LBH TKBM Indonesia Siapkan Draft RUU TKBM, Minta Presiden Agar Kementerian Terkait dan DPR Tidak Hambat Percepatan UU TKBM
Jakarta, 19.September 2025, TKBM News. – Lembaga Bantuan Hukum Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (LBH TKBM Indonesia) menegaskan komitmennya memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Tenaga Kerja Bongkar Muat (UU TKBM) dan pembentukan Dewan Nasional Bongkar Muat Indonesia.
Sekretaris sekaligus Juru Bicara LBH TKBM Indonesia, Adv Sri Yunarti,S.E., S.H., CIRP., CPM, menyampaikan bahwa LBH tengah menyiapkan naskah akademik dan draft RUU TKBM berbasis kajian hukum, sosial, dan konsolidasi nasional.
“LBH TKBM meminta Presiden agar memastikan kementerian terkait dan DPR tidak menghambat percepatan lahirnya UU TKBM. Payung hukum khusus ini sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi buruh bongkar muat di seluruh Indonesia,” tegas Sri Yuniarti.
Regulasi yang Lemah
Sri Yuniarti menilai aturan yang berlaku saat ini, seperti KM 35, KM 11, dan SKB, hanya bersifat teknis dan lemah secara hukum. Akibatnya, buruh bongkar muat sering mengalami diskriminasi, ketidakpastian kerja, dan lemahnya posisi tawar di pelabuhan maupun kawasan industri.
Momentum Pemerintahan Prabowo
LBH TKBM menekankan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menjadikan UU TKBM sebagai agenda nasional strategis dalam memperkuat sektor logistik. “Menunda berarti menghambat kemajuan bangsa,” tambah Adv Sri Yunarti,S.E., S.H., CIRP., CPM.
Dukungan Serikat Pekerja
Ketua Umum PP SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, menegaskan bahwa SP TKBM Indonesia sebagai inisiator lahirnya UU TKBM dan Dewan Nasional Bongkar Muat mendukung penuh langkah LBH.
“Negara harus memberi kepastian hukum yang kuat. Kami meminta Presiden memastikan tidak ada kementerian maupun DPR yang menghambat percepatan RUU TKBM. Bila ada yang menghambat, sama artinya mereka menghalangi keadilan sosial bagi buruh bongkar muat,” ujar Subhan Hadil.
Konsolidasi Nasional
LBH TKBM bersama SP TKBM Indonesia kini tengah menggalang konsolidasi nasional melibatkan pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan pergudangan. Konsolidasi ini diarahkan untuk memperkuat basis perjuangan agar RUU TKBM segera masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI.
