Pelayaran Rakyat Siap Hadapi Era Global dan Teknologi Maritim
Jakarta, 6 November 2025, TKBM News — Semangat baru menggelora di kalangan pelaku pelayaran rakyat. Organisasi Pelayaran Rakyat (Pelra) hari ini resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pelra 2025 di Hotel Grand Orchard Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan mengusung tema besar:
“Optimalisasi Peran Pelayaran Rakyat dalam Menunjang Transportasi Logistik Maritim, Penumpang, dan Wisata pada Era Global.”
Rakernas ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, M. Masyhud, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor maritim nasional, mulai dari DPC Pelra se-Indonesia, Penasihat Hukum Pelra Dr. Chandra Motik, perwakilan Pelindo, INSA, PUSKOPELRA, hingga unsur Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, DPP APBMI, dan Dishub DKI Jakarta. Hadir pula sejumlah narasumber dari Hubla, Pertamina, dan BP Migas, yang memberikan perspektif strategis terhadap masa depan pelayaran rakyat di Indonesia.
“Pelayaran rakyat harus tumbuh, berdaya saing, dan memberi nilai ekonomi”
Dalam sambutannya, Dirjen Hubla M. Masyhud menekankan pentingnya Rakernas ini sebagai forum evaluasi dan kolaborasi.
“Rakernas ini menjadi wadah penting untuk mengevaluasi pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat. Kami di pemerintah ingin mendengar langsung dari para pelaku usaha, agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Masyhud.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan era teknologi menuntut pelayaran rakyat untuk beradaptasi secara cepat dan cerdas.
“Kami percaya bapak-ibu pelaku Pelra mampu menjawab tantangan zaman. Mari mantapkan program, bersinergi dengan akademisi dan pemerintah agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat kecil,” tambahnya.
Fasilitas dan BBM Masih Jadi Tantangan Utama
Sementara itu, Ketua Umum DPP Pelra, H. Abdullah, B.Kom, dalam sambutannya menyampaikan sejumlah persoalan klasik yang masih dihadapi sektor ini, seperti keterbatasan fasilitas pelabuhan bagi “armada semut” dan ketersediaan BBM bersubsidi untuk kapal rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Hubla memastikan bahwa Kemenhub terus berupaya meningkatkan pemberdayaan Pelra melalui kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil-menengah di sektor maritim.
“Kami sedang dan akan terus mendorong peningkatan infrastruktur, pembinaan, serta kerja sama lintas sektor agar pelayaran rakyat dapat berkembang lebih kuat dan mandiri,” tegasnya.
UU No. 66 Tahun 2024: Bukti Keberpihakan Negara pada Pelayaran Rakyat
Dirjen Masyhud juga menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, sebagai perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menjadi tonggak baru bagi sektor ini.
“UU yang baru ini bukan sekadar revisi, melainkan manifestasi keberpihakan negara untuk memastikan pelayaran rakyat tidak hanya bertahan, tapi juga maju dan berdaya saing di era modern,” jelasnya.
Menuju Pelayaran Rakyat yang Mandiri dan Profesional
Di akhir sambutannya, Masyhud mengajak seluruh jajaran pemerintah dan pelaku usaha untuk terus membuka ruang dialog dan solusi nyata.
“Dengarkan masukan dari para pelaku kapal rakyat, berikan solusi yang bisa diterapkan, dan bina mereka agar aktivitas pelayaran rakyat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, roda ekonomi maritim Indonesia akan terus bergerak berkesinambungan,” tutupnya penuh semangat.
Rakernas Pelra 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat maritim menuju pelayaran rakyat yang mandiri, modern, dan berdaya saing tinggi di kancah global.
