Desak Menteri Keuangan Reformasi SLIK OJK dan Perkuat Dukungan terhadap “KPR PERADABAN – Program Perumahan Pekerja”
Jakarta, 18 Oktober 2025, TKBM News — Di tengah terus meningkatnya kebutuhan rumah layak bagi para pekerja, Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SP TKBM Indonesia) menyerukan kepada pemerintah agar segera melakukan reformasi terhadap sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) milik OJK dan memperkuat dukungan terhadap program pembiayaan perumahan pekerja melalui KPR PERADABAN.
Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, ribuan buruh pelabuhan di berbagai daerah saat ini tidak dapat mengakses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) akibat status kredit yang rendah atau riwayat pinjaman mikro di masa lalu. Hal ini menyebabkan banyak pekerja sektor pelabuhan, logistik, dan kawasan industri kehilangan kesempatan memiliki rumah layak, meskipun mereka telah bekerja puluhan tahun melayani distribusi ekonomi nasional.
“SLIK OJK yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keuangan justru menjadi penghalang bagi rakyat kecil untuk punya rumah. Kami meminta Menteri Keuangan turun tangan agar sistem ini direformasi, dan supaya akses pembiayaan rumah bagi pekerja tidak lagi dikunci oleh riwayat pinjaman kecil di masa lalu,”
tegas Subhan Hadil dalam keterangan resminya di Jakarta.
KPR PERADABAN : Membangun Martabat Pekerja Melalui Kepemilikan Rumah
Sebagai respons konkret terhadap persoalan ini, SP TKBM Indonesia bersama KOPPELINDO MANDIRI (Koperasi Pekerja Pelabuhan Indonesia Mandiri) — badan otonom koperasi SP TKBM Indonesia yang fokus pada penyediaan perumahan dan kebutuhan pangan pekerja — menggagas Program KPR PERADABAN, yaitu model pembiayaan perumahan pekerja berbasis koperasi, solidaritas, dan jaminan sosial tenaga kerja.
KPR PERADABAN dirancang dengan semangat “Dari Pekerja, Untuk Pekerja”, yang mengintegrasikan sumber daya koperasi, dukungan lembaga keuangan nasional, serta kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang memungkinkan peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan fasilitas pembiayaan rumah.
“Kami ingin menciptakan sistem baru di mana pekerja pelabuhan bisa punya rumah tanpa harus tersandera SLIK. Melalui kolaborasi antara SP TKBM Indonesia, KOPPELINDO MANDIRI, BPJS Ketenagakerjaan, dan Himbara, kami ingin melahirkan skema pembiayaan nasional yang benar-benar berpihak pada pekerja,” ujar Subhan Hadil.
Peran Kementerian Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Skema KPR PERADABAN
SP TKBM Indonesia mendorong Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk :
- Menyediakan jaminan kredit (credit guarantee) melalui skema jaminan dana negara bagi pekerja yang kesulitan memenuhi persyaratan SLIK OJK, sehingga bank memiliki kepastian dan keyakinan untuk menyalurkan pembiayaan rumah bagi pekerja sektor informal dan pelabuhan.
- Mendukung integrasi Program KPR PERADABAN dengan skema BPJS Ketenagakerjaan MLT, di tenor panjang dan dengan bunga rendah.
- Mendorong sinergi lintas kementerian, antara Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, dan OJK bersama KOPPELINDO MANDIRI untuk membentuk Konsorsium Perumahan Pekerja Nasional yang berfungsi menyalurkan subsidi, jaminan, dan pembiayaan mikro bagi komunitas pekerja di sektor-sektor vital seperti pelabuhan dan kawasan industri.
“Kami tidak hanya bicara soal rumah, tapi soal martabat. Pekerja pelabuhan adalah urat nadi ekonomi Indonesia. Mereka berhak atas rumah layak, lingkungan yang manusiawi, dan akses pembiayaan yang adil,”
tambah Subhan.
Kolaborasi Multipihak : Pemerintah, Koperasi, dan Dunia Usaha
KPR PERADABAN juga mengundang kolaborasi dari berbagai pihak :
- Bank-bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) maupun Bank Nasional Swasta untuk menjadi mitra pembiayaan utama.
- BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas pemanfaatan program MLT Perumahan agar dapat diakses kolektif.
- Kementerian PUPR untuk menyediakan dukungan pembiayaan perumahan pekerja dan subsidi bunga KPR.
- Pelindo dan BUMN logistik untuk membuka akses hunian pekerja di sekitar pelabuhan utama.
- Pemerintah daerah dan pengembang nasional bersama KOPPELINDO MANDORI untuk membangun kawasan perumahan berbasis komunitas pekerja.
Melalui model kemitraan ini, setiap pekerja dapat memiliki rumah dengan uang muka ringan, bunga rendah, dan tenor fleksibel, sementara pemerintah dan lembaga keuangan tetap terlindungi dengan adanya jaminan dari dana negara dan Program MLT BPJS Ketenagakerjaan.
Gerakan Peradaban dari Dermaga
SP TKBM Indonesia menegaskan bahwa perjuangan KPR PERADABAN bukan semata soal pembangunan fisik, tetapi bagian dari gerakan moral untuk membangun peradaban pekerja Indonesia.
“Dari dermaga inilah peradaban itu dimulai. Dari tangan-tangan kasar para buruh pelabuhan yang setiap hari memikul beban bangsa. Kini saatnya negara hadir bukan dengan belas kasihan, tapi dengan kebijakan yang berkeadilan,” tutup Subhan Hadil.
SP TKBM Indonesia berharap Menteri Keuangan dan seluruh lembaga terkait segera menyusun peta jalan reformasi sistem pembiayaan perumahan pekerja nasional, di mana KPR PERADABAN yang di gagas SP TKBM Indonesia dengan KOPPELINDO MANDIRI sebagai pelaksana perumahan pekerja dapat menjadi proyek percontohan nasional (pilot project) yang kelak diperluas ke seluruh sektor pekerja Indonesia.
