mitra pembiayaan.
Melalui fungsi agregator, kebutuhan pekerja dapat dihimpun secara lebih terorganisasi. Informasi kebutuhan tersebut dapat menjadi dasar pengembangan kemitraan dengan pengembang dan lembaga pembiayaan.
Bagi pekerja, layanan ini diharapkan mempermudah pencarian informasi hunian, pemahaman proses administrasi, dan pengenalan pilihan pembiayaan sesuai kondisi masing-masing.
KOLABORASI NASIONAL 1 JUTA PERUMAHAN PEKERJA
KOPPELINDO menyadari bahwa target 1 juta perumahan pekerja tidak dapat dijalankan oleh satu organisasi saja. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk membangun ekosistem yang saling terhubung.
Karena itu, KOPPELINDO membuka ruang kemitraan bagi semua pihak dan Mitra strategis lainnya.
Target 1 juta merupakan sasaran gerakan yang akan dikembangkan secara bertahap melalui perluasan jaringan, kemitraan, dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan.
PERUMAHAN PEKERJA HARUS MENJADI BAGIAN DARI KESEJAHTERAAN KELUARGA
Subhan Hadil menegaskan bahwa KOPPELINDO ingin mengambil peran lebih luas dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja, termasuk melalui pengembangan akses kepemilikan rumah.
Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat keluarga membangun kehidupan, membesarkan anak, dan mempersiapkan masa depan.
“Gerakan ini bukan hanya tentang membangun atau memasarkan rumah. Ini tentang bagaimana kebutuhan pekerja dihimpun, bagaimana pilihan hunian diperluas, dan bagaimana berbagai pihak dapat bekerja bersama agar kesempatan memiliki rumah semakin terbuka.”
KOPPELINDO mengajak organisasi pekerja, perusahaan, koperasi, pengembang, perbankan, pemerintah, dan masyarakat untuk menjadikan perumahan pekerja sebagai agenda bersama.
Dengan kekuatan organisasi pekerja dan kemitraan lintas sektor, kebutuhan hunian yang selama ini tersebar di berbagai tempat diharapkan dapat dihimpun menjadi gerakan yang lebih terarah.
SAATNYA MEMBUKA KESEMPATAN BAGI SELURUH PEKERJA
Pekerja tetap, kontrak, harian lepas, informal, dan mandiri memiliki kondisi pekerjaan yang berbeda. Namun, semuanya memiliki kebutuhan tempat tinggal dan harapan untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih baik.
Perbedaan status kerja dan pola penghasilan membutuhkan pendekatan administrasi serta pembiayaan yang sesuai. Penilaian kemampuan membayar tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab, tetapi kesempatan memperoleh informasi dan mengakses pilihan hunian perlu diperluas.
Melalui Gerakan 1 Juta Perumahan Pekerja, KOPPELINDO mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama.
GERAKAN 1 JUTA PERUMAHAN PEKERJA
Bersama Memperluas Kesempatan Kepemilikan Rumah bagi Pekerja Indonesia.
