SP TKBM INDONESIA DUKUNG ARAH RENCANA KEBIJAKAN TARIF PELABUHAN 2026
“MODERNISASI PELABUHAN HARUS SEJALAN DENGAN KESEJAHTERAAN BURUH”
Jakarta, 7 Mei 2026, TKBM News — Pembahasan arah kebijakan tarif kepelabuhanan tahun 2026 mulai menjadi perhatian serius berbagai kalangan di sektor logistik nasional. Di tengah tekanan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik dunia, kenaikan biaya operasional, serta percepatan transformasi digital pelabuhan, pemerintah bersama operator pelabuhan tengah melakukan evaluasi terhadap struktur tarif jasa kepelabuhanan nasional.
SP TKBM Indonesia dalam rilis media 7/5/2025 memandang langkah tersebut sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sistem logistik nasional, memperkuat daya saing pelabuhan Indonesia, serta mendukung agenda besar transformasi maritim nasional.
Namun demikian, SP TKBM Indonesia menegaskan bahwa setiap arah kebijakan tarif tidak boleh berhenti hanya pada kepentingan efisiensi usaha dan pertumbuhan bisnis semata.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia Subhan Hadil menegaskan bahwa :
Arah kebijakan tarif harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan buruh pelabuhan sebagai pelaku utama aktivitas logistik nasional.
Menurut Subhan, selama ini buruh pelabuhan merupakan elemen paling vital dalam rantai distribusi nasional, tetapi sering kali menjadi kelompok yang paling lambat menikmati hasil pertumbuhan sektor logistik.
“Pelabuhan terus berkembang, investasi terus berjalan, sistem terus dimodernisasi. Tetapi kesejahteraan sebagian buruh pelabuhan masih menghadapi banyak tantangan. Karena itu transformasi pelabuhan harus dibarengi transformasi kesejahteraan pekerja,” ujar Subhan Hadil.
Ia menegaskan bahwa SP TKBM Indonesia mendukung modernisasi pelabuhan nasional, namun modernisasi tersebut harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
PELABUHAN BUKAN HANYA INFRASTRUKTUR, TETAPI JUGA RUANG KEHIDUPAN BURUH
SP TKBM Indonesia menilai bahwa pelabuhan nasional saat ini sedang memasuki fase perubahan besar :
- Digitalisasi sistem,
- Otomatisasi alat,
- Integrasi logistik,
- Konsolidasi industri kepelabuhanan.
Perubahan tersebut memang diperlukan agar Indonesia mampu bersaing di tengah kompetisi logistik regional dan global.
Namun organisasi buruh pelabuhan itu mengingatkan :
Transformasi tidak boleh menciptakan jarak antara pertumbuhan industri dengan kesejahteraan pekerja.
Karena di balik aktivitas bongkar muat dan pergerakan logistik nasional, terdapat jutaan keluarga pekerja pelabuhan yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
DORONG PROGRAM “BURUH PELABUHAN NAIK KELAS”
SP TKBM Indonesia bersama Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia mendorong agar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengambil peran lebih besar dalam mendukung gerakan nasional
“BURUH PELABUHAN NAIK KELAS”
melalui program pembangunan SDM dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.
Beberapa program yang didorong antara lain :
1. PELATIHAN DAN SERTIFIKASI NASIONAL
SP TKBM Indonesia meminta dukungan penuh terhadap program pelatihan dan sertifikasi bagi seluruh buruh pelabuhan Indonesia melalui Program ini dinilai penting untuk :
- Meningkatkan kompetensi pekerja,
- Menghadapi era digitalisasi pelabuhan,
- Memperkuat profesionalisme,
- Meningkatkan daya saing SDM nasional.
- Meruduce tingkat kecelakaan kerja dengan sertifikasi K3
Menurut SP TKBM Indonesia, peningkatan skill buruh bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis nasional.
2. PROGRAM BURUH SEKOLAH & BURUH SARJANA
SP TKBM Indonesia juga mendorong dukungan Pelindo terhadap :
- Program Buruh Sekolah,
- Program Buruh Sarjana,
bagi buruh pelabuhan dan keluarga pekerja.
Organisasi tersebut menilai pendidikan merupakan jalan penting dalam memutus rantai keterbatasan sosial ekonomi pekerja pelabuhan.
“Buruh pelabuhan dan Keluarga harus memiliki kesempatan yang sama untuk maju, berpendidikan, dan menjadi bagian dari masa depan Indonesia,” ujar Subhan Hadil.
3. PENGUATAN KUBE UMKM KELUARGA BURUH
SP TKBM Indonesia juga mendorong dukungan pendampingan dan pembinaan bagi KUBE UMKM keluarga buruh pelabuhan yang saat ini sedang menjadi konsentrasi upaya SP TKBM Indonesia dengan membentuk KUBE UMKM bagi istri maupun keluarga buruh pelabuhan, termasuk diharapkan dukungan permodalan melalui program TJSL/CSR.
Langkah ini dinilai penting untuk :
- Memperkuat ekonomi keluarga pekerja,
- Meningkatkan pendapatan masyarakat pelabuhan,
- Menciptakan kemandirian ekonomi buruh.
4. PROGRAM PERUMAHAN PEKERJA PELABUHAN
SP TKBM Indonesia saat ini juga tengah mengupayakan program “PERUMAHAN PEKERJA PELABUHAN INDONESIA”
secara bertahap di berbagai wilayah pelabuhan nasional tahap awal di Jakarta Utara.
SP TKBM Indonesia berharap adanya dukungan penyediaan lahan idle di sekitar kawasan pelabuhan guna mendukung pembangunan hunian pekerja.
Karena menurut Subhan yang juga Presidium Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia
“Kesejahteraan buruh tidak hanya berbicara soal upah, tetapi juga tentang kualitas hidup dan masa depan keluarga pekerja” .
5. LIBATKAN BURUH DALAM PERUMUSAN TARIF
SP TKBM Indonesia menegaskan bahwa pembahasan tarif pelabuhan harus dilakukan secara :
- Terbuka,
- Partisipatif,
- Berkeadilan.
Karena itu SP TKBM Indonesia mendorong agar Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia dilibatkan dalam :
- Dialog kepelabuhanan,
- Pembahasan tarif,
- Transformasi logistik nasional, serta
- Kebijakan strategis sektor pelabuhan.
Menurut SP TKBM Indonesia
Buruh pelabuhan bukan sekadar objek kebijakan, tetapi bagian utama yang menjaga denyut logistik nasional tetap berjalan.
“PELABUHAN MAJU, BURUH HARUS IKUT MAJU”
Di tengah tantangan ekonomi global dan perubahan industri logistik dunia, SP TKBM Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan pelabuhan nasional yang modern, kuat, dan kompetitif.
Namun organisasi tersebut mengingatkan :
Kemajuan pelabuhan harus diukur bukan hanya dari tingginya crane dan besarnya investasi, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup buruh pelabuhan Indonesia.
Karena pada akhirnya BURUH PELABUHAN ADALAH PENJAGA URAT NADI EKONOMI NASIONAL.
