JAKARTA MENUJU 5 ABAD JANGAN BIARKAN SEJARAH SUNDA KELAPA TERKUBUR OLEH GIANT SEA WALL

JAKARTA MENUJU 5 ABAD

JANGAN BIARKAN SEJARAH SUNDA KELAPA TERKUBUR OLEH GIANT SEA WALL

Menjaga kehidupan masyarakat pesisir, mempertahankan Pelabuhan Sunda Kelapa, dan merawat warisan sejarah maritim Nusantara.

 

Jakarta, 21 November 2026 – Ada sesuatu yang tidak boleh kita lupakan ketika Jakarta bersiap menyambut usia 500 tahun pada 22 Juni 2027: kota ini tumbuh dari pesisir, dari pelabuhan, dari perdagangan, dan dari kehidupan masyarakat yang sejak dahulu menggantungkan harapan pada laut.

Jauh sebelum Jakarta menjadi kota metropolitan dengan gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan besar, Sunda Kelapa telah menjadi salah satu pintu penting perdagangan Nusantara. Kapal-kapal datang dan pergi. Para pelaut, buruh pelabuhan, pedagang, nelayan, dan masyarakat pesisir membangun kehidupan di sekitarnya. Dari kawasan inilah tersimpan sebagian perjalanan panjang sejarah maritim Indonesia.

Karena itu, ketika kita berbicara tentang masa depan Pantai Utara Jakarta dan rencana pembangunan Giant Sea Wall, persoalannya tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan membangun tanggul raksasa untuk menghadapi ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut.

Ada kehidupan manusia di sana. Ada pekerjaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada pelabuhan yang masih beroperasi. Ada kampung-kampung pesisir, usaha kecil, aktivitas perdagangan, dan peninggalan sejarah yang tidak bisa begitu saja digantikan oleh bangunan baru.

Jangan sampai pembangunan yang dimaksudkan untuk melindungi Jakarta justru menghilangkan kehidupan yang selama ini menjadi bagian dari Jakarta.

Laut bukan hanya ancaman, tetapi juga sumber kehidupan

Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, laut bukan sekadar bentang alam. Laut adalah tempat bekerja, sumber penghasilan, jalur perdagangan, dan bagian dari kehidupan sehari-hari.

Di sepanjang Pantai Utara Jakarta, banyak orang menggantungkan hidup pada aktivitas pelabuhan, perikanan, perdagangan, transportasi laut, bongkar muat, dan berbagai usaha kecil yang tumbuh di sekitar kawasan tersebut.

Bagi buruh pelabuhan, keberlangsungan aktivitas pelabuhan berarti keberlangsungan pekerjaan. Bagi nelayan, perubahan kondisi perairan dapat menentukan apakah mereka masih bisa melaut. Bagi pedagang dan pelaku usaha kecil, perubahan akses dan aktivitas kawasan dapat menentukan apakah usaha mereka tetap berjalan.

Kita harus melihat persoalan ini dari sudut pandang mereka. Jangan hanya menghitung berapa kilometer tanggul yang akan dibangun atau berapa besar nilai investasinya. Hitung juga berapa banyak keluarga yang kehidupannya bergantung pada kawasan pesisir tersebut.

Pembangunan yang baik semestinya membuat masyarakat lebih aman tanpa merampas kesempatan mereka untuk tetap bekerja dan hidup layak.

Giant Sea Wall perlu dikaji ulang, bukan sekadar dijanjikan

Kita memahami bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi persoalan serius. Banjir rob, penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, kerusakan lingkungan, dan tekanan pembangunan merupakan masalah yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh.

Baca Juga  Mereka yang Tak Terlihat : Menyoroti Buruh Informal di Tengah Dinamika Ekonomi Indonesia

Rencana Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa merupakan salah satu gagasan besar yang dikembangkan untuk menghadapi persoalan tersebut. Pemerintah telah menyampaikan rencana perlindungan pesisir Pantura dalam skala sangat panjang, sekitar 575 kilometer, dengan Teluk Jakarta menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian.

Namun, besarnya persoalan tidak otomatis membuat setiap solusi menjadi benar. Semakin besar proyek yang direncanakan, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan dampaknya tidak dibebankan kepada kelompok yang paling lemah.

Kita perlu mengetahui secara terbuka: di mana jalur pembangunan akan dibuat, bagaimana desainnya, bagaimana pengaruhnya terhadap arus laut, sedimentasi, kualitas perairan, jalur pelayaran, kegiatan pelabuhan, perikanan, dan kehidupan masyarakat pesisir?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk penolakan terhadap perlindungan pantai. Justru itulah hal-hal yang harus dijawab sebelum keputusan besar diambil.

