“Pelabuhan Berhenti karena TKBM Tidak Tersertifikasi, Aliansi Buruh Pelabuhan Indonesia Desak Perubahan”
Jakarta, 26 November 2024, TKBM News – Koordinator Nasional Aliansi Buruh Pelabuhan Indonesia, Subhan Hadil mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap nasib Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak terkait, termasuk operator pelabuhan, Kementerian Perhubungan, Syahbandar, KSOP, dan Bea Cukai. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers menjelang pelaksanaan program Sertifikasi Basic K3 TKBM yang dijadwalkan pada 28–29 November 2024 yang akan dibuka oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Pelabuhan Tg.Priok jakarta.
Aliansi menyoroti bahwa keterlambatan sertifikasi K3 TKBM berdampak pada potensi penghentian operasional pelabuhan secara menyeluruh. “Jika buruh pelabuhan berhenti bekerja, otomatis pendapatan para pegawai pelabuhan, Syahbandar, dan Bea Cukai yang selama ini menikmati gaji dan fasilitas tinggi, juga akan terganggu. Buruh pelabuhan adalah ujung tombak kerja operasional, tetapi sering terlupakan,” tegas Koordinator Nasional Aliansi Buruh Pelabuhan.
Aliansi Buruh Pelabuhan Indonesia juga menuduh operator pelabuhan enggan peduli terhadap peningkatan keterampilan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3 TKBM). “Mereka terlalu asyik menikmati kenyamanan posisi mereka, sementara buruh terus berjuang tanpa jaminan yang memadai. Inilah yang mendorong kami meluncurkan Gerakan Nasional Peningkatan Skill Buruh Pelabuhan melalui sertifikasi,” tambahnya.
Program sertifikasi ini diinisiasi oleh SP TKBM Indonesia melalui Pelatihan Sertifikasi Badan Diklat TKBM Indonesia, sebuah lembaga yang didirikan oleh buruh untuk buruh. “Dari TKBM, untuk kesejahteraan TKBM. Kami percaya, sudah saatnya buruh pelabuhan naik kelas,” kata perwakilan Badan Diklat TKBM Indonesia.
Sertifikasi Basic K3 ini dirancang untuk meningkatkan standar keselamatan kerja di pelabuhan, sekaligus memberikan pengakuan resmi atas kompetensi TKBM.
Pelatihan sertifikasi ini akan menjadi langkah awal dari gerakan besar menuju transformasi sektor pelabuhan di Indonesia. Aliansi berharap, dengan adanya pelatihan ini, kesadaran berbagai pihak terkait terhadap pentingnya kesejahteraan buruh pelabuhan dapat meningkat, sehingga terwujud pelabuhan yang lebih aman, produktif, dan berkeadilan.
“Pelabuhan tidak akan berjalan tanpa TKBM. Sudah waktunya kita semua menyadari peran vital mereka dalam rantai logistik nasional,” tutup Koordinator Nasional.
Sertifikasi sebagai Titik Balik
Program Sertifikasi Basic K3 TKBM ini tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan keselamatan kerja, tetapi juga momentum untuk menunjukkan bahwa buruh pelabuhan layak mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak. Dengan semangat dari buruh untuk buruh, program ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret menuju peningkatan kesejahteraan TKBM di seluruh Indonesia.
