Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia Akan Temui Presiden Terkait Pelatihan dan Upah 2025
Jakarta, 25 Januari 2025, TKBM News – Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia akan mengadakan audiensi dengan Presiden RI dalam waktu dekat guna membahas isu strategis terkait kesejahteraan buruh pelabuhan. Pertemuan ini difokuskan pada Peningkatan Skill Buruh melalui Pelatihan yang dilaksanakan Badan Diklat TKBM Indonesia dan tuntutan kenaikan upah buruh pelabuhan tahun 2025, yang hingga kini menjadi perhatian serius di tengah peningkatan kinerja sektor logistik dan pelabuhan nasional.
Salah satu sorotan dalam pembahasan ini Terkait Peningkatan Skill Buruh dengan target 2025 yaitu Pelatihan Sertifikasi bagi 40 ribu lebih buruh Pelabuhan di Indonesia dan terkait kesahteraan buruh khususnya Upah 2025.
Untuk terkait upah yang hingga saat ini masih banyak belum selesai proses penetapan seperti di jakarta untuk upah buruh pelabuhan, dimana sperti operator pelabuhan besar seperti Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) dan buruh pelabuhan lainnya. Diketahui, JICT dan TPK Koja merupakan operator pelabuhan dengan pendapatan gaji serta tunjanhan pegawai tertinggi di dunia, mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Namun, meski mencatatkan kinerja keuangan yang terus meningkat, operator pelabuhan tersebut terindikasi enggan mengikuti kebijakan kenaikan upah buruh yang telah di tetapkan pemerintah pada tahun 2025 kenaikan Upah Minimum 6.5%.
Koordinator Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia, Subhan Hadil, menyatakan bahwa pertemuan dengan Presiden diharapkan dapat menjadi momentum untuk memastikan keadilan bagi seluruh buruh pelabuhan di Indonesia. “Kenaikan upah buruh pelabuhan tidak hanya soal angka, tetapi juga pengakuan terhadap kontribusi besar para buruh dalam menopang sektor logistik nasional,” ujarnya.
Selain isu upah, aliansi buruh juga membawa agenda terkait program pelatihan buruh pelabuhan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keselamatan kerja (K3) para buruh, terutama di sektor operator alat berat, crane, RTG, dan forklift. “Kami berharap pemerintah dan perusahaan pelabuhan mendukung program pelatihan ini sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan buruh pelabuhan,” tambah Subhan yang juga merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia .
Aliansi buruh menilai, keterlibatan pemerintah sangat penting untuk mendorong perusahaan-perusahaan pelabuhan, terutama yang dikelola oleh pihak BUMN atau operator besar, agar lebih berpihak pada kesejahteraan buruh. Audiensi ini sekaligus menjadi langkah nyata buruh pelabuhan dalam mendukung terciptanya keadilan sosial dan peningkatan daya saing sektor logistik di Indonesia.
Presiden RI dengan audiensi perwakilan buruh pelabuhan dia agendakan dalam waktu dekat kemungkinan di Istana Negara maupun di Hambalang. Selain itu, beberapa menteri terkait, termasuk Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan dan Menteri Koperasi direncanakan untuk turut hadir dalam pertemuan tersebut untuk memberikan solusi konkret bagi persoalan yang dihadapi para buruh pelabuhan.
