Kementerian dan Aparat Diminta Segera Tindak Tegas Pelaku Yang Teridentifikasi Abuse of Power terhadap Buruh Pelabuhan di Jakarta Yang Akan ingin Ikuti Pelatihan K3 TKBM.
Jakarta, 18 Desember 2024, TKBM News – Kalangan buruh pelabuhan di Jakarta menyerukan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap indikasi praktik abuse of power yang dilakukan oleh sejumlah pihak.
Dugaan tindakan ini diduga bertujuan untuk menghambat program Peningkatan Skill buruh pelabuhan yang tengah gencar dilaksanakan guna mendukung agenda pembangunan Indonesia Emas 2045.
Sejumlah buruh melaporkan bahwa terdapat indikasi oknum yang memanfaatkan posisinya untuk menghalangi buruh mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan. Modus yang digunakan termasuk tidak memberikan izin bagi buruh untuk mengikuti pelatihan dengan dalih menjaga keberlangsungan operasional pekerjaan. Bahkan, ada juga upaya tekanan terhadap buruh agar keluar dari serikat pekerja, serta indikasi perusahaan yang menolak buruh pelabuhan bersertifikasi dengan berbagai alasan yang tidak transparan.
Koordinator Nasional Peningkatan Skill Buruh Pelabuhan Subhan Hadil yang juga Ketua Umum Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SP TKBM Indonesia), menyampaikan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan buruh pelabuhan, tetapi juga menjadi hambatan serius bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor logistik dan pelabuhan. “Kami sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang justru menghalangi upaya menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikasi. Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat Indonesia Emas,” tegasnya.
Gerakan Nasional Peningkatan Skill Buruh Pelabuhan Indonesia juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi terhadap dugaan kasus ini. Langkah tegas dan transparan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada buruh pelabuhan yang tengah memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pelatihan dan sertifikasi.
Selain itu, dukungan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan di sektor pelabuhan agar mendukung program sertifikasi tenaga kerja, terutama yang terkait dengan K3, operasional alat berat, dan pengelolaan logistik. “Jika terus dibiarkan, maka Indonesia akan tertinggal dalam menciptakan pelabuhan-pelabuhan yang efisien dan bertaraf internasional,” lanjut Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia.
Saat ini, SP TKBM Indonesia tengah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan seluruh program peningkatan keterampilan buruh pelabuhan tetap berjalan sesuai rencana, tanpa intimidasi dan hambatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Gerakan Nasional Peningkatan Skill buruh pelabuhan adalah bagian dari langkah strategis dalam mendukung transformasi industri logistik dan transportasi di Indonesia. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan daya saing buruh pelabuhan serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Tindakan Tegas Diharapkan
Para buruh pelabuhan berharap pemerintah dan aparat hukum segera turun tangan untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, diharapkan adanya pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan pelabuhan yang menolak mendukung buruh pelabuhan bersertifikasi.
“Jika pelatihan ini berhasil, maka dampaknya bukan hanya kepada buruh saja, tetapi juga kepada efisiensi operasional pelabuhan dan peningkatan layanan logistik nasional. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan hak kami,” tutup Ketua Umum PP SP TKBM Indonesia.
Peningkatan keterampilan buruh pelabuhan adalah kunci menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Jangan biarkan segelintir pihak merusaknya.
