Presiden, Para Pembantunya dan Para Pemimpin Diminta Turun Tangan
“Serius Dukung Gerakan Peradaban Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana”
Jakarta, 2 Agustus 2025, TKBM News — Di tengah tantangan kehidupan buruh pelabuhan yang keras dan minim akses pendidikan, muncul sebuah gerakan besar bertajuk “Gerakan Peradaban Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana” — sebuah inisiatif monumental untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan melalui pendidikan formal dan berkelanjutan bagi para buruh dan keluarganya di seluruh Indonesia.
Gerakan ini bukan sekadar seruan moral, melainkan aksi nyata yang menuntut kehadiran negara dan kolaborasi lintas sektor. Seruan ini ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, para menteri terkait, Gubernur, Bupati, Wali Kota, hingga perusahaan BUMN, swasta besar, lembaga zakat, filantropi nasional, dan badan-badan dunia seperti ILO, UNICEF, UNESCO, dan UNDP.
“Sudah saatnya buruh pelabuhan tidak hanya kuat memikul barang, tapi juga memikul buku dan ilmu. Negara harus hadir,” tegas Subhan Hadil dalam pernyataan resminya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia, Subhan Hadil, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk perlawanan damai terhadap ketidakadilan struktural yang telah lama meminggirkan buruh dari hak dasar untuk memperoleh pendidikan.
“Gerakan Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana ini adalah bukti bahwa buruh juga punya mimpi, dan negara wajib hadir untuk mewujudkannya. Kami ingin anak-anak buruh tidak mewarisi penderitaan, tapi mewarisi kesempatan untuk maju,” ujar Subhan Hadil.
Selama ini, ribuan buruh dan keluarganya terjebak dalam lingkaran kerja kasar tanpa jaminan masa depan yang lebih baik. Dengan semangat Indonesia Emas 2045, gerakan ini mendorong pendidikan dari paket A, B, C, hingga sarjana untuk para pekerja yang ingin bertransformasi dan memberdayakan diri.
Ajakan dan Tuntutan Dukungan Nasional
- Presiden dan Wakil Presiden diharapkan menjadikan gerakan ini sebagai program prioritas nasional.
- Menteri Pendidikan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri BUMN, dan Menteri Sosial diminta mengintegrasikan program ini dalam kebijakan afirmatif.
- Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar menyediakan akses pendidikan gratis dan beasiswa khusus untuk buruh dan anak-anak buruh.
- BUMN dan Perusahaan Swasta didorong menyalurkan dana CSR untuk program ini secara langsung dan transparan.
- Lembaga Zakat, Filantropi, dan Badan Internasional seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan lembaga PBB, diminta menjadikan pendidikan buruh sebagai isu strategis pemberdayaan manusia.
Dimulai dari Pelabuhan Indonesia
Sebagai simbol perlawanan terhadap keterbelakangan, gerakan ini telah diluncurkan dari titik nol : pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia awali dari Pelabuhan di Jakarta,, menyasar buruh pelabuhan, kuli angkut, porter, dan para pekerja logistik maritim yang selama ini luput dari perhatian sistem.
“Negara jangan hanya bangga dengan pelabuhan modern. Tapi juga harus bangga saat buruh pelabuhan bisa kuliah dan menciptakan karya,” tambah Subhan Hadil, Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia.
Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, gerakan ini akan menjadi tonggak “Kebangkitan Peradaban Buruh Indonesia” — sebuah sejarah baru yang bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang akses pendidikan, martabat, dan masa depan.
