AKSES KPR PEKERJA PERLU DIPERLUAS, PEMERINTAH DAN PERBANKAN DIDORONG HADIRKAN PEMBIAYAAN YANG LEBIH INKLUSIF

AKSES KPR PEKERJA PERLU DIPERLUAS, PEMERINTAH DAN PERBANKAN DIDORONG HADIRKAN PEMBIAYAAN YANG LEBIH INKLUSIF

Pekerja Tetap, Kontrak hingga Harian Lepas Membutuhkan Kesempatan yang Adil untuk Memiliki Rumah

 

Jakarta, 20 November 2026, TKBM News – Kepemilikan rumah masih menjadi salah satu tantangan besar bagi pekerja Indonesia. Di tengah kebutuhan hidup dan tanggung jawab ekonomi keluarga, memiliki rumah sendiri bukan sekadar persoalan ketersediaan hunian, tetapi juga menyangkut kemampuan mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kondisi penghasilan dan karakteristik pekerjaan.

Tidak sedikit pekerja yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk membeli rumah, tetapi masih menghadapi berbagai kendala ketika memasuki proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Persyaratan administrasi, verifikasi penghasilan, status hubungan kerja, penilaian kelayakan kredit, hingga panjangnya proses pengajuan menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian.

Tantangan tersebut semakin terasa bagi pekerja kontrak dan harian lepas yang memiliki pola penghasilan berbeda dengan pekerja tetap. Padahal, kelompok pekerja tersebut juga memiliki kebutuhan yang sama untuk memperoleh hunian layak dan membangun kehidupan keluarga yang lebih sejahtera.

Karena itu, perluasan akses pembiayaan perumahan menjadi agenda penting yang membutuhkan perhatian pemerintah, perbankan, pengembang, perusahaan, koperasi, dan organisasi pekerja.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian KOPPELINDO PROPERTY. Dalam keterangannya di Kantor KOPPELINDO PROPERTY, Jakarta, Jumat (20/11/2026), Direktur KOPPELINDO PROPERTY, M. Reza, mendorong pemerintah dan industri perbankan untuk mengembangkan kebijakan pembiayaan perumahan yang lebih inklusif, khususnya bagi pekerja dengan beragam status hubungan kerja dan pola penghasilan.

Menurutnya, kebijakan perumahan pekerja harus memperhatikan dua aspek sekaligus, yaitu ketersediaan rumah dan kemudahan akses pembiayaan untuk memilikinya.

“Jangan sampai pekerja memiliki keinginan untuk membeli rumah, tetapi kesempatan tersebut terhambat oleh proses pembiayaan yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik pekerjaan dan pola penghasilannya. Pekerja tetap, pekerja kontrak, maupun pekerja harian lepas harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengakses pembiayaan perumahan,” ujar M. Reza.

Baca Juga  BURUH PELABUHAN BERGERAK! PRESIDEN, MENKEU & MENDIK WAJIB STOP BEASISWA LUAR NEGERI — PRIORITASKAN BURUH PELABUHAN, ANAK & KELUARGA SEKOLAH DAN JADI SARJANA DI NEGERI SENDIRI !

 Status Pekerjaan Tidak Seharusnya Menjadi Satu-satunya Ukuran

M. Reza berpandangan bahwa perkembangan dunia kerja telah menciptakan beragam pola hubungan kerja dan penghasilan. Tidak seluruh pekerja memiliki status karyawan tetap dengan pendapatan bulanan yang sama.

Ada pekerja kontrak, pekerja harian lepas, pekerja berdasarkan target, hingga pekerja dengan sistem penghasilan yang mengikuti aktivitas pekerjaan.

Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan metode penilaian kelayakan pembiayaan KPR.

Perbankan diharapkan tidak hanya melihat status hubungan kerja, tetapi juga dapat mempertimbangkan kesinambungan pendapatan, riwayat pekerjaan, bukti penghasilan, kemampuan keuangan keluarga, serta rekam jejak pembayaran calon debitur.

“Kami tidak meminta perbankan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut tetap harus menjadi dasar dalam penyaluran kredit. Namun, perlu ada pendekatan penilaian yang lebih komprehensif dan objektif agar pekerja kontrak maupun harian lepas yang memiliki kemampuan membayar tidak kehilangan kesempatan untuk memiliki rumah,” jelasnya.

