Revolusi SDM Pelabuhan Dimulai : SP TKBM Indonesia Desak Menhub Tegakkan Sertifikasi & Dukung Program Buruh Sekolah – Buruh Sarjana
Jakarta, 21 Mei 2025, TKBM News — Seruan kuat kembali digaungkan dari komunitas buruh pelabuhan. Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SP TKBM Indonesia) menegaskan pentingnya peran Menteri Perhubungan dalam menegakkan pengawasan sertifikasi pekerja pelabuhan, sekaligus mendukung penuh program nasional “Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana” yang diluncurkan dalam rangka Milad ke-21 SP TKBM Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM pelabuhan adalah langkah mutlak untuk menuju standar internasional dalam sistem logistik nasional. “Mayoritas buruh di pelabuhan-pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, masih berpendidikan SD dan SMP. Sangat sedikit yang lulusan SMA, apalagi sarjana. Ini menjadi hambatan serius dalam memenuhi standar sertifikasi profesi, seperti Ahli K3, yang mensyaratkan pendidikan minimal D3,” ungkapnya.
Untuk itu, SP TKBM Indonesia bersama Badan Diklat TKBM Indonesia -Badiklat Pekerja Indonesia), meluncurkan program pendidikan yang revolusioner: Buruh Sekolah (Paket B dan C) dan Buruh Sarjana untuk jenjang Strata-1 di Fakultas Hukum dan Fakultas Komunikasi. Program ini ditujukan tidak hanya bagi buruh, tetapi juga keluarga mereka, agar terbangun ekosistem pendidikan pekerja yang berkelanjutan.
Badan Diklat TKBM Indonesia, sebagai garda terdepan peningkatan kompetensi, dan telah memulai pelaksanaan tahap awal Program Sertifikasi K3 bagi TKBM di Akhir November 2024, menyatakan konsen penuh terhadap upaya peningkatan skill buruh pelabuhan di seluruh Indonesia. “Kami tidak hanya menyiapkan pelatihan teknis, tetapi juga menyediakan jalur pendidikan formal sebagai solusi jangka panjang. Namun semua ini harus disertai dengan regulasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Perhubungan,” ujar Andris Junus Direktur Badan Diklat TKBM Indonesia.
SP TKBM Indonesia secara terbuka mengajak para pemilik jasa bongkar muat, perusahaan logistik, dan BUMN pelabuhan untuk mendukung melalui skema CSR pendidikan, beasiswa, dan sistem Bapak Asuh Pendidikan Buruh. Sebab, menurut Subhan, “Kualitas kerja buruh pelabuhan adalah pondasi dari kelancaran arus logistik nasional.”
Desakan agar Menteri Perhubungan turun tangan langsung pun semakin menguat. SP TKBM Indonesia bersama Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indoneisa meminta Menhub menerbitkan kebijakan penguatan dan implementasi aturan sertifikasi pekerja pelabuhan agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi bagian dari transformasi nyata.
“Jika negara ingin pelabuhan kita kompetitif secara global, maka sudah saatnya Menteri Perhubungan hadir, menertibkan praktik rekrutmen, memastikan seluruh pekerja bersertifikat, dan mendukung program pendidikan buruh yang sedang kami perjuangkan,” pungkas Subhan.
