KOPPELINDO DORONG PENGHAPUSAN SLIK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRATIF KPR PERUMAHAN PEKERJA Reformasi KPR Nasional, Saatnya Pemerintah Membuka Akses Rumah bagi Seluruh Pekerja Indonesia

KOPPELINDO DORONG PENGHAPUSAN SLIK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRATIF KPR PERUMAHAN PEKERJA

Reformasi KPR Nasional, Saatnya Pemerintah Membuka Akses Rumah bagi Seluruh Pekerja Indonesia

Jangan Biarkan SLIK Menjadi Penghalang Pekerja Memiliki Rumah

 

Jakarta, 18 November 2026,TKBM News – Persoalan akses kepemilikan rumah bagi pekerja Indonesia kembali menjadi perhatian. Keterbatasan akses pembiayaan, persyaratan administratif perbankan, serta penggunaan riwayat kredit dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dinilai perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.

Dalam konferensi pers di Sekretariat Nasional Gerakan Peradaban, Jakarta, 18 November 2026, Subhan Hadil, Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia sekaligus Presidium Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia, menyampaikan dorongan agar pemerintah melakukan reformasi kebijakan pembiayaan perumahan nasional melalui gagasan KPR Perumahan Pekerja atau KPR Peradaban.

Subhan menegaskan bahwa pekerja Indonesia harus memperoleh kesempatan yang lebih adil untuk memiliki rumah. Menurutnya, catatan kredit masa lalu tidak semestinya menjadi penghalang administratif yang secara otomatis menutup kesempatan pekerja untuk mengajukan KPR, terutama ketika mereka saat ini memiliki pekerjaan, penghasilan, dan kemampuan untuk membayar cicilan.

“Jangan sampai pekerja yang setiap hari bekerja, memperoleh penghasilan, dan ikut menggerakkan perekonomian bangsa justru tidak memiliki kesempatan mengajukan KPR hanya karena persoalan catatan kredit masa lalu. Kita ingin pemerintah membuka jalan melalui kebijakan pembiayaan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” menjadi pesan utama yang diusung dalam gagasan KPR Peradaban.

MENDORONG PENGHAPUSAN SLIK SEBAGAI PERSYARATAN ADMINISTRATIF KPR

Melalui KOPPELINDO, Subhan mendorong pemerintah menginisiasi reformasi kebijakan dengan menghapus SLIK sebagai persyaratan administratif wajib pengajuan KPR Perumahan Pekerja.

Usulan tersebut diarahkan agar pekerja tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan pembiayaan dan menjalani penilaian berdasarkan kemampuan ekonomi secara menyeluruh.

Baca Juga  MAYDAY BURUH PELABUHAN SAAT BURUH TERUS DIPERAS, NEGARA TAK BOLEH LAGI NETRAL

SLIK tetap memiliki fungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga keuangan dalam melakukan analisis risiko. Namun, penggunaannya perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak menjadi penghalang otomatis bagi pekerja yang ingin mengakses pembiayaan rumah.

KPR Peradaban mendorong perubahan pendekatan penilaian dari ketergantungan pada persyaratan administratif menuju penilaian kemampuan membayar atau ability to pay assessment.

Penilaian dapat mempertimbangkan penghasilan aktual, rekening koran, bukti pembayaran upah, keberlanjutan pekerjaan, masa kerja, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, beban pengeluaran keluarga, serta kemampuan membayar angsuran.

Dengan demikian, pekerja tetap, kontrak, harian lepas, hingga pekerja informal dapat memperoleh kesempatan penilaian yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing.

REFORMASI KPR NASIONAL MEMBUTUHKAN KEBERPIHAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subhan menilai bahwa persoalan kepemilikan rumah pekerja tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan bisnis antara pengembang dan perbankan. Diperlukan kebijakan pemerintah yang mampu menghubungkan kebutuhan pekerja dengan sistem pembiayaan perumahan nasional.

Karena itu, pemerintah didorong membuka pembahasan lintas lembaga bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan industri perbankan.

Sejumlah agenda yang perlu diperjuangkan meliputi :

  1. Penghapusan SLIK sebagai persyaratan administratif wajib pengajuan KPR Perumahan Pekerja.
  2. Pengembangan penilaian pembiayaan berdasarkan kemampuan membayar dan penghasilan aktual.
  3. Pembukaan akses KPR bagi pekerja tetap, kontrak, harian lepas, dan informal.
  4. Pengembangan skema angsuran sesuai karakteristik pendapatan pekerja.
  5. Penguatan dukungan BPJS Ketenagakerjaan melalui program perumahan dan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) sesuai ketentuan.
  6. Penguatan kemitraan perusahaan, koperasi, serikat pekerja, pengembang, dan perbankan.

