“KPR Peradaban – Dari Buruh, Oleh Buruh, Untuk Buruh”
Gerakan Peradaban Baru untuk Perumahan Layak Buruh Pelabuhan, Menuju Indonesia sebagai Negara Maritim Berdaya
Jakarta, 29 Juli 2025, TKBM.News – Dalam sebuah langkah bersejarah yang lahir dari denyut nadi para buruh pelabuhan, Serikat Pekerja TKBM Indonesia bersama Aliansi Nasional Pekerja Pelabuhan Indonesia meluncurkan Gerakan KPR Peradaban, sebuah inisiatif nasional untuk mewujudkan hak dasar buruh atas hunian layak. Gerakan ini menandai tonggak baru dalam sejarah perjuangan kelas pekerja—membawa semangat gotong royong dan kemandirian menuju realisasi perumahan bagi buruh, bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek utama perubahan.
Melalui KOPPELINDO Mandiri—sebuah Koperasi Pekerja Pelabuhan Indonesia Mandiri yang kini menjadi badan pelaksana utama gerakan—konsolidasi, sinergi, hingga perumusan dan penyediaan solusi perumahan dilakukan dengan pendekatan kolektif dan partisipatif. Ini bukan hanya soal membangun rumah, tapi membangun masa depan, membangun martabat, membangun peradaban.
Dari Pelabuhan Menggerakan Peradaban
Gerakan KPR Peradaban tidak lahir dari ruang seminar atau laboratorium akademik. Ia tumbuh dari peluh, dari deru aktivitas bongkar muat, dari keresahan nyata tentang mahalnya tempat tinggal dan ketidakmampuan buruh harian atau lepas mengakses kredit konvensional karena jerat SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Oleh karena itu, gerakan ini mendorong perubahan kebijakan nasional: menghapus diskriminasi SLIK terhadap buruh, membuka akses KPR subsidi atau skema multiguna produktif berbasis keanggotaan koperasi dan jaminan sosial pekerja seperti BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini gerakan dari kami, oleh kami, dan untuk kami. Bukan belas kasihan, tapi hak hidup yang layak. Kami ingin negara hadir bukan sebagai penonton, tapi sebagai penggerak,” tegas Subhan Hadil Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia.
Menggerakkan Semua Elemen :
Sinergi untuk MLT BPJS Ketenagakerjaan
Program ini juga menyatu dengan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan, yang kini didorong menjadi program unggulan untuk memberikan kemudahan pembiayaan rumah pekerja. Dalam model ini, buruh menjadi pelaksana sekaligus penerima manfaat, bukan hanya sebagai peserta pasif.
Dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif buruh dalam pembangunan, rumah-rumah pekerja akan dibangun dengan pendekatan padat karya, mempekerjakan langsung tenaga kerja pelabuhan dan komunitas lokal di wilayah pelabuhan strategis nasional seperti Tanjung Priok, Banten, Riau, Jambi, Jawa barat, Semarang, Surabaya, Makassar, Bitung, dan Jayapura.
Serapan dan Skema Pembiayaan Inklusif
Gerakan ini ditargetkan menyerap hingga 250.000 unit rumah pekerja maupun pekerja pelabuhan secara bertahap dalam 5 tahun. Model pembiayaan dilakukan melalui :
- Skema KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan,
- Skema syariah / koperasi tanpa bunga dan tanpa SLIK,
- Skema gotong royong tabungan harian koperasi pekerja,
- Insentif bantuan uang muka dari pihak berbagai mitra dan pihak yg peduli buruh pelabuhan.
Dukungan dan Arah Kebijakan Negara
Gerakan ini bukan sekadar gagasan organisasi. Ia telah menarik perhatian para pemangku kebijakan—dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PUPR, hingga Komite Perumahan Rakyat dan Perbankan Syariah. SP TKBM Indonesia dan Aliansi Nasional kini mendorong agar program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional perumahan pekerja sebagai negara maritim, dengan pelabuhan sebagai pusat ekonomi sekaligus pusat peradaban baru.
“Negara maritim yang besar harus memastikan pekerja pelabuhannya hidup layak. Membangun rumah buruh adalah membangun fondasi kejayaan bangsa,” ungkap pernyataan bersama dari para inisiator.
Ajakan kepada Semua Pihak
Kini, gerakan ini mengajak semua pihak—pemerintah, BUMN, swasta, perbankan , organisasi internasional, dan masyarakat sipil—untuk turut serta dalam Gerakan Peradaban KPR Buruh Pelabuhan. Ini adalah momentum bersejarah untuk menyatukan kekuatan bangsa dalam satu perjuangan bersama: hak atas rumah untuk seluruh pekerja pelabuhan Indonesia.
