Indikasi Manipulasi Oknum Tertentu Hambat Sertifikasi dan Peningkatan Skill Buruh Pelabuhan
Bu
Jakarta, 17 Desember 2024, TKBM News – Indikasi praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power) muncul terkait upaya manipulasi untuk menghambat program peningkatan keterampilan dan sertifikasi buruh pelabuhan di Indonesia.
Dugaan ini mengarah pada oknum yang diduga merasa kepentingannya terganggu jika buruh pelabuhan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi.
Program peningkatan keterampilan yang bertujuan memajukan kompetensi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) telah lama menjadi agenda strategis dalam meningkatkan daya saing dan profesionalisme sektor pelabuhan. Namun, sejumlah sumber mengungkap adanya upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghambat program tersebut, termasuk penyebaran informasi yang tidak akurat serta pengaruh negatif kepada buruh.
Ketua Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia menegaskan bahwa peningkatan skill dan sertifikasi buruh pelabuhan adalah kebutuhan mutlak di tengah era kompetisi global saat ini. “Kami menemukan indikasi kuat bahwa ada oknum yang berkolaborasi untuk menghambat peningkatan kualitas buruh pelabuhan.
Mereka memanipulasi untuk melakukan mundur massal dan persepsi seakan-akan peningkatan skill tidak penting, padahal ini adalah hak setiap buruh untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sertifikasi keterampilan bagi buruh pelabuhan, yang melibatkan pelatihan dan pengakuan resmi dari pemerintah melalui lembaga kompetensi, justru akan meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja buruh. Namun, beberapa pihak disebut merasa ‘terancam’ karena adanya sertifikasi akan memutus rantai ketergantungan yang selama ini terjadi.
“Dengan adanya tenaga kerja tersertifikasi, maka transparansi dan profesionalisme akan lebih mudah ditegakkan. Sayangnya, ada segelintir pihak yang merasa ini akan menggoyahkan posisi mereka, sehingga berbagai cara dilakukan untuk menyabotase program ini,” tambahnya.
Seorang perwakilan buruh pelabuhan yang tidak ingin disebutkan namanya turut menyuarakan keresahan mereka. “Kami ingin maju, ingin keterampilan kami diakui secara formal. Tapi banyak hambatan yang kami hadapi, termasuk intimidasi agar kami tidak bergabung bahkan tidak ikut pelatihan atau sertifikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Diklat TKBM Indonesia sebagai lembaga yang berupaya membantu atas peningkatan kapasitas buruh pelabuhan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program sertifikasi meski menghadapi berbagai hambatan. “Kami sudah siap dengan program ini, baik dari sisi materi pelatihan, fasilitas, hingga sertifikasi pelatihan dilaksanakan dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak. Kami tidak akan mundur,” tegas pihak Badan Diklat.
Indikasi praktik abuse of power ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dan pihak berwenang untuk turun tangan melakukan investigasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menyelesaikan polemik ini, demi memastikan hak-hak buruh pelabuhan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan mereka tetap terjaga.
Dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, harapan akan masa depan yang lebih baik bagi buruh pelabuhan Indonesia diharapkan segera terwujud.