Jangan sampai setelah proyek berjalan, baru muncul persoalan akses kapal, perubahan kondisi perairan, terganggunya mata pencaharian, atau hilangnya ruang hidup masyarakat yang sebelumnya tidak diperhitungkan dengan baik.

Kita tidak ingin masyarakat pesisir hanya menjadi penonton dalam pembangunan yang berlangsung di tanah dan laut tempat mereka mencari nafkah.

Sunda Kelapa bukan sekadar kawasan wisata

Ada hal lain yang harus mendapat perhatian khusus: keberlangsungan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Sunda Kelapa bukan hanya nama yang tercatat dalam buku sejarah. Kawasan ini masih memiliki kehidupan. Kapal-kapal, aktivitas perdagangan, pekerja pelabuhan, dan hubungan antarpulau menjadi bagian dari wajah maritim Indonesia yang masih dapat kita saksikan.

Di sekitar kawasan tersebut juga terdapat jejak sejarah yang saling berkaitan, seperti Museum Bahari, Menara Syahbandar, bangunan-bangunan tua, dan lingkungan Kota Tua. Semua itu membentuk satu kesatuan cerita tentang perjalanan Jakarta sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan.

Sangat disayangkan apabila warisan sejarah yang masih hidup ini hanya dipandang sebagai objek wisata, sementara fungsi ekonomi dan kehidupan masyarakatnya perlahan-lahan terpinggirkan.

Sunda Kelapa harus tetap menjadi kawasan yang hidup. Bukan hanya dikunjungi untuk berfoto, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya kegiatan maritim, perdagangan, pekerjaan, dan aktivitas masyarakat.

Dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah DKI Jakarta 2025–2029, Pelabuhan Sunda Kelapa tercatat sebagai objek yang diduga cagar budaya. Status ini menunjukkan pentingnya perhatian dan kajian pelestarian lebih lanjut. Kawasan Kota Tua sendiri juga telah memiliki kerangka penataan melalui regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Karena itu, setiap rencana pembangunan besar yang berpotensi memengaruhi kawasan ini harus mempertimbangkan nilai sejarah, fungsi pelabuhan, lingkungan, serta kehidupan masyarakatnya.

Sampai ada dokumen resmi yang menjelaskan secara pasti, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa akan ditutup atau dipindahkan akibat Giant Sea Wall. Namun, justru karena belum ada kepastian yang terbuka kepada masyarakat, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas dan tertulis mengenai masa depan pelabuhan ini.

Baca Juga  KONSOLIDASI SP TKBM INDONESIA CABANG PELABUHAN TANJUNG PRIOK Mengawal Program Buruh Sekolah – Buruh Sarjana, Sertifikasi, Perumahan Pekerja, Koppelindo, dan Penguatan Kesejahteraan Anggota

Apakah aktivitas pelabuhan akan tetap berlangsung ? Bagaimana jalur keluar-masuk kapal dijaga ? Apakah kawasan heritage akan terlindungi ? Bagaimana hubungan antara desain tanggul, akses laut, dan kegiatan ekonomi pelabuhan ?

Pertanyaan tersebut layak dijawab sekarang, bukan setelah pembangunan telanjur berjalan.

Jangan korbankan masyarakat atas nama pembangunan

Kita sering mendengar bahwa pembangunan dilakukan untuk kepentingan masa depan. Tetapi masa depan siapa yang sedang kita bangun ?

Jika sebuah proyek mampu melindungi kawasan perkotaan, tetapi pada saat yang sama membuat nelayan kehilangan ruang tangkap, buruh kehilangan pekerjaan, pedagang kehilangan pembeli, dan masyarakat pesisir kehilangan akses terhadap laut, maka ada persoalan keadilan yang harus diselesaikan.

Perlindungan pantai tidak boleh hanya melindungi kawasan bernilai ekonomi tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat investasi. Masyarakat pesisir juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama.

Mereka tidak boleh dipaksa menanggung risiko pembangunan tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka berhak mengetahui rencana yang akan mengubah lingkungan tempat tinggal dan tempat mereka bekerja.

Pemerintah perlu memastikan adanya kajian lingkungan yang menyeluruh, kajian sosial-ekonomi, kajian hidrodinamika dan sedimentasi, serta kajian terhadap jalur pelayaran dan kawasan pelabuhan. Hasil kajian tersebut harus dapat diakses publik dan dibahas bersama masyarakat yang akan terkena dampaknya.

Jika suatu segmen pembangunan belum memiliki kepastian kajian, belum menyelesaikan persoalan dampak, atau belum menjamin perlindungan masyarakat, pelaksanaannya patut ditunda sampai seluruh persyaratan dipenuhi.

Ini bukan sikap anti-pembangunan. Ini adalah tuntutan agar pembangunan dijalankan secara bertanggung jawab.

Jakarta berusia 500 tahun, apa yang akan kita wariskan ?

