NEGARA WAJIB HADIR
MEMBANGUN PELAYARAN RAKYAT DAN KOPERASI
PELAYARAN RAKYAT
Strategi Besar Kemandirian Ekonomi Maritim Nasional Menuju Indonesia Emas 2045
“Mewujudkan Kedaulatan Laut, Keadilan Ekonomi, dan Kebangkitan Rakyat Maritim Indonesia.”
Indonesia Tidak Akan Menjadi Negara Maju Tanpa Kebangkitan Maritim Rakyat
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17 ribu pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke, dipersatukan oleh laut, jalur pelayaran, dan aktivitas ekonomi maritim yang sejak ratusan tahun lalu menjadi denyut kehidupan bangsa Nusantara.
Laut bagi Indonesia bukan sekadar ruang geografis. Laut adalah :
- Sumber kehidupan rakyat,
- Jalur distribusi nasional,
- Pusat perdagangan,
- Ruang pertahanan negara,
- Sumber energi dan pangan,
- sekaligus Simbol kedaulatan bangsa.
Namun dalam praktik pembangunan nasional selama puluhan tahun, sektor maritim rakyat belum memperoleh perhatian strategis yang proporsional. Orientasi pembangunan lebih banyak bertumpu pada ekonomi daratan dan industrialisasi perkotaan, sementara masyarakat pesisir, pelayaran rakyat, nelayan tradisional, koperasi pelayaran rakyat, serta buruh pelabuhan masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural.
Padahal dalam negara kepulauan seperti Indonesia, pelayaran rakyat bukan sekadar aktivitas transportasi tradisional. Pelayaran rakyat adalah :
- Instrumen pemersatu nusantara,
- Tulang punggung distribusi antar pulau,
- Penggerak ekonomi wilayah terpencil,
- Penopang ketahanan logistik nasional,
- Sekaligus bagian penting dari kedaulatan ekonomi Indonesia.
Karena itu, pembangunan pelayaran rakyat dan koperasi pelayaran rakyat bukan hanya program ekonomi biasa, tetapi agenda strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045.
KRISIS PARADIGMA PEMBANGUNAN MARITIM NASIONAL
Salah satu persoalan terbesar pembangunan Indonesia adalah belum lahirnya paradigma maritim nasional yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Selama ini pembangunan sektor maritim sering lebih berorientasi pada :
- Investasi besar,
- Pelabuhan industri skala korporasi,
- Perdagangan internasional,
- Kepentingan ekonomi global.
Sementara pelayaran rakyat yang nyata-nyata menjaga konektivitas nasional justru masih tertinggal. bahkan sengaja di pinggirkan.
Akibatnya :
- Kapal rakyat terpinggirkan dan menua,
- Pelabuhan rakyat disisihkan dan tertinggal,
- Koperasi pelayaran rakyat lemah,
- Akses modal sulit,
- Biaya operasional tinggi,
- Perlindungan pekerja rendah,
- Generasi muda mulai meninggalkan sektor maritim rakyat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Indonesia akan menghadapi ancaman serius :
- Ketimpangan ekonomi pesisir,
- Tingginya biaya logistik nasional,
- Melemahnya konektivitas antar pulau,
- Ketergantungan terhadap perusahaan besar,
- bahkan hilangnya kemandirian ekonomi maritim nasional.
PELAYARAN RAKYAT ADALAH PILAR KEDAULATAN NASIONAL
Di banyak wilayah Indonesia, terutama kepulauan terpencil, pelayaran rakyat adalah satu-satunya jalur kehidupan masyarakat.
Kapal rakyat mengangkut :
- Sembako,
- Hasil pertanian,
- Hasil perikanan,
- Material bangunan,
- Kebutuhan kesehatan,
- hingga mobilitas masyarakat.
Ketika jalur distribusi besar tidak menjangkau daerah terpencil, pelayaran rakyat tetap hadir menjaga kehidupan ekonomi masyarakat.
Artinya, pelayaran rakyat sesungguhnya menjalankan fungsi strategis negara.
Karena itu negara tidak boleh memperlakukan pelayaran rakyat sebagai sektor marginal atau sekadar usaha tradisional kecil.
Negara wajib menjadikan pelayaran rakyat sebagai :
- Bagian dari sistem logistik nasional,
- Instrumen pemerataan pembangunan,
- Kekuatan ekonomi rakyat,
- serta bagian dari strategi ketahanan nasional.
KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL NEGARA
Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa :
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”
Makna konstitusi tersebut sangat jelas :
negara wajib membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepada pemilik modal besar.
Dalam konteks maritim, amanat konstitusi berarti :
- Negara wajib melindungi pelayaran rakyat,
- Negara wajib memperkuat koperasi maritim,
- Negara wajib memastikan keadilan distribusi ekonomi laut,
- Negara wajib mencegah monopoli sektor logistik nasional, dan
- Negara wajib menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.
Pembangunan maritim tanpa keberpihakan kepada rakyat hanya akan melahirkan ketimpangan baru di laut Indonesia.
INDONESIA EMAS 2045 HARUS DIMULAI DARI LAUT
Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi tinggi atau pembangunan infrastruktur megah.
Indonesia Emas adalah cita-cita menghadirkan :
- Keadilan sosial,
- Pemerataan pembangunan,
- Kemandirian ekonomi,
- Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Hal tersebut tidak mungkin tercapai tanpa kebangkitan ekonomi maritim nasional.
Mengapa ?
Karena masa depan Indonesia berada di laut :
- Jalur perdagangan dunia ada di perairan Indonesia,
- Potensi logistik nasional bergantung pada transportasi laut,
- Sumber pangan masa depan berasal dari kelautan,
- Kekuatan geopolitik Indonesia berada di wilayah maritim.
