JAKARTA DIJAJAH KONTENER KOSONG MILIK ASING
Indonesia Jadi Parkiran Logistik Global Tanpa Kedaulatan
Pendahuluan
Ibu Kota yang Tersandera Kontainer
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur dan transformasi logistik nasional, Jakarta justru menghadapi realitas pahit : Ibu Kota Negara ini telah dibanjiri kontainer kosong milik perusahaan asing, dan ironisnya, menjadi tempat parkir raksasa tanpa manfaat langsung bagi ekonomi nasional.
Ribuan kontainer kosong menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, kawasan Cilincing, Koja, hingga depo-depo liar di wilayah Cakung dan Bekasi. Sebagian besar dari kontainer itu adalah milik perusahaan logistik multinasional seperti PSA Singapore, COSCO China, Maersk Denmark, dan Evergreen Taiwan.
Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis logistik—ini adalah persoalan kedaulatan ekonomi, keadilan tata ruang, dan kemunduran kebijakan negara dalam melindungi kepentingan rakyat dan pelaku usaha nasional.
Fakta Lapangan :
Indonesia Jadi Parkiran Dunia
- Lebih dari 60.000 TEUs kontainer kosong terparkir di Jakarta dan sekitarnya.
- Mayoritas kontainer milik asing, digunakan tanpa muatan balik, dan tidak segera dikembalikan.
- Biaya parkir dan lahan di Indonesia yang lebih murah dibanding negara asal membuat Jakarta dipilih sebagai tempat “buangan kontainer global”.
Kerugian Ekonomi Nyata
Negara Rugi, Rakyat Menanggung
1. Kerugian Negara dan Pelaku Usaha Lokal
- Tidak ada pajak yang signifikan atas kontainer kosong yang menumpuk berbulan-bulan.
- Negara kehilangan potensi pendapatan minimal Rp 250–500 miliar per tahun.
- Sementara itu, pelaku logistik dan eksportir lokal dipaksa membayar mahal untuk menyewa kontainer karena dikuasai perusahaan asing.
2. Distorsi Rantai Logistik Nasional
- Sistem logistik nasional menjadi terganggu karena suplai kontainer tidak dikuasai dalam negeri.
- Usaha kecil dan menengah (UKM) kesulitan mendapatkan kontainer untuk ekspor tepat waktu.
3. Biaya Tersembunyi yang Ditanggung Rakyat
- Kemacetan yang parah akibat ribuan truk yang hanya mengangkut kontainer kosong.
- Waktu tempuh dan biaya bahan bakar meningkat.
- Polusi udara dan kebisingan meningkat, menurunkan kualitas hidup warga sekitar.
Dampak Sosial
Ketimpangan dan Ketidakadilan
Jakarta sebagai kota metropolitan justru mengalami degradasi fungsi ruang kota:
- Kawasan pemukiman dan usaha kecil tergeser oleh depo-depo kontainer.
- Warga di Koja, Cilincing, dan Marunda hidup berdampingan dengan deretan kontainer tinggi yang tak digunakan.
- Jalan rusak, kemacetan kronis, dan penurunan nilai properti menjadi konsekuensi langsung dari lemahnya kebijakan pengendalian logistik asing.
Kenapa Ini Bisa Terjadi ?
- Tidak ada regulasi ketat soal maksimal lama penumpukan kontainer kosong milik asing.
- Pemerintah belum memiliki kebijakan nasional pengelolaan kontainer dan kedaulatan logistik.
- Indonesia masih menjadi objek, bukan aktor utama dalam arsitektur logistik dunia.
Rekomendasi Kebijakan Strategis
1. Regulasi Ketat Penumpukan Kontainer Kosong
- Batasi penumpukan kontainer kosong maksimal 14 hari.
- Terapkan denda progresif dan retribusi khusus terhadap pemilik kontainer asing yang melewati batas waktu.
2. Kebijakan Kedaulatan Kontainer Nasional
- Dorong pembentukan BUMN atau koperasi logistik nasional, atau KOPPELINDO MANDIRI yang mengelola kontainer sendiri.
- Indonesia tidak boleh terus-menerus menyewa sistem asing.
3. Pemindahan Depo ke Luar Kota
- Bangun Dry Port Nasional di Karawang, Subang, atau Cirebon.
- Gunakan kereta logistik untuk mengurangi beban jalan dan mempercepat perputaran distribusi.
4. Audit Tata Ruang dan Pengendalian Depo
- Tutup depo liar yang melanggar RTRW dan membahayakan lingkungan pemukiman.
- Evaluasi ulang penggunaan lahan industri yang dijadikan parkiran kontainer.
Penutup
Saatnya Indonesia Bangkit dan Mengatur Ulang Sistem Logistiknya
Fenomena banjir kontainer kosong di Jakarta adalah gambaran nyata dari lemahnya kontrol negara atas sumber daya ruang dan sistem ekonomi strategis. Indonesia telah berubah menjadi tempat parkir murah bagi perusahaan asing, sementara rakyatnya menghadapi kemacetan, polusi, dan ekonomi yang tidak tumbuh inklusif.
Sudah waktunya pemerintah bertindak.
- Wujudkan kedaulatan logistik nasional.
- Lindungi rakyat dari ketimpangan sistem global.
- Tata ulang strategi pelabuhan dan logistik agar Indonesia bukan lagi objek, melainkan pengendali jalur perdagangan dunia.
Jakarta bukan tempat buangan kontainer.
Indonesia bukan tempat parkir logistik global.
Indonesia harus berdaulat, termasuk dalam urusan kontainer.
Artikel oleh:
Subhan Hadil
Managing Director, Matutu Nusantara Institute
Pengamat Strategi Ekonomi dan Logistik Nasional Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM INDONESIA