Reformasi ini tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan, perlindungan konsumen, dan kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran.

GERAKKAN 1 JUTA PERUMAHAN PEKERJA

Selain memperjuangkan reformasi kebijakan pembiayaan, Subhan Hadil juga menggerakkan Gerakan 1 Juta Perumahan Pekerja dalam kapasitasnya sebagai Ketua–CEO KOPPELINDO.

Baca Juga  Dalam Kasus Dugaan Korupsi PT APBI Surabaya ( Pelindo )Jangan Dengan Kriminalisasi Prestasi Penegakan Hukum Jangan Dibangun di Atas Kriminalisasi

Gerakan tersebut merupakan inisiatif KOPPELINDO untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja Indonesia sekaligus menjadi kontribusi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah.

Melalui KOPPELINDO PROPERTY, gerakan ini dikembangkan dengan pendekatan Agregator Perumahan Pekerja yang menghubungkan pekerja, perusahaan, koperasi, serikat pekerja, asosiasi, pengembang, perbankan, dan mitra strategis lainnya.

KOPPELINDO PROPERTY mengambil peran dalam menghimpun kebutuhan perumahan pekerja, membangun kemitraan dengan pengembang, mengorganisasikan calon konsumen, serta menghubungkan kebutuhan pembiayaan dengan lembaga keuangan.

Pendekatan ini diharapkan mampu membangun ekosistem perumahan pekerja yang lebih terstruktur, mulai dari pendataan kebutuhan hunian hingga proses pengajuan pembiayaan.

Bagi Subhan, pembangunan rumah dan pembukaan akses pembiayaan harus berjalan beriringan. Sebab, sebanyak apa pun rumah yang dibangun, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan pekerja apabila mereka tidak memperoleh kesempatan untuk membelinya melalui pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kemampuan.

DARI PERJUANGAN BURUH MENUJU PERJUANGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEKERJA

Sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia dan Presidium Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia, Subhan membawa persoalan perumahan ke dalam agenda kesejahteraan pekerja yang lebih luas.

Pekerja pelabuhan, pekerja industri, pekerja transportasi, pekerja kontrak, dan pekerja harian lepas memiliki kebutuhan yang sama terhadap kepastian tempat tinggal bagi keluarganya.

Kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya dilihat dari kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Kesempatan memiliki rumah juga harus menjadi bagian dari perjuangan peningkatan kualitas hidup.

Dalam perspektif tersebut, KPR Peradaban menjadi gagasan yang menghubungkan perjuangan hak dan kesejahteraan pekerja dengan reformasi sistem pembiayaan perumahan nasional.

Rumah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan tempat keluarga membangun kehidupan, membesarkan anak, dan menyiapkan masa depan.

SAATNYA PEMERINTAH MEMBUKA JALAN BAGI PEKERJA INDONESIA

Konferensi pers di Sekretariat Nasional Gerakan Peradaban ini menjadi momentum untuk menyampaikan gagasan reformasi pembiayaan perumahan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga  Badan Penggerak Ekonomi Indonesia Sambut Baik Program Koperasi Desa Merah Putih

KOPPELINDO mendorong agar KPR Perumahan Pekerja atau KPR Peradaban menjadi agenda pembahasan nasional, dengan fokus pada perluasan kesempatan pengajuan KPR, penghapusan SLIK sebagai persyaratan administratif wajib, serta pengembangan penilaian pembiayaan berdasarkan kemampuan ekonomi pekerja.

Pesan yang ingin disampaikan sederhana: pekerja bukan hanya penggerak ekonomi bangsa, tetapi juga berhak menikmati hasil pembangunan melalui kepemilikan rumah.

KPR PERADABAN MEMBUKA AKSES PEMBIAYAAN, MEMPERLUAS KESEMPATAN KEPEMILIKAN RUMAH, DAN MEMBANGUN MASA DEPAN KELUARGA PEKERJA INDONESIA.

KOPPELINDO PROPERTY
Worker Housing Aggregator & Consultant

GERAKAN 1 JUTA PERUMAHAN PEKERJA

PEKERJA PUNYA RUMAH, KELUARGA PUNYA MASA DEPAN.

Posting Terkait

Jangan Lewatkan