Opini :
NEGARA MAU HAPUS OUTSOURCING ATAU SEKADAR BICARA ?
Jika “Kerajaan Outsourcing” Ada di Lingkaran BUMN, Beranikah Dibongkar ?
Wacana penghapusan outsourcing kembali diangkat ke permukaan oleh pemerintahan . Narasinya terdengar tegas negara ingin berpihak pada buruh.
Namun publik terutama buruh pelabuhan—tidak butuh narasi.
Yang ditunggu adalah tindakan.
Karena selama ini, outsourcing bukan sekadar sistem kerja. Ia telah menjelma menjadi mesin eksploitasi yang dilegalkan negara sendiri melalui dan diperluas dalam .
PELABUHAN TEMPAT NEGARA DIUJI, BUKAN BERSEMBUNYI
Jika pemerintah serius, maka ujiannya bukan di seminar, bukan di pidato.
Ujiannya ada di pelabuhan.
Di bawah pengelolaan BUMN seperti , praktik outsourcing justru hidup subur—bahkan di fungsi paling vital :
- Pekerja administrasi
- Petugas operasional
- Tenaga keamanan
- Kru kapal
- Pekerja inti lini 1
- Tenaga HSE (Health, Safety, Environment)
- Dan berbagai fungsi lainnya
Mereka adalah penjaga denyut logistik nasional.
Mereka bekerja di ruang risiko tinggi, mengawal keselamatan, memastikan arus barang tetap berjalan.
Tapi status mereka ?
Bukan pekerja tetap. Bukan prioritas. Bukan siapa-siapa dalam sistem.
- Upah ditekan
- Jaminan sosial minim
- Kontrak rapuh
- Sewaktu-waktu bisa diganti
Kerja inti, status pinggiran.
Inilah ironi yang terus dipelihara.
OUTSOURCING, BISNIS BESAR DI BALIK DERITA BURUH PELABUHAN
Mari jujur Outsourcing hari ini bukan sekadar kebijakan. Ia adalah industri bernilai triliunan rupiah.
Ada entitas besar—dengan jaringan kuat—yang :
- Menguasai pasokan tenaga kerja
- Menjadi vendor tetap di sistem pelabuhan
- Hidup dari skema kontrak berulang
- Menyatu dalam ekosistem bisnis BUMN
Semakin banyak buruh tidak tetap, semakin besar keuntungan yang mengalir.
Ini bukan lagi praktik—ini sistem.
JIKA “KERJAAN BESAR” ITU ADA DI DALAM, BERANI DIBONGKAR ?
Sekarang masuk ke inti persoalan.
Bayangkan jika ada entitas besar yang terafiliasi dengan ataupun BUMN pelabuhan seperti —bahkan hingga anak perusahaan maupun cucu perusahaan—yang selama ini menjadi “pengendali tenaga kerja outsourcing” di pelabuhan.
Maka ini bukan lagi isu buruh.
Ini adalah ujian nyali negara.
Beranikah :
- Negara menyentuh jaringan bisnis di lingkarannya sendiri ?
- Menghentikan kontrak outsourcing yang selama ini “aman” karena berada dalam sistem BUMN?
- Mengangkat pekerja inti—kru kapal pandu, lini 1, HSE—menjadi pekerja tetap tanpa kompromi ?
- Atau justru Negara memilih diam karena yang harus disentuh adalah kekuatan sendiri ?
lJANGAN MAIN SETENGAH HATI
Jika pemerintah benar-benar ingin menghapus outsourcing, maka tidak ada ruang untuk kompromi.
Langkahnya harus brutal, jelas, dan langsung terasa:
- Hapus total outsourcing di fungsi inti pelabuhan
- Angkat seluruh pekerja menjadi pegawai tetap
- Standarisasi upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja
- Audit dan bongkar seluruh vendor tenaga kerja—tanpa pandang afiliasi
Kalau tidak berani melakukan ini di pelabuhan, maka Jangan bicara penghapusan outsourcing di sektor lain. Itu hanya ilusi.
NEGARA DI PERSIMPANGAN —BERPIHAK ATAU BERMAIN AMAN?
Ini bukan lagi soal kebijakan.
Ini soal keberpihakan dan keberanian.
Di satu sisi :
- Jutaan buruh menunggu kepastian
- Pekerja pelabuhan mempertaruhkan keselamatan setiap hari
Di sisi lain :
- Ada sistem besar yang nyaman dengan status quo
- Ada kepentingan ekonomi yang tidak ingin disentuh
Maka hari ini, publik menunggu satu jawaban sederhana
Apakah negara benar-benar akan menghapus outsourcing atau hanya mengganti wajahnya agar terlihat lebih manusiawi ?
Karena jika pelabuhan yang berada langsung di bawah kendali negara saja tidak mampu dibersihkan dari outsourcing…
Maka semua janji itu runtuh sebelum benar-benar dimulai
