Menjelang Hari Kebangkitan Nasional, SP TKBM Indonesia Desak Presiden Prabowo Percepat Nasionalisasi Pelabuhan
Demi Kedaulatan Maritim dan Kesejahteraan Bangsa
Jakarta, 5 Mei 2025, TKBM News – Menjelang peringatan Milad ke 21 Tahun SP TKBM Indonesia bertepatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 pada 20 Mei mendatang, SP TKBM Indonesia dan Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali arti penting kedaulatan nasional di era modern. Dalam semangat kebangkitan dan cita-cita kemerdekaan, Aliansi Nasional mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah cepat dan berani dalam melakukan Nasionalisasi Pengelolaan Pelabuhan-Pelabuhan strategis di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SP TKBM Indonesia), Subhan Hadil, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pelabuhan bukan hanya sekadar gerbang logistik, melainkan urat nadi kedaulatan ekonomi dan martabat bangsa maritim seperti Indonesia.
“Sudah saatnya bangsa ini bangkit dengan menegakkan kedaulatannya di laut. Presiden Prabowo harus segera meninjau ulang seluruh kesepakatan konsesi dan perjanjian rental fee yang selama ini menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada pihak swasta dan asing. Nasionalisasi pelabuhan adalah langkah konkret menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat,” tegas Subhan.
Analisa Situasional, Bahaya Dominasi Asing dalam Infrastruktur Maritim
Indonesia memiliki lebih dari 2.000 pelabuhan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Namun sayangnya, sebagian besar pelabuhan besar dikelola dengan skema konsesi jangka panjang kepada pihak Asing dan Investor asing. Dalam praktiknya, skema ini menciptakan ketimpangan kontrol dan menyulitkan negara dalam mengintervensi harga logistik, tarif layanan, serta perlindungan buruh pelabuhan.
“Kita harus menyadari bahwa pelabuhan adalah titik strategis yang menentukan arah ekonomi bangsa. Apabila dikuasai oleh entitas asing atau korporasi yang tidak berpihak pada rakyat, maka Indonesia sedang menggali jurang ketergantungan baru,” tambah Subhan.
SP TKBM Indknesia menyoroti bahwa banyak buruh pelabuhan masih hidup dalam kondisi yang tidak layak, tanpa jaminan kerja yang kuat, dan tidak menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi logistik nasional yang begitu besar. Nasionalisasi pelabuhan diharapkan dapat menciptakan ekosistem pelabuhan yang berpihak kepada pekerja, memberdayakan ekonomi lokal, dan memperkuat kontrol negara terhadap sektor vital.
Bangkitkan Semangat Nasionalisme dan Kedaulatan Maritim
Dalam konteks Hari Kebangkitan Nasional, mengingatkan bahwa kemerdekaan yang sejati bukan hanya tentang mengusir penjajah secara fisik, tetapi juga mengembalikan kendali atas sumber daya strategis bangsa kepada rakyat dan negara. Pelabuhan sebagai simpul peradaban dan pusat interaksi dunia, harus berada dalam kendali Indonesia sepenuhnya.
untuk itu menyerukan kepada seluruh tokoh bangsa, akademisi, serikat pekerja, dan masyarakat sipil untuk Mendukung Gerakan Nasionalisasi Pelabuhan sebagai bagian dari perjuangan kebangkitan ekonomi nasional.
Seruan kepada Presiden dan Rakyat Indonesia
Dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional, Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia maupun Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia menyampaikan seruan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto :
“Ambillah langkah berani, Pak Presiden. Tegakkan kedaulatan maritim Indonesia dengan mengembalikan pelabuhan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan biarkan gerbang maritim kita menjadi alat kendali asing. Nasionalisasi pelabuhan adalah amanat sejarah dan kehendak rakyat.”
SP TKBM Indonesia maupun Aliansi juga siap berdialog dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasionalisasi pelabuhan secara bertahap, adil, dan berpihak pada kepentingan nasional.
