Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran bagi Buruh Pelabuhan
“Konsistensi dan Kejujuran dari Dermaga”
Jakarta, 23 Oktober 2025, TKBM News —Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momen refleksi penting bagi kalangan buruh pelabuhan di seluruh Indonesia. Harapan besar yang dulu dibangun lewat janji kampanye peningkatan kesejahteraan pekerja kini mulai diuji oleh kenyataan di lapangan.
Melalui catatan evaluasi Serikat Pekerja TKBM Indonesia (SP TKBM Indonesia) bersama Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia, muncul keprihatinan mendalam atas belum terwujudnya sejumlah komitmen pemerintah terhadap nasib buruh pelabuhan — mulai dari program KPR Peradaban perumahan pekerja, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja pelabuhan, hingga program Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana yang digadang-gadang menjadi terobosan peningkatan pendidikan buruh dan keluarganya.
“Kami menilai pemerintah belum menunjukkan konsistensi dan kejujuran dalam menepati janjinya. Banyak hal yang masih sekadar wacana tanpa realisasi konkret,” ujar Subhan Hadil, Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia sekaligus Koordinator Aliansi Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia.
Subhan menegaskan, Badan Diklat TKBM Indonesia hingga kini belum memperoleh alokasi anggaran pelatihan dan sertifikasi dari pemerintah maupun BUMN pelabuhan, padahal kebutuhan peningkatan kompetensi buruh pelabuhan menjadi faktor utama keselamatan kerja (K3) dan produktivitas nasional.
Begitu pula, program Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana masih belum tersentuh bantuan langsung, beasiswa, ataupun alokasi khusus KIP dan dana abadi pendidikan melalui LPDB.
Sementara itu, komitmen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye di Rumah Susun Cilincing 2024 dan saat menerima audiensi Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia bersama pengurus cabang Pelabuhan Tanjung Priok di Istana Wakil Presiden awal September 2025 juga belum menunjukkan tindak lanjut nyata. Janji untuk membantu pembiayaan pendidikan buruh dan keluarganya belum terealisasi hingga akhir Oktober ini.
“Para buruh sudah harus sekolah, kuliah dan menyekolahkan anak-anaknya dan hingga sebagian telah kuliah, namun bantuan tak kunjung datang. Publik kini bertanya: apakah pemerintah serius ingin membantu, atau sekadar memberi harapan palsu ?” tegas Subhan.
SP TKBM Indonesia menyerukan agar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran segera menunjukkan keberpihakan nyata dengan :
- Menetapkan anggaran khusus pelatihan dan sertifikasi buruh pelabuhan.
- Mengalokasikan dana pendidikan afirmatif dan KIP khusus bagi keluarga buruh pelabuhan
- Merealisasikan program KPR Peradaban perumahan pekerja secara terukur dan transparan;
- Melibatkan BUMN pelabuhan dan lembaga keuangan negara dalam skema pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan buruh.
“Dari dermaga kami bekerja, dari dermaga pula kami berharap — agar janji tidak berhenti di pidato. Kami menunggu bukti, konsistensi dan kejujuran pemimpin negeri ini,”
tutup Subhan Hadil.