 Penyederhanaan Proses KPR Menjadi Kebutuhan Mendesak

Selain akses pembiayaan, proses pengajuan KPR juga perlu menjadi perhatian. Pekerja membutuhkan pelayanan yang jelas, sederhana, transparan, dan efisien.

Beberapa langkah yang perlu didorong meliputi penyederhanaan administrasi, percepatan verifikasi dokumen, pengembangan metode pembuktian penghasilan, transparansi biaya pembiayaan, serta penguatan layanan konsultasi bagi calon konsumen.

M. Reza juga mendorong optimalisasi berbagai skema pembiayaan perumahan, termasuk fasilitas KPR Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pekerja harus memperoleh informasi yang memadai sejak awal mengenai persyaratan, kemampuan pembiayaan, uang muka, bunga atau margin, tenor, biaya tambahan, dan seluruh kewajiban yang menyertai fasilitas KPR.

 Perbankan Perlu Lebih Dekat dengan Ekosistem Pekerja

Salah satu upaya yang perlu dikembangkan adalah memperkuat kerja sama antara perbankan dengan perusahaan, koperasi pekerja, serikat pekerja, dan asosiasi.

Baca Juga  Zaken Kabinet Prabowo Subianto Mampu Atasi 4 Batu Terjal Indonesia

Melalui kerja sama tersebut, kebutuhan perumahan pekerja dapat dihimpun secara lebih terstruktur. Data dan dokumen calon konsumen juga dapat dipersiapkan dengan lebih baik sebelum memasuki proses verifikasi dan analisis kredit oleh bank.

Dalam konteks ini, KOPPELINDO PROPERTY mendorong penguatan peran agregator sebagai penghubung antara kebutuhan pekerja, pengembang perumahan, dan lembaga pembiayaan.

“Kami ingin membangun ekosistem yang saling terhubung. Pekerja mendapatkan informasi dan pendampingan, pengembang memiliki akses terhadap pasar konsumen pekerja, sedangkan perbankan dapat menjangkau calon nasabah melalui pola kerja sama yang lebih terorganisasi. Namun, keputusan pembiayaan tetap sepenuhnya menjadi kewenangan bank berdasarkan analisis kelayakan dan ketentuan yang berlaku,” kata M. Reza. Gerakan 1 Juta Perumahan Pekerja Membutuhkan Dukungan Pembiayaan

Kebutuhan memperluas akses pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam Gerakan 1 Juta Perumahan Pekerja yang diinisiasi KOPPELINDO sebagai kontribusi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah.

Gerakan ini diarahkan untuk membangun kolaborasi antara pekerja, perusahaan, koperasi, serikat pekerja, asosiasi, pengembang, perbankan, dan lembaga terkait.

Menurut M. Reza, target besar perumahan pekerja tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan lahan dan pembangunan unit rumah. Diperlukan dukungan sistem pembiayaan yang mampu menjangkau berbagai kelompok pekerja.

“Gerakan 1 Juta Perumahan Pekerja membutuhkan dukungan bersama. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan, perbankan memperluas akses pembiayaan, pengembang menghadirkan hunian sesuai kemampuan pasar pekerja, dan organisasi pekerja membantu mengonsolidasikan kebutuhan anggotanya,” ungkapnya.

Membangun Masa Depan Keluarga Pekerja

Pada akhirnya, kebijakan perumahan pekerja harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumah bukan sekadar bangunan atau aset ekonomi, melainkan tempat membangun keluarga, memberikan rasa aman, dan mempersiapkan masa depan generasi berikutnya.

Oleh karena itu, kemudahan pembiayaan dan proses KPR perlu menjadi perhatian bersama agar semakin banyak pekerja memperoleh kesempatan memiliki rumah secara layak, aman, dan sesuai kemampuan keuangan.

Baca Juga  KAWASAN INDUSTRI KOPERASI NUSANTARA (KIKN)

“Harapan kami sederhana, semakin banyak pekerja Indonesia memiliki kesempatan untuk mempunyai rumah. Kita harus membangun sistem yang memberikan akses lebih luas, proses yang lebih mudah, perlindungan konsumen yang baik, dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan,” tutup M. Reza.

 

KOPPELINDO PROPERTY

AGREGATOR PERUMAHAN PEKERJA

 

PEKERJA PUNYA RUMAH, KELUARGA PUNYA MASA DEPAN