Menjelang 500 tahun Jakarta, kita seharusnya tidak hanya menghitung kemajuan dari gedung, jalan, kawasan bisnis, dan proyek-proyek besar.

Kita juga harus bertanya, apakah kampung-kampung pesisir masih bertahan? Apakah nelayan masih memiliki ruang untuk bekerja ? Apakah buruh pelabuhan masih mempunyai masa depan ? Apakah kegiatan perdagangan laut tetap berjalan ? Apakah generasi mendatang masih bisa melihat kapal-kapal tradisional dan merasakan denyut kehidupan Sunda Kelapa ?

Usia 500 tahun seharusnya menjadi kesempatan untuk merawat ingatan dan memperbaiki masa depan, bukan justru menghapus bagian penting dari sejarah kota.

Sunda Kelapa telah melewati berbagai zaman. Ia menyaksikan perubahan kekuasaan, perkembangan perdagangan, pergantian generasi, dan perjalanan panjang bangsa ini. Jangan sampai pada saat Jakarta merayakan usia setengah milenium, kawasan yang menjadi salah satu akar sejarahnya justru kehilangan kehidupan.

Kita membutuhkan perlindungan pesisir yang sungguh-sungguh, tetapi perlindungan itu harus berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat, lingkungan, kegiatan ekonomi, dan warisan budaya.

Baca Juga  PERMIT BGN Indonesia Gelar Rakernas Perdana, Rumuskan Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Program Makan Bergizi Gratis

Saatnya pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan kepastian

Kami mendorong pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kementerian terkait, pengelola pelabuhan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan Giant Sea Wall untuk membuka ruang dialog yang nyata.

Ada beberapa hal mendasar yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka peta, desain, tahapan, dan rencana pembangunan Giant Sea Wall di Teluk Jakarta, termasuk hubungan proyek tersebut dengan kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Kedua, perlu ada kajian independen mengenai dampaknya terhadap arus laut, sedimentasi, kualitas lingkungan, jalur pelayaran, kegiatan pelabuhan, perikanan, dan kehidupan masyarakat pesisir.

Ketiga, keberlangsungan Pelabuhan Sunda Kelapa harus mendapatkan kepastian. Fungsi pelabuhan, akses kapal, kegiatan perdagangan, dan pekerjaan masyarakat yang bergantung padanya tidak boleh diabaikan.

Keempat, kawasan sejarah Sunda Kelapa, Museum Bahari, Menara Syahbandar, dan lingkungan Kota Tua harus dilindungi sebagai bagian dari warisan sejarah maritim Indonesia.

Kelima, masyarakat pesisir, nelayan, buruh pelabuhan, pelaku usaha kecil, komunitas sejarah, dan organisasi masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya diberi penjelasan setelah keputusan dibuat.

Keenam, pemerintah perlu membentuk ruang pengawasan bersama yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keberatan, memperoleh informasi, dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Tidak boleh ada keputusan yang menyangkut masa depan masyarakat pesisir tanpa mendengarkan suara mereka.

Menjaga pantai, menjaga manusia, menjaga sejarah

Pada akhirnya, persoalan Giant Sea Wall bukan hanya tentang setuju atau tidak setuju terhadap sebuah proyek. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pembangunan itu direncanakan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung dampak, dan apakah hak-hak masyarakat tetap dihormati.

Kami tidak ingin Pantai Utara Jakarta dibiarkan menghadapi ancaman banjir rob dan kerusakan lingkungan. Tetapi kami juga tidak ingin perlindungan pesisir dilakukan dengan mengorbankan mata pencaharian rakyat, memutus hubungan masyarakat dengan laut, atau menghilangkan fungsi kawasan bersejarah.

Jakarta boleh berubah. Teknologi boleh berkembang. Infrastruktur boleh dibangun. Namun, perubahan tidak harus berarti menghapus sejarah dan menyingkirkan masyarakat yang telah hidup bersama kawasan itu selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Sunda Kelapa bukan sekadar masa lalu. Ia masih menjadi bagian dari kehidupan hari ini dan seharusnya tetap menjadi bagian dari masa depan Indonesia.

Menjelang 500 tahun Jakarta, mari kita pastikan bahwa pembangunan tidak membuat kota ini kehilangan jati dirinya.

Selamatkan kehidupan masyarakat pesisir. Pertahankan Pelabuhan Sunda Kelapa. Lindungi warisan sejarah maritim Nusantara.

500 TAHUN SUNDA KELAPA MENGABDI UNTUK NEGERI.

Jangan biarkan sejarah maritim Nusantara terkubur oleh Giant Sea Wall. Pembangunan harus melindungi manusia, bukan mengorbankan kehidupan mereka.

 

oleh : Subhan Hadil – Pengawas Pusat Koperasi Pelayaran Rakyat (PUSKOPELRA)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan