Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia
Seruan Nasional Menyikapi Keadaan Politik dan Ekonomi Indonesia
Jakarta, 9 Maret 2026, TKBM News – Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia (DBPI) menyatakan bahwa kenaikan harga minyak dunia hingga USD 110–113 per barel dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar tetap terkendali di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia menghimbau seluruh rakyat Indonesia, khususnya pekerja dan buruh pelabuhan, untuk tidak panik dan tidak terprovokasi oleh isu menyesatkan yang dibuat oleh kelompok yang tidak mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo, yang berpihak pada mayoritas rakyat Indonesia, terutama kelas menengah dan masyarakat kecil.
“Kami menilai ada kelompok yang berupaya menghambat transformasi menuju Swasembada Pangan dan Energi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan Presiden Prabowo untuk membangun generasi masa depan Indonesia yang cerdas dan sehat,” ujar Muhamad Riyadh, Koordinator Kajian Strategis, Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia.
Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia menekankan bahwa penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar merupakan fenomena normal dalam pasar keuangan global, terutama saat terjadi konflik di Timur Tengah atau guncangan politik dunia. Konflik tersebut memicu skenario “penghindaran risiko” yang menyebabkan investor mencari aset aman, sehingga dolar menguat.
Selain itu, penguatan dolar juga dipengaruhi oleh harga minyak mentah Brent yang melebihi USD 100–120 per barel. Namun, kondisi ini menguntungkan produk ekspor Indonesia dan mendorong penggunaan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.
DBPI juga menyoroti aksi-aksi penolakan program MBG, yang patut dicurigai sebagai upaya kelompok tertentu untuk menghambat kesejahteraan masyarakat pedesaan dan pinggiran kota.
Dengan ini, Dewan Buruh Pelabuhan menyerukan kepada seluruh pekerja dan buruh pelabuhan Indonesia untuk tetap fokus bekerja membangun negeri dan tidak terprovokasi oleh pihak yang ingin mengganggu program kesejahteraan rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
