Konsolidasi Nasional Pekerja Pelabuhan : Percepatan Pelatihan dan Sertifikasi – DARURAT SERTIFIKASI K3 TKBM
Segera Stop iuran BPJS Ketenagakerjaan Untuk Demi Keselamatan Nyawa Buruh Pelabuhan
Jakarta, 18 November 2024 – Dalam sebuah konsolidasi penting yang dihadiri para pekerja pelabuhan dari berbagai daerah, isu keselamatan kerja dan sertifikasi K3 Tenaga Kerja Bongkar Muat ( K3 TKBM) menjadi sorotan utama. Dalam pertemuan tersebut, salah satu pekerja sekaligus Koordinator Litbang Gerakan Nasional Peningkatan Skill Buruh Pelabuhan, Erik R., menyampaikan keprihatinannya terhadap kurangnya perhatian terhadap standar keselamatan kerja bagi buruh pelabuhan selama bertahun-tahun.
“Kondisi saat ini sangat darurat. Sertifikasi K3 TKBM bukan lagi sekadar kebutuhan, tetapi sudah menjadi keharusan. Gerakan ini adalah wujud perjuangan hingga akhir untuk memastikan buruh pelabuhan mendapatkan haknya, terutama terkait keselamatan kerja,” tegas Erik R.
Dalam konsolidasi ini, para peserta juga mendesak adanya perubahan prioritas anggaran. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penghentian sementara iuran BPJS Ketenagakerjaan dan pengalihannya untuk mendanai pelatihan serta sertifikasi K3 bagi para TKBM. Usulan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelatihan dan sertifikasi K3 dinilai lebih mendesak untuk melindungi para pekerja dari risiko kecelakaan kerja yang tinggi di pelabuhan.
“Kami ingin agar setiap buruh pelabuhan memiliki kompetensi yang diakui dan dapat bekerja dengan aman. Tanpa sertifikasi K3 TKBM, risiko kecelakaan akan terus menghantui,” tambah Erik.
Gerakan ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk berbagai organisasi pekerja, pengguna jasa pelabuhan dan lembaga pelatihan profesional. Konsolidasi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk segera merealisasikan pelatihan dan sertifikasi K3 TKBM sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan buruh pelabuhan.
Dengan semangat solidaritas dan tekad bersama, para buruh pelabuhan berharap perjuangan ini dapat menjadi tonggak perubahan menuju kondisi kerja yang lebih aman, adil, dan bermartabat.
