“SAATNYA SINKRONISASI MEMBANGUN KOTA PELABUHAN”
SINGKIRKAN EGO SEKTORAL, JAUHKAN KEPENTINGAN POLITIS
— Seruan Tegas dari SP TKBM Indonesia dalam Diskusi Publik “Horor Macet Tanjung Priok” —
Jakarta Utara, Minggu, 21 April 2025, TKBM News – Di tengah pasca kelumpuhan logistik nasional yang menjalar dari pelabuhan hingga ke gang-gang pemukiman warga, Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia, Subhan H., menyerukan kebangkitan kesadaran kolektif dan pemutusan siklus pembiaran struktural yang selama ini melanggengkan penderitaan buruh, sopir, dan warga di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya.
Dalam diskusi publik bertajuk “Horor Macet Tanjung Priok, yang digelar secara hybrid di Koja, Jakarta Utara, Subhan menekankan bahwa kemacetan kronis ini bukanlah musibah alam atau insiden sesaat. Ini adalah hasil dari akumulasi abai birokrasi, ego sektoral antar lembaga, dan tidak adanya keberpihakan serius kepada manusia dalam tata kelola logistik dan pembangunan kota pelabuhan.
Analisa : Akar Masalah Bukan Sekadar Truk & Jalan
Menurut Subhan, menyampaiaka materi : Antara Pembiaran Struktural dan Krisis Sosial Ekonomi”, kemacetan parah yang melanda Jalan Yos Sudarso, Enggano, Jampea hingga koridor industri KBN Marunda dan Cakung adalah gejala dari sebuah masalah yang jauh lebih dalam: hilangnya koordinasi, tiadanya rasa tanggung jawab bersama, dan kapitalisasi infrastruktur tanpa rasa empati.
“Pemerintah, BUMN, swasta besar, hingga aparat terkesan sibuk mengatur sektornya masing-masing, tapi tidak ada yang benar-benar turun dan menyatukan titik-titik krisis ini secara strategis. Semua bekerja dalam silonya. Semua berlindung pada SOP masing-masing. Hasilnya? Negara gagal melindungi yang paling dasar: hak warga atas ruang hidup yang layak,” tegasnya.
Dampak : Bukan Hanya Kerugian Ekonomi, Tapi Krisis Kemanusiaan
Subhan memaparkan data dan kesaksian tentang para TKBM yang kehilangan hari kerja tanpa kompensasi, sopir truk yang terjebak berhari-hari tanpa fasilitas dasar, anak-anak warga yang tak bisa sekolah karena akses jalan lumpuh, dan udara yang dipenuhi debu serta asap kendaraan. “Jangan anggap ini sekadar kerugian logistik. Ini krisis kemanusiaan,” katanya.
Ia menyoroti bahwa pengelola tol, kawasan industri, dan perusahaan besar seperti Astra dan Bogasari belum hadir secara memadai dalam krisis ini. “Mereka nikmati manfaat ekonomi di pelabuhan ini, tapi begitu warga dan pekerja menderita, mereka diam atau sibuk CSR formal yang tak menyentuh akar masalah,” ucap Subhan.
Tuntutan Konkret : Reformasi Tata Kelola dan Keadilan Sosial
SP TKBM Indonesia, bersama Aliansi Buruh Pelabuhan Indonesia, menyampaikan 7 poin penting untuk mengakhiri krisis ini dan membangun sistem logistik nasional yang lebih adil:
Pembentukan Crisis Center Logistik Nasional yang lintas sektor dan berbasis kolaborasi masyarakat sipil.
Keterlibatan wajib Komunitas Lokal, LSM, OKP, ORMAS, dan Relawan Sosial dalam posko-posko darurat dan perumusan kebijakan.
Sinkronisasi total antarinstansi : Pelindo, KSOP, BPJT, Dinas Perhubungan, Pemko, Pemda, Polisi, KBN, dan pengusaha – di bawah satu komando bersama.
Digitalisasi antrean truk dan buffer zone logistik di luar kawasan padat penduduk.
Skema kompensasi kerugian ekonomi & sosial bagi TKBM dan sopir truk yang tidak bisa bekerja karena kemacetan.
Pembangunan posko sosial darurat (dapur umum, klinik, tempat istirahat, air bersih) oleh perusahaan dan Pemda.
Evaluasi kinerja, audit tanggung jawab, dan sanksi terhadap institusi dan pejabat yang gagal menjalankan fungsinya.
“Jangan Tunggu Meledak, Lalu Sibuk Rapat”
Subhan yang juga Koordinator Nasional Aliansi Buruh Pelabuhan Indonesia menyindir keras gaya manajemen krisis yang reaktif dan elitis. “Jangan tunggu viral. Jangan tunggu Presiden turun langsung. Jangan hanya ganti pejabat. Kita butuh reformasi mental tata kelola. Kalau tidak, kota pelabuhan ini akan terus menjadi kota penderitaan,” katanya.
Visi Kota Pelabuhan yang Manusiawi
Mengakhiri pernyataannya, Subhan mengajak semua pihak untuk meletakkan dasar baru pembangunan kota pelabuhan, kota yang tidak hanya mengangkut barang dan profit, tapi juga harapan, keadilan, dan kemanusiaan.
“Kita tidak hanya ingin pelabuhan yang efisien, tapi kota yang memanusiakan manusia. Di mana buruh dan sopir punya tempat istirahat yang layak. Buruh dihargai. Anak-anak bisa sekolah. Warga bisa hidup tenang. Karena kota yang baik bukan yang paling cepat dilalui—tapi yang paling adil untuk ditinggali,” pungkasnya.
