Anak Buruh Pelabuhan Tersingkir dari KIP, Negara Harus Buka Data
SP TKBM Indonesia Berikan Dukungan terhadap Arah Presiden Prabowo Dorong Transparansi KIP dan LPDB demi Keadilan Pendidikan. Buruh Pelabuhan Desak Audit Terbuka .
Jakarta, 18 Januari 2026, TKBM News — Di tengah janji negara tentang pemerataan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia unggul, jutaan anak buruh kembali berada di luar pagar kebijakan. Dari sekitar 9,9 juta mahasiswa aktif di Indonesia, hanya sekitar 1,1 juta yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Angka ini menyisakan pertanyaan besar : ke mana alokasi KIP Kuliah ? dan Dana Abadi Pendidikan LPDB selama ini diarahkan ?
Bagi buruh pelabuhan, data itu bukan sekadar statistik. Ia adalah potret ketidakadilan yang dialami langsung oleh anak-anak pekerja logistik nasional—mereka yang orang tuanya menopang arus barang, energi, dan pangan Indonesia, namun justru tertinggal saat negara membagi akses pendidikan tinggi.
Buruh Pelabuhan di Pinggir Sistem
Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia (SP TKBMI Indonesia), Subhan Hadil, menilai kondisi ini sebagai ketimpangan struktural yang tak bisa lagi ditutup dengan retorika.
> “Buruh pelabuhan bekerja siang malam menjaga ekonomi nasional. Tapi ketika anak mereka ingin kuliah, negara justru absen. Ini bukan kegagalan individu, ini kegagalan sistem,” kata Subhan hadil.
Program buruh sekolah dan buruh sarjana yang diperjuangkan SP TKBM Indonesia selama ini disebut belum pernah memperoleh alokasi afirmatif yang jelas dan terukur, meskipun dukungan politik pernah disampaikan oleh berbagai pihak negara. Di lapangan, akses KIP bagi anak buruh pelabuhan masih bersifat sporadis, tertutup, dan kerap kalah oleh jalur-jalur non transparan.
Isu Kuota KIP dan Elite Negara
Di saat anak buruh tersisih, isu sensitif mulai mencuat ke ruang publik. Di berbagai daerah dan lingkungan kampus, beredar informasi mengenai alokasi KIP yang terkonsentrasi pada jalur tertentu, termasuk dugaan pemegang kuota KIP keterkaitan dengan dan lembaga negara lainnya.
SP TKBM INDONESIA menegaskan, pihaknya tidak menuding siapa pun, namun menuntut pembukaan data secara menyeluruh.
> “Kalau tidak ada yang disalahgunakan, buka saja datanya. Siapa pemegang kuota, lewat jalur apa, berapa jumlahnya. Pendidikan tidak boleh dikelola dengan logika kuota kekuasaan,” tegas Subhan hadil.
Menurut SP TKBM Indonesia, ketertutupan informasi justru memperkuat kecurigaan publik, terlebih ketika muncul temuan penerima kuota KIP dalam jumlah besar di satu lingkaran, sementara anak buruh pelabuhan nyaris tak tersentuh.
Desakan Audit Investigasi Nasional
Atas dasar itu, SP TKBM Indonesia secara resmi mendesak pemerintah melakukan audit investigasi nasional terhadap alokasi Kuota KIP Kuliah dan Dana Abadi Pendidikan LPDB. Audit yang dimaksud bukan sekadar pemeriksaan administratif, melainkan audit substantif yang membuka pola distribusi dan jejaring rekomendasi.
Tuntutan SP TKBM Indonesia meliputi :
- Audit independen lintas kementerian dan lembaga
- Pembuktian terbalik bagi penerima kuota KIP dalam jumlah tidak wajar
- Pembukaan data publik penerima KIP berbasis kampus, wilayah, dan jalur rekomendasi
- Kuota afirmatif nasional bagi buruh pelabuhan dan pekerja sektor strategis
Bagi SP TKBM Indonesia, audit adalah langkah penyelamatan kebijakan, bukan ancaman bagi pemerintah.
Dukungan terhadap Arah Presiden Prabowo
Dalam pernyataan yang sama, Pimpinan Pusat SP TKBM Indoneaia juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan dan perluasan Dana Abadi Pendidikan melalui LPDB, termasuk wacana perluasan beasiswa hingga menjangkau 80 persen mahasiswa nasional.
SP TKBM Indonesia menilai, bila kebijakan ini dijalankan secara transparan dan berpihak, maka anak buruh pelabuhan tak lagi sekadar menjadi penonton pembangunan, melainkan bagian dari agenda besar peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Pendidikan sebagai Soal Keadilan
Bagi buruh pelabuhan, pendidikan bukan soal prestise, melainkan jalan keluar dari kemiskinan struktural. Ketika akses itu tertutup, maka yang terampas bukan hanya masa depan individu, tetapi harapan kolektif kelas pekerja.
> “Buruh bersekolah adalah jalan peradaban. Buruh bersarjana adalah masa depan Indonesia,” ujar Subhan Hadil.
Kini, tekanan publik mengarah pada satu tuntutan yang sama : Negara harus buka data, audit alokasi, dan mengembalikan KIP kepada mereka yang benar-benar berhak.
