Nasionalisasi Pelabuhan dari Kepemilikan Asing :
Suatu Keharusan bagi Pemerintahan Prabowo
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki peran strategis dalam perdagangan global. Pelabuhan-pelabuhan di seluruh nusantara menjadi urat nadi ekonomi nasional dan internasional. Namun, hingga kini, sebagian pengelolaan pelabuhan masih dikuasai oleh pihak asing, yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, nasionalisasi pelabuhan menjadi langkah yang harus diambil oleh pemerintahan Prabowo untuk mengembalikan kendali penuh atas aset strategis bangsa.
Mengapa Nasionalisasi Pelabuhan Penting ?
1. Kedaulatan Ekonomi dan Keamanan Nasional
Kepemilikan asing dalam sektor pelabuhan berpotensi mengurangi kontrol negara terhadap arus barang dan logistik. Dengan nasionalisasi, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan logistik nasional tidak dipengaruhi oleh kepentingan luar negeri.
2. Peningkatan Pendapatan Negara
Saat ini, sebagian keuntungan dari operasional pelabuhan mengalir ke investor asing. Dengan mengembalikan kepemilikan ke tangan nasional, pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.
3. Dukungan bagi Industri Lokal
Pengelolaan pelabuhan oleh perusahaan nasional akan membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha dalam negeri, termasuk BUMN dan koperasi, untuk terlibat dalam rantai pasok dan jasa kepelabuhanan.
Strategi Nasionalisasi Pelabuhan
1. Pembelian Saham atau Pengambilalihan Bertahap
Pemerintah dapat mengambil langkah strategis dengan membeli saham perusahaan asing yang mengelola pelabuhan secara bertahap hingga mayoritas kepemilikan beralih ke entitas nasional.
2. Revisi Regulasi dan Kebijakan Investasi
Peninjauan ulang terhadap kebijakan investasi asing di sektor kepelabuhanan perlu dilakukan agar kepemilikan asing dikurangi secara sistematis tanpa merusak kepercayaan investor. Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Menteri Investasi harus segera merumuskan kebijakan yang mempercepat proses nasionalisasi.
3. Penguatan BUMN dan Koperasi
Pelindo dan perusahaan nasional lainnya harus diperkuat agar mampu mengambil alih pengelolaan pelabuhan yang saat ini dikelola oleh pihak asing, dengan tetap menjaga efisiensi dan daya saing.
4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta Nasional
Selain BUMN, sektor swasta nasional juga perlu didorong untuk berinvestasi dalam pengelolaan pelabuhan sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri.
Tantangan dan Solusi
1. Penolakan dari Investor Asing
Pemerintah perlu menyiapkan strategi negosiasi yang adil dengan investor asing serta memberikan kompensasi yang wajar dalam proses transisi kepemilikan.
2. Kesiapan Manajemen dan Teknologi Nasional
Untuk menggantikan pengelolaan asing, Indonesia harus memastikan bahwa tenaga kerja dan teknologi dalam negeri siap mengambil alih operasional pelabuhan dengan standar internasional.
3. Dampak terhadap Hubungan Internasional
Nasionalisasi harus dilakukan dengan pendekatan diplomatik yang baik agar tidak mengganggu hubungan perdagangan dan investasi dengan negara lain.
Penutup
Nasionalisasi pelabuhan bukan sekadar pilihan, tetapi suatu keharusan bagi pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional. Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Menteri Investasi harus segera melakukan perubahan kebijakan dan mengambil langkah nyata untuk mempercepat nasionalisasi pelabuhan. Proses ini harus dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya dua tahun guna memastikan bahwa Indonesia benar-benar menguasai aset strategisnya untuk kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
oleh : Subhan Hadil – Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM INDONESIA
