Langkah Cepat & Tegas Presiden Prabowo Menanggapi Kerusuhan Pasca Demo
Jakarta, 31 Agustus 2025, TKBM News – Suasana politik dan sosial Indonesia akhir Agustus 2025 memanas setelah gelombang aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, hingga masyarakat sipil meluas ke berbagai daerah. Aksi yang bermula dari penolakan kenaikan tunjangan DPR RI berkembang menjadi gelombang ketidakpuasan publik yang meluas, bahkan memicu kerusuhan dan bentrokan di sejumlah titik.
Di tengah situasi krisis itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bergerak cepat dengan serangkaian langkah strategis yang menyentuh langsung dimensi sosial, politik, dan institusional. Respons kilat ini tidak hanya ditujukan untuk meredam gejolak, tetapi juga menunjukkan sikap kepemimpinan yang tegas dan solutif.
1.Melayat ke Rumah Duka Korban
Langkah pertama Presiden Prabowo adalah menyentuh sisi kemanusiaan. Pada 29 Agustus 2025, ia datang langsung ke rumah duka Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang meninggal setelah terlindas kendaraan taktis Brimob dalam kericuhan sehari sebelumnya.
Dalam kunjungannya, Presiden tidak hanya menyampaikan belasungkawa, tetapi juga berjanji memberikan jaminan hidup bagi keluarga korban. Ia menegaskan bahwa peristiwa tragis ini tidak boleh terulang, dan menekankan pentingnya proses hukum yang transparan terhadap aparat yang bertindak di luar batas. Sikap ini mendapat apresiasi publik, karena Presiden menunjukkan empati sekaligus komitmen terhadap keadilan.
2. Mengumpulkan Tokoh Umat dan Pimpinan Ormas Islam
Sehari setelahnya, 30 Agustus 2025, Presiden mengundang 16 pimpinan Ormas Islam – termasuk NU, Muhammadiyah, dan MUI – ke Hambalang, Bogor. Pertemuan ini bertujuan menenangkan situasi di akar rumput serta mengonsolidasikan peran umat Islam sebagai penopang utama stabilitas bangsa.
Dalam forum itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa aspirasi rakyat murni harus dihargai, tetapi segala bentuk provokasi yang mengarah pada kerusuhan dan perpecahan tidak boleh dibiarkan. Para tokoh ormas pun sepakat untuk mendukung langkah pemerintah dalam menjaga ketertiban dan meredam potensi eskalasi.
3.Dialog dengan Partai Politik dan Lembaga Negara
Puncak konsolidasi terjadi pada 31 Agustus 2025, ketika Presiden memimpin pertemuan tertutup di Istana Negara bersama para ketua umum partai politik, baik pendukung maupun oposisi, serta pimpinan lembaga tinggi negara. Hadir di antaranya:
- Megawati Soekarnoputri (PDIP)
- Zulkifli Hasan (PAN)
- Surya Paloh (NasDem)
- Bahlil Lahadalia (Golkar)
- Muhaimin Iskandar (PKB)
- Edhy Baskoro Yudhoyono (Demokrat)
- Muhammad Kholid (PKS)
- Ahmad Muzani (Ketua MPR)
- Puan Maharani (Ketua DPR)
- Sultan Najamudin (Ketua DPD)
Hasil Pertemuan :
- Sanksi kepada DPR : Pimpinan partai sepakat mencabut keanggotaan anggota DPR yang pernyataannya dinilai memicu amarah publik. Selain itu, diputuskan pencabutan tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja luar negeri.
- Penegakan hukum terhadap aparat : Presiden menegaskan agar penyidikan kasus aparat Brimob yang bertindak berlebihan dilakukan secara cepat, transparan, dan profesional. Ia mengingatkan aparat TNI-Polri untuk menjadi pengayom rakyat, bukan sumber ketakutan.
4. Merespons Komunitas Demonstran
Presiden tidak hanya mengandalkan jalur elite, tetapi juga membuka ruang dialog langsung dengan rakyat. Ia menginstruksikan pimpinan DPR dan kementerian terkait untuk mengundang tokoh mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, dan masyarakat sipil guna berdialog secara terbuka di Senayan.
Instruksi ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa aspirasi rakyat tidak akan dibiarkan menggantung, melainkan direspons secara nyata melalui forum resmi.
5. Tanggapan atas Tuntutan Publik
Sebagai jawaban konkret terhadap tuntutan masyarakat, pemerintah memutuskan mencabut beberapa fasilitas DPR, termasuk tunjangan dan perjalanan dinas luar negeri. Langkah ini dipandang sebagai sinyal tegas bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap keresahan publik.
Kebijakan ini diumumkan di tengah kerusuhan dan penjarahan di sejumlah daerah, dengan harapan mampu meredam eskalasi konflik dan mengembalikan ketenangan nasional.
Ringkasan Langkah Strategis Presiden Prabowo
Melayat korban Belasungkawa, jaminan hidup, proses hukum transparan.
Empati sosial Mengundang ormas Islam untuk dialog, membangun kepercayaan, dan redam suasana,
Koordinasi elite nasional Rapat dengan ketua partai dan pimpinan lembaga negara, koreksi kebijakan DPR
Reformasi institusi Cabut tunjangan DPR, moratorium kunker luar negeri
Dialog langsung dengan rakyat Mengundang mahasiswa, buruh, ojol, dan masyarakat sipil ke forum resmi DPR
Tegas pada aparat dan penegakan hukum Instruksi penyelidikan cepat dan penegakan tuntas terhadap aparat yang berlebihan
Dalam situasi kritis pasca kerusuhan demo akhir Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan strategis. Ia tidak hanya bergerak di tataran simbolik dengan melayat korban, tetapi juga menggerakkan mesin politik nasional, mereformasi kebijakan DPR, serta merangkul suara rakyat secara langsung.
Langkah-langkah cepat ini memperlihatkan kombinasi empati, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan sulit. Di tengah badai politik, Prabowo berusaha memastikan bahwa aspirasi rakyat tetap dihargai, institusi negara dikoreksi, dan stabilitas bangsa dijaga.
Tindakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menata kembali hubungan negara dan rakyat, sekaligus mempertegas bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, negara hadir dengan cepat, tegas, dan bertanggung jawab.
Reporter : Ki Ageng Sambung Bhadra Nusantara
