Urgensi Program Peningkatan Skill Buruh Pelabuhan bagi Kepentingan Nasional : Peran Strategis Presiden & Tanggujawab Kementrian Ketenagakerjaan
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki peran strategis dalam rantai logistik global. Pelabuhan menjadi pintu gerbang utama perdagangan internasional, menjadikannya aset vital bagi perekonomian nasional. Dalam konteks ini, buruh pelabuhan (Tenaga Kerja Bongkar Muat/TKBM) adalah elemen krusial yang memastikan kelancaran distribusi barang dan stabilitas logistik. Namun, tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan keselamatan kerja menuntut peningkatan kompetensi TKBM secara sistematis dan terencana.
Pentingnya Peningkatan Skill Buruh Pelabuhan
1. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi
Kompetensi tinggi pada buruh pelabuhan akan mendorong efisiensi operasional, sehingga mempercepat proses bongkar muat dan mengurangi waktu tunggu kapal (dwelling time).
2. Meningkatkan Keselamatan Kerja (K3)
Pelabuhan adalah lingkungan kerja dengan risiko tinggi. Pelatihan dan sertifikasi K3 memastikan buruh pelabuhan mampu bekerja sesuai standar keselamatan internasional, sehingga meminimalkan kecelakaan kerja.
3. Mendukung Daya Saing Ekonomi Nasional
SDM yang terampil menjadi keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan global. Buruh pelabuhan yang kompeten akan mendukung kelancaran arus barang, sehingga meningkatkan daya saing ekspor dan menarik investasi asing.
4. Mendorong Transformasi Digital di Pelabuhan
Dengan pelatihan yang tepat, TKBM dapat beradaptasi dengan penggunaan teknologi seperti crane otomatis dan sistem manajemen logistik digital, menjadikan pelabuhan Indonesia lebih modern dan efisien.
Peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam Program Sertifikasi K3
Sebagai bagian dari program nasional 2024-2029, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bertanggung jawab memastikan pelaksanaan sertifikasi K3 secara menyeluruh dan berstandar tinggi. Tugas Kemenaker meliputi:
Pengembangan Kurikulum Pelatihan,
Badan Diklat TKBM bersama PJK3 maupun Himpunan Pendidikan, Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), selama ini telah menyusun modul pelatihan K3 yang relevan dengan kondisi kerja di pelabuhan, termasuk penggunaan alat berat dan penanganan material berbahaya.
Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi (Badan Diklat TKBM Indonesia)
Menjamin semua proses sertifikasi sesuai dengan standar nasional dan internasional melalui Badan Pendidikan Pelatihan Bongkar Muat Indonesia (Badan Diklat TKBM Indonesia) yang telah kerjasama dengan Badan Resmi Nasional yang telah terdaftar pada Kemenaker maupun BNSP.
Fasilitasi Program Pelatihan dan Sertifikasi
Memberikan subsidi pelatihan bagi buruh pelabuhan untuk memastikan akses yang adil, khususnya di daerah-daerah terpencil.
Pengawasan dan Evaluasi
Mengawasi pelaksanaan program untuk memastikan kualitas pelatihan dan sertifikasi serta melakukan evaluasi berkala terhadap dampaknya di lapangan.
Peran Presiden RI dalam Peningkatan SDM Buruh Pelabuhan
Sebagai kepala negara, Presiden RI memiliki peran strategis dalam memastikan keberpihakan dan keseriusan pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM, khususnya buruh pelabuhan. Langkah-langkah yang telah dilakukan dan perlu ditingkatkan meliputi:
1. Menetapkan Kebijakan Nasional
Presiden menetapkan program peningkatan skill buruh pelabuhan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan SDM nasional.
2. Mendorong Anggaran yang Memadai
Mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kesejahteraan buruh pelabuhan.
3. Membangun Sinergi Antarlembaga
Menginstruksikan kementerian terkait seperti Kemenaker, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pelatihan dan penyediaan alat kerja modern.
4. Monitoring dan Evaluasi
Memastikan seluruh program berjalan efektif melalui pengawasan langsung dan dukungan kebijakan strategis di tingkat nasional maupun daerah.
Kesimpulan
Program peningkatan skill buruh pelabuhan bukan hanya kepentingan sektor logistik, tetapi juga pilar strategis pembangunan nasional. Dengan komitmen Presiden RI dan peran aktif Kementerian Ketenagakerjaan, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya di kancah global dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan skill buruh pelabuhan adalah investasi jangka panjang yang akan menghasilkan dampak besar bagi perekonomian, keselamatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh : Subhan H MA : Koordinator Nasional Aliansi Buruh Pelabuhan Indonesia / Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia
