NAKHODA BARU PELINDO, UJIAN KEBERPIHAKAN DIMULAI
Pelindo Milik Negara, Wajib Berpihak pada Pekerja !
Jakarta, 20 Februari 2026, TKBM News – Penunjukan Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menandai babak baru kepemimpinan di tubuh BUMN kepelabuhanan terbesar di Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan strategis, melainkan momentum penting yang akan menentukan arah keberpihakan perusahaan negara terhadap pekerja pelabuhan sebagai tulang punggung logistik nasional.
Bagi Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SP TKBM.Indomesia), kepemimpinan baru adalah awal dari ujian nyata: apakah Pelindo akan berdiri bersama pekerja, atau tetap terjebak dalam logika korporasi yang menjauh dari keadilan sosial ?
Pelabuhan bukan sekadar simpul distribusi barang. Ia adalah urat nadi ekonomi bangsa. Di dalamnya, ribuan TKBM bekerja siang dan malam memastikan arus logistik nasional berjalan tanpa henti. Namun di balik geliat ekonomi itu, masih ada persoalan kesejahteraan, perlindungan sosial, dan peningkatan kapasitas pekerja yang belum sepenuhnya terjawab.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, menegaskan bahwa momentum kepemimpinan baru harus menjadi titik balik perubahan.
“Pelindo adalah milik negara. Negara berdiri di atas konstitusi yang menjamin keadilan sosial. Maka Pelindo wajib berpihak pada pekerja. Kami tidak meminta belas kasihan. Kami menuntut keberpihakan sebagai hak konstitusional buruh pelabuhan,” tegas Subhan.
Menurutnya, jika pelabuhan disebut sebagai gerbang peradaban dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, maka pekerja pelabuhan adalah pondasi yang tidak boleh diabaikan. Tanpa keadilan bagi buruh, tidak ada kemajuan yang berkelanjutan.
Empat Agenda Strategis SP TKBM Indonesia
Sebagai bentuk dukungan terhadap perubahan dan transformasi Pelindo, SP TKBM Indonesia menyampaikan Empat agenda strategis nasional yang diharapkan menjadi komitmen kepemimpinan baru sesuai astacita presiden Prabowo Subianto :
1.Pelatihan dan Sertifikasi TKBM melalui Badan Diklat TKBM Indonesia
Standarisasi kompetensi nasional untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing pekerja pelabuhan.
2. Program Perumahan Pekerja TKBM Indonesia
SP TKBM Indonesia melalui badan Otonom Koperasi yaitu KOPPELINDO MANDiRI sedang menyiapkan Perumahan Pekerja bagi anggota memerlukan dukungan dan kebijakan dari Dirut baru Pelindo, Penyediaan hunian layak sebagai bentuk perlindungan sosial dan peningkatan kualitas hidup buruh.
3. Program Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana
Akses pendidikan berkelanjutan bagi pekerja dan keluarga buruh pelabuhan. saat ini sudah berjalan dan perlu penguatan agar semua terdidik dengan baik.
Skema peningkatan jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi untuk mencetak generasi buruh yang unggul dan berdaya saing.
4. Sistem Kerja Adil dan Perlindungan Sosial Berkelanjutan
Penataan sistem kerja yang transparan, perlindungan jaminan sosial, dan kepastian penghasilan yang manusiawi.
SP TKBM menilai bahwa agenda ini bukan sekadar tuntutan sektoral, melainkan bagian dari gerakan peradaban maritim nasional.
Pelindo Baru, Arah Baru
Transformasi Pelindo pasca integrasi nasional telah membawa perubahan besar dalam tata kelola dan sistem operasional. Namun bagi SP TKBM, transformasi tidak boleh berhenti pada efisiensi dan digitalisasi semata. Transformasi sejati adalah ketika pertumbuhan korporasi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.
“Kami mendukung perubahan. Kami mendukung profesionalisme. Tetapi perubahan harus berpihak. Jika Pelindo tumbuh besar, buruhnya juga harus naik kelas,” lanjut Subhan.
SP TKBM Indonesiamenegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis membangun dan strategis bagi manajemen Pelindo. Dukungan akan diberikan selama arah kebijakan berpihak pada peningkatan martabat dan kesejahteraan pekerja.
Kepemimpinan baru kini berada di persimpangan sejarah. Di tangan nakhoda baru, Pelindo bisa menjadi simbol kemajuan yang berkeadilan — atau sekadar entitas bisnis yang menjauh dari cita-cita konstitusi.
Bagi buruh pelabuhan, ujian keberpihakan itu telah dimulai.
