Di Balik Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Terdapat Jutaan Pekerja Yang Hidup dan Bekerja di Bawah Bayang-Bayang Sistem
Mereka adalah Buruh Sektor Informal
Di tengah optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, narasi keberhasilan pembangunan terus digemakan. Infrastruktur dibangun, investasi digenjot, dan transformasi digital dijadikan simbol kemajuan. Namun, di balik gegap gempita pencapaian itu, ada jutaan pekerja yang tetap berada di luar sorotan, bekerja tanpa kepastian, dan hidup dalam kerentanan yang tak berkesudahan. Mereka adalah buruh sektor informal penggerak roda ekonomi rakyat yang tak pernah benar-benar dianggap bagian dari sistem.
Di lorong-lorong kota, di sudut pasar, di sawah, di ruang-ruang domestik hingga di jalan-jalan, para pekerja informal bekerja keras setiap hari. Mereka adalah pedagang kaki lima, pengojek daring, buruh tani, tukang bangunan, asisten rumah tangga, pemulung, nelayan kecil hingga freelancer digital. Mereka bukan pengecualian, mereka adalah mayoritas. Data mencatat bahwa sekitar 55% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal—sebuah angka yang menandakan dominasi mereka dalam struktur ketenagakerjaan nasional.
Namun, ironisnya, kekuatan besar ini masih hidup dalam bayang-bayang sistem yang tidak mengakui keberadaan mereka secara utuh. Mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak, tidak memiliki jaminan sosial yang memadai, dan sering kali tidak dianggap dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Mereka bekerja tanpa kontrak, tanpa standar pengupahan, dan tanpa kepastian hari tua.
Selama ini, sistem hukum dan kebijakan negara masih sangat berorientasi pada sektor formal. Padahal kompleksitas tantangan yang dihadapi buruh informal sangat nyata. Meski skema seperti BPJS Ketenagakerjaan telah diperluas bagi pekerja mandiri, partisipasi tetap rendah. Banyak yang tidak tahu cara mendaftar, terbebani oleh iuran, atau tidak melihat manfaat langsungnya. Kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang tidak menyentuh akar persoalan membuat sistem ini gagal menjangkau mayoritas pekerja informal.
Masalah utamanya bukan hanya perlindungan, tapi juga pengakuan. Negara belum secara tegas mengakui pekerja informal sebagai bagian dari sistem tenaga kerja nasional. Tanpa pengakuan ini, segala bentuk perlindungan dan pemberdayaan menjadi setengah hati. Pengakuan seharusnya tertuang dalam regulasi, dalam jaminan sosial, dan dalam partisipasi mereka menyusun kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri.
Pemerintah daerah pun memegang peran penting. Sayangnya, di banyak kota, ruang publik kerap menjadi medan konflik antara buruh informal dan penegak ketertiban. Kebijakan yang terlalu mengedepankan estetika dan ketertiban kota sering kali menyingkirkan para pedagang kaki lima dan pekerja jalanan. Mereka dianggap mengganggu pemandangan, padahal mereka sedang mengais penghidupan. Pendekatan pembangunan harus berorientasi pada keadilan sosial, bukan sekadar keindahan visual.
Sebagai bentuk perlawanan sekaligus jalan keluar, sejumlah komunitas dan koperasi buruh informal mulai bermunculan. Di beberapa daerah, organisasi berbasis komunitas dan koperasi ini mampu memperkuat posisi tawar mereka, menciptakan solidaritas ekonomi, dan membuka akses terhadap bantuan sosial. Namun inisiatif ini tidak bisa berdiri sendiri, dukungan negara dan keberpihakan kebijakan adalah kunci utama.
Namun, perubahan yang paling fundamental adalah perubahan cara pandang negara. Selama buruh informal masih dianggap “bukan bagian dari sistem”, mereka akan terus menjadi warga kelas dua dalam dunia kerja. Padahal mereka adalah warga negara yang memiliki hak yang sama atas perlindungan, kesejahteraan, dan masa depan.
Mereka bukan kelompok pinggiran, tapi mereka adalah denyut ekonomi dari lapisan paling dasar masyarakat. Dalam gegap gempita transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi, suara mereka tidak boleh lagi diabaikan. Jika pembangunan memang diklaim untuk semua, maka kini saatnya negara benar-benar hadir, tidak hanya untuk yang terlihat dalam statistik formal, tapi juga untuk mereka yang bekerja dalam bayang-bayang: para buruh sektor informal.
Selamat Hari Buruh, 1 Mei 2025
Oleh: Ki Ageng Sambung Badra Nusantara