Karena itu, Indonesia Emas harus dibangun melalui :
- Penguatan pelayaran rakyat,
- Modernisasi pelabuhan rakyat,
- Pembangunan koperasi maritim,
- Hilirisasi industri kelautan, serta
- Pemberdayaan masyarakat pesisir.
SELARAS DENGAN ASTA CITA
Pembangunan pelayaran rakyat dan koperasi maritim sangat selaras dengan arah pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.
1. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan
Koperasi pelayaran rakyat merupakan bentuk nyata ekonomi Pancasila yang :
- Berbasis gotong royong,
- Memperkuat rakyat kecil, dan
- Menciptakan pemerataan ekonomi.
2. Memperkuat Kedaulatan Bangsa
Bangsa yang kuat adalah bangsa yang menguasai lautnya sendiri.
Pelayaran rakyat yang kuat akan memperkuat :
- Konektivitas nusantara,
- Distribusi nasional,
- Stabilitas wilayah perbatasan,
- Ketahanan logistik nasional.
3. Menciptakan Lapangan Kerja Nasional
Sektor maritim mampu menyerap jutaan tenaga kerja melalui :
- Pelayaran,
- Pelabuhan,
- Galangan kapal,
- Logistik,
- Perikanan,
- Pergudangan,
- Industri turunannya.
4. Pemerataan Pembangunan Nasional
Pembangunan maritim akan membuka pertumbuhan ekonomi baru di :
- Wilayah pesisir,
- Pulau kecil,
- Kawasan timur Indonesia, dan
- Daerah tertinggal.
5. Mendorong Industrialisasi Nasional
Pelayaran rakyat dan koperasi Pelayaran Rakyat dapat menjadi bagian penting dari :
- Industri galangan kapal nasional,
- Hilirisasi hasil laut,
- Industri logistik nasional,
- Rantai pasok nasional berbasis rakyat.
NEGARA HARUS HADIR SECARA NYATA
1. Modernisasi Nasional Pelayaran Rakyat
Negara wajib :
- Membangun kapal rakyat modern,
- Membantu peremajaan armada,
- Mendukung teknologi navigasi,
- dan Meningkatkan standar keselamatan pelayaran.
2. Pembiayaan Khusus Maritim Rakyat
Negara harus menghadirkan :
- Kredit lunak kapal rakyat,
- Subsidi bunga,
- Pembiayaan Koperasi Pelayaran Rakyat,
- Dana bergulir,
- serta Penjaminan usaha rakyat maritim.
3. Subsidi BBM dan Operasional
Pelayaran rakyat menjalankan fungsi distribusi nasional, sehingga negara wajib memberi :
- BBM subsidi,
- Subsidi docking,
- Insentif pelabuhan,
- Pengurangan pajak operasional.
4. Revitalisasi Pelabuhan Rakyat
Indonesia membutuhkan :
- Dermaga Pelayaran Rakyat modern,
- Cold Storage,
- Gudang Logistik pesisir,
- Digitalisasi pelabuhan,
- dan Kawasan ekonomi maritim rakyat.
5. Perlindungan Buruh dan Awak Kapal
Negara wajib menjamin dan membantu dukungan :
- BPJS pekerja maritim,
- Keselamatan kerja,
- Sertifikasi pelaut,
- Asuransi kecelakaan,
Perlindungan hukum pekerja laut.
PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Memimpin pembangunan konektivitas laut nasional dan modernisasi pelayaran rakyat.
Kementerian Koperasi Republik Indonesia
Membangun dan membuat program dukungan dan stimulan koperasi pelayaran rakyat nasional sebagai pilar ekonomi rakyat.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Menghadirkan dukungan fiskal, pembiayaan murah, dan insentif maritim rakyat.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Memperkuat distribusi perdagangan antar pulau dan logistik nasional.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Mengintegrasikan ekonomi pesisir, hasil laut, dan industri kelautan nasional.
MEMBANGUN POROS EKONOMI MARITIM RAKYAT
Indonesia harus membangun paradigma baru
bukan ekonomi yang hanya tumbuh di kota besar, tetapi ekonomi yang tumbuh dari :
- Pelabuhan rakyat,
- Pesisir,
- Pulau-pulau kecil, dan
- Jalur pelayaran nusantara.
Kebangkitan pelayaran rakyat akan melahirkan :
- Kedaulatan ekonomi,
- Pemerataan nasional,
- Ketahanan logistik,
- Kebangkitan maritim Indonesia.
PENUTUP
Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di lautnya sendiri.
Bangsa ini harus kembali menjadi bangsa pelaut yang kuat, mandiri, dan berdaulat secara ekonomi.
Pelayaran rakyat bukan simbol keterbelakangan.
Pelayaran rakyat adalah fondasi masa depan Indonesia maritim.
Negara wajib hadir.
Negara wajib melindungi.
Negara wajib membangun.
Negara wajib memihak kepada rakyat maritim Indonesia.
Karena menuju Indonesia Emas 2045, kebangkitan maritim nasional hanya dapat terwujud apabila :
- Laut dikelola untuk kesejahteraan rakyat,
- Koperasi diperkuat sebagai alat perjuangan ekonomi, dan
- Pelayaran rakyat dijadikan pilar utama pembangunan nasional.
“BangkitnyaPelayaran Rakyat & Koperasi Pelayaran Rakyat Adalah Bangkitnya Kedaulatan Ekonomi Indonesia.”
OLeh : Subhan Hadil – Dewan Pengawas Pusat Koperasi Pelayaran Rakyat (PUSKOPELRA)
