Buruh Pelabuhan Desak Gubernur Evaluasi Kinerja Walikota dan Sudinhub Jakarta Utara: “Tidak Punya Sense of Crisis Atasi Kemacetan”
Jakarta, 18 April 2025 – Buruh pelabuhan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SP TKBM INDONESIA) mendesak Gubernur Jakarta Pramono Anum, untuk segera mengevaluasi kinerja Walikota Jakarta Utara dan Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) setempat. Mereka menilai kedua institusi tersebut gagal mengantisipasi dan menangani kemacetan parah yang semakin melumpuhkan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pelabuhan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, menyampaikan bahwa kemacetan yang terus-menerus dibiarkan tanpa tindakan nyata telah memukul keras kehidupan ribuan buruh pelabuhan yang mengandalkan upah harian untuk menyambung hidup.
“Buruh kami tidak bisa bekerja karena macet. Mereka digaji harian, kalau tidak kerja ya tidak makan. Banyak yang bahkan tidak bisa beli beras untuk keluarganya. Ini bukan sekadar soal lalu lintas, ini soal kelangsungan hidup rakyat kecil,” tegas Subhan dalam keterangannya, Jumat (18/4).
Ia menambahkan bahwa banyak anggota SP TKBM Indonesia dan Pekerja Pelabuhan yang sudah standby di lokasi kerja seperti dermaga, lapangan, bahkan di atas alat berat—namun tidak dapat melakukan aktivitas karena truk dan kendaraan pengangkut barang tidak bisa masuk ke pelabuhan akibat kemacetan di luar area.
“Di dalam pelabuhan. Dermaga kosong, alat siap, buruh sudah di posisi. Tapi karena jalanan di luar seperti Cakung, Cilincing, Jalan Lodan Raya, Ancol, Plumpang, Semper, hingga akses dekat pintu tol semua macet, kegiatan tidak bisa jalan. Ini sangat merugikan semua pihak, sehingga armada yang akan keluar pelabuhan pun terdampak macet” jelasnya.
Subhan juga mengkritisi ketidakhadiran solusi nyata dari Pemkot Jakarta Utara dan instansi teknis terkait. Ia menyebut bahwa selama ini tidak ada tindakan preventif di hulu, tidak ada rekayasa lalu lintas yang sistematis, bahkan tidak ada tanda bahwa krisis ini dianggap serius.
“Sudah kerap ada korban jiwa. Minggu lalu seorang anggota kami meninggal karena kecelakaan saat hendak berangkat kerja, tepatnya tak jauh dari kantor Walikota. Apakah ini belum cukup menjadi alarm? Sayangnya, tidak ada gerakan cepat. Ini seperti pembiaran sistematis,” tegasnya.
Dengan situasi ini, SP TKBM Indonesia menyerukan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk turun tangan langsung dan mengevaluasi kepemimpinan Walikota dan Sudinhub Jakarta Utara. Mereka juga mendorong agar masyarakat, OKP, dan ormas dilibatkan dalam upaya mencari solusi konkret di lapangan.
“Kalau aparat daerah tidak mampu dan tidak punya sense of crisis, maka rakyatlah yang akan turun tangan. Kami siap membantu mengurai kemacetan bersama, demi keberlangsungan hidup buruh dan kelancaran logistik PT nasional,” tutup Subhan.
