Oleh :Harry CC Patty – Inisiator REAL Ojol Indonesia
Presiden terpilih Prabowo Subianto menjanjikan Makan Siang Gratis (MSG) sebagai salah satu program pemerintahannya yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Dan hal ini dipertegas oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memastikan program MSG akan berjalan. Hal tersebut dikatakan Erlangga seusai Rapat Terbatas di Istana Negara, Sabtu 2/3/2024.
Airlangga mengatakan, program MSG ini dilakukan secara bertahap. Sebagai gambaran tahap awal diberikan kepada balita hingga ibu hamil, kemudian dilanjutkan sampai tahap SMP hingga ke daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Lebih lanjut Airlangga mengatakan bahwa data jumlah penerimanya sudah ada, yang diambil dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan. Seperti balita sebanyak 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, SD 28 juta, dan Madrassah hingga SMP 12,5 juta. Jika dijumlahkan, ada sekitar 70,5 juta penerima program tersebut. Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan, alasan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memasukkan program MSG dalam RAPBN 2025 mendatang agar program tersebut bisa dilakukan segera dengan lancar pada tahun 2025.
Terlepas dari kontroversi dan kritik terhadap program MSG presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang akan menghabiskan anggaran jumbo sebesar 450 Triliun rupiah, sangat perlu diperhatiakan manfaat dari program tersebut jika dibandingkan dengan program lain dengan anggaran yang sama yang juga diberikan pada keluarga miskin. Misalnya bagaimana jika anggaran untuk makan siang gratis tersebut digunakan untuk menghilangkan (mengentaskan) kemiskinan 5.326 juta (lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu) keluarga miskin Indonesia (data BPS Maret 2023) dengan rata-rata 4.71 orang per satu keluarga yang ada saat ini.
BESAR KEBUTUHAN ANGGARAN MSG (termasuk pencegahan STUNTING)
Untuk memberi makan siang gratis 70,5 juta orang penerima dengan pagu Rp.15.000/orang persatu kali makan seperti yang telah dilakukan simulasi di SMP Negri 2 Curug, Tangerang beberapa waktu yang lalu, dibutuhkan anggaran PERHARI sebesar 1.057 triliun rupiah (Rp.1.057.500.0000.000), 31,725 Triliun rupiah (Rp. 31.725.000.000.000) PERBULAN, Hal ini berarti juga bahwa pemerintahan Prabowo-gibran minimal memperiapkan anggaran sebesar 380,700 triliun rupiah (Rp.380.700.000.000.000) SETAHUN, untuk program unggulannya yang rencananya akan dilaksanakan pada 100 hari kerja pertama pemerintahan baru.
Disisi lain, Profil Kemiskinan di Indonesia yang diperlihatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023 menunjukan Jumlah keluarga miskin sebanyak 5.326.963,91, atau rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4.71 orang anggota rumah tangga, atau ekuivalen dengan jumlah orang miskin sebanyak 25.090.000 orang. Versi BPS Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin adalah belanja di bawah Rp. 2.592.657. perbulan. Dan jika satu keluarga dapat mengkonsumsi Rp. 2.750.000 per bulan maka keluarga tsb tidak lagi dikategorikan miskin.
BESAR KEBUTUHAN ANGGARAN BLT PK
Sekarang kita bulatkan jumlah keluar miskin tsb di atas menjadi 5.330.000. keluarga.
