RAPOR MERAH PEMERINTAH
BURUH PELABUHAN DIABAIKAN, SDM HANYA JADI RETORIKA
Jakarta 5 Mei 2026, TKBM News — Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka kembali menuai sorotan keras. Kali ini, dari kalangan buruh pelabuhan yang menilai agenda peningkatan sumber daya manusia (SDM) hanya berhenti pada slogan, tanpa keberpihakan nyata.
Program strategis seperti Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana—yang digagas sebagai jalan keluar dari kemiskinan struktural buruh—hingga hari ini tidak mendapatkan respon serius dari negara.
“Negara bicara SDM unggul, tapi buruh pelabuhan justru ditinggalkan. Ini ironi besar dalam pembangunan nasional,” tegas Subhan Hadil.
NEGARA ABSEN, BURUH BERJUANG SENDIRI
Fakta di lapangan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan afirmatif :
- Tidak ada integrasi program Buruh Sekolah & Buruh Sarjana dalam skema nasional seperti KIP
- Tidak ada jalur afirmasi bagi buruh dalam program beasiswa LPDP
- Tidak ada program nasional terstruktur untuk pelatihan dan sertifikasi buruh pelabuhan
Padahal, buruh pelabuhan adalah aktor utama dalam menjaga rantai logistik nasional tetap hidup. Tanpa mereka, distribusi barang lumpuh, ekonomi terganggu, dan stabilitas nasional terancam.
Namun ironisnya, di tengah tuntutan modernisasi pelabuhan dan digitalisasi logistik, buruh justru :
- Dibiarkan tanpa peningkatan kapasitas
- Minim akses pendidikan tinggi
- Terjebak dalam pekerjaan berisiko dengan kesejahteraan terbatas
LPDP UNTUK SIAPA ? KIP UNTUK SIAPA ?
Pertanyaan besar pun mengemuka Apakah program pendidikan negara hanya untuk kelompok tertentu ?
Dana publik seperti LPDP seharusnya menjadi alat mobilitas sosial. Namun hingga kini, buruh pelabuhan tidak masuk dalam prioritas afirmasi.
Begitu juga dengan program KIP yang belum menyentuh secara sistematis
buruh pelabuhan dan keluarga.
Ini bukan sekadar kelalaian—ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang dipelihara.
JANGAN ABAIKAN BURUH PELABUHAN
Subhan Hadil menegaskan, jika pemerintah terus mengabaikan peningkatan SDM buruh, maka :
- Kesenjangan sosial akan semakin tajam
- Produktivitas nasional akan stagnan dan Kecelakaan kerja makin tinggi
- Potensi konflik sosial di sektor strategis akan meningkat
“Jangan jadikan buruh hanya objek pembangunan. Buruh adalah subjek utama ekonomi nasional. Jika diabaikan, ini bukan sekadar kegagalan kebijakan—ini ancaman bagi stabilitas negara,” tegasnya.
TUNTUTAN BURUH PELABUHAN
Sebagai bentuk peringatan dan tekanan moral-politik, disampaikan tuntutan sebagai berikut :
- Program afirmasi nasional untuk Buruh Sekolah & Buruh Sarjana melalui KIP
- Kuota khusus buruh Pelabuhan dalam beasiswa LPDP
- Program nasional Buruh Sarjana (target minimal 10.000 sarjana buruh Pelabuhan dan Keluarga)
- Pelatihan dan sertifikasi wajib berbasis negara untuk seluruh buruh pelabuhan
- Keterlibatan aktif BUMN kepelabuhanan dalam pembiayaan dan implementasi
UJI NYALI KEBERPIHAKAN PEMERINTAH
Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka kini diuji :
Apakah benar berpihak pada rakyat pekerja, atau hanya menjadikan buruh sebagai komoditas politik ?
“Jika buruh pelabuhan terus diabaikan, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan—tetapi fondasi logistik nasional itu” . tutup penegasan Subhan