Apabila rumah tangga miskin tsb kita asumsikan terdiri dari bbrp kelompok konsumsi bulanan sbb:
a) 2 juta keluarga miskin dengan konsumsi perbulan 1 juta rupiah (Rp.1.000.000),
b) 1,5 juta keluarga miskin dengan konsumsi perbulan 1,5 juta rupiah (Rp.1.500.000),
c) 1 juta keluarga miskin dengan konsumsi perbulan 1,75 juta rupiah (Rp.1.750.000), dan
d) 830 ribu keluarga miskin dengan konsumsi perbulan 2 juta rupiah (Rp.2.000.000),
Lalu masing” keluarga miskin tsb. diberi BLT PK untuk mencapai tingkat konsumsi Rp. 2.700.000 perbulan agar mereka semua tidak miskin lagi, maka anggaran yg dibutuhkan adalah:
a). 2.000.000 X 1.700.000 = 3.400.000.000.000, per bulan
b). 1.500.000 X 1.200.0000 = 1.800.000.000.000 per bulan
c). 1.000.000 X 950,000 = 950.000.000.000, per bulan
d). 830,000 X 700.000 = 581.000.000.000. perbulan
JUMLAH anggaran per bulan yg dibutuhkan untuk BLT PK:
3.400.000.000.000 + 1.800.000.000.000 + 950.000.000.000 + 581.000.000.000 = 6.731.000.000.000. per bulan atau 80,772 triliun rupiah (80.772.000.000.000) setahun.
C. BESAR KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK BLT PENGHAPUSAN STUNTING
Jumlah kehamilan per tahun 3.600.000.
Dengan asumsi 20% dari jumlah Ibu hamil perlu bantuan tambahan gizi, maka terdapat 720.000 ibu hamil yg perlu dibantu agar anaknya tidak alami kekurangan gizi yg berujung pada STUNTING.
Dengan asumsi setiap ibu hamil yg membutuhkan bantuan tsb diberi 450.000 per bulan maka anggaran yg dibutuhkan adalah 720.000 X 450.000 = Rp. 324.000.000.000 per bulan atau Rp. 3.888.000.000.000 per tahun I. Dan agar tambahan gizi itu dapat diberikan sepanjang 5 tahun per usia sang anak maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 19.440.000.000.000 per tahun utk tahun V.
REKAPITULASI
A. Kebutuhan Anggaran tahunan Program MSG (termasuk pencegahan STUNTING) Rp.380.700.000.000.000.
B. Kebutuhan Anggaran tahunan BLT PKS
Rp. 80.772.000.000.000 + Rp. 19.440.000.000 = Rp. 100.212.000.000.000 per tahun.
Dengan rekap tsb. di atas maka jelas:
1. BLT PENGHAPUSAN Kemiskinan & STUNTING (BLT PKS) tepat sasaran karena diberikan cuma-cuma hanya kepada mereka yg tidak mampu.
2. BLT PKS MENGHAPUS Kemiskinan & STUNTING di Indonesia.
3. Kebutuhan Anggaran untuk BLT Penghapusan Kemiskinan & Pencegahan STUNTING (BLT PK & PS) jauh lebih kecil ketimbang MSG
4. MSG (Makan Siang Gratis) akan butuh jejaring distribusi baru yang pasti akan menambah biaya. Sedang BLT PKS tidak memerlukannya karena dapat gunakan jejaring penyaluran BLT yang sudah ada. Bahkan dapat dilakukan dalam waktu yang sama.
5. Sebagian dari anggaran MSG akan masuk ke kantung pengusaha yang sebagiannya akan ditabung di Bank sehingga tidak langsung berputar dimasyarakat. Sedangkan semua anggaran untuk BLT PKS akan habis dikonsumsi. Artinya seluruhnya akan berputar untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri.
6. MSG hanya akan meningkatkan pendapatan perkapita segelintir pengusaha sedangankan BLT PKS akan meningkatkan pendapatan per kapita 26 jt rakyat.
Dengan perbandingan kedua program tersebut di atas maka jelas pula bahwa Program BLT PKS lebih memenuhi AMANAT MUKADIMAH tentang ‘memajukan kesejahteraan umum’. Dan juga memenuhi AMANAT KONSTITUSI tentang: penggunaan keuangan negara ‘untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’, ‘efisensi penggunaan keuangan negara’, & ‘fakir miskin & anak terlantar dipelihara oleh negara’
Berdasarkan hasil perbandingan antara kedua program tsb. di atas maka jelas bukanlah HAK Presiden Jokowi atau pun Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk sesuka hati memilih program yang mana. Pilihannya jelas haruslah BLT PKS. Jika sebaliknya, maka DPR wajib menggulirkan proses Pemakzulan.